Pencegahan dimulai dari cara pemerintah bekerja
Pencegahan korupsi daerah adalah upaya menutup peluang penyimpangan melalui tata kelola yang dapat diawasi, pertanggungjawaban yang jelas, dan kebiasaan berintegritas di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, penguatan sistem dan pendidikan publik bukan dua pilihan yang saling menggantikan, melainkan dua lapis perlindungan yang mesti bergerak serentak. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dalam rapat koordinasi di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, pada 29 Oktober 2026. Pesannya tepat: pencegahan tidak cukup berhenti pada imbauan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus saling terhubung, sementara temuan pemeriksaan mesti ditindaklanjuti. Tanpa disiplin di setiap tahap, edukasi berisiko terdengar baik tetapi gagal mengubah proses yang membuka ruang penyimpangan.
Pengawasan membuat tata kelola bisa diuji
Wiyagus mengingatkan bahwa kepala daerah, terutama yang baru menjabat, perlu memahami aturan dan karakter pengelolaan pemerintahan daerah. Pembinaan pusat dan pengawasan lebih mendalam dapat membantu, tetapi ukuran keberhasilannya terletak pada koreksi nyata: kesesuaian rencana dengan anggaran diperiksa sejak awal, kekeliruan cepat dibenahi, dan hasil pemeriksaan berujung pada langkah yang terukur. Di sini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semestinya menjadi mitra perbaikan, bukan sekadar pemeriksa di ujung proses. Kepala daerah perlu menyusun rencana aksi dari temuan, memantau pelaksanaannya secara berkala, membuka proses terhadap pengawasan, serta mengendalikan konflik kepentingan. Integritas pimpinan memberi arah, tetapi sistem pengawasanlah yang membuat keputusan dapat diuji. Pendekatan kebijakan ini lebih langsung menekan celah dalam prosedur; tanpa tindak lanjut yang konsisten, aturan dan pemeriksaan hanya menjadi berkas.
Penyuluh membawa edukasi lebih dekat ke warga
Jalur kedua adalah memperluas edukasi antikorupsi dan membangun integritas dari lingkungan kerja sampai masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat peran Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas agar menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Komitmen itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor saat menerima monitoring KPK dan KOMPAK Sumut di Medan pada 2 November 2026. Kepala satuan tugas sertifikasi dan pemberdayaan KPK, Sugiarto, menyebut ada 54 forum penyuluh antikorupsi di berbagai provinsi serta mendorong setiap kabupaten/kota di Sumut memiliki penyuluh tersertifikasi. Jangkauan lokal penting: penyuluh dapat mengingatkan warga dan aparatur sebelum perilaku menyimpang berkembang menjadi perkara. Namun, edukasi tidak bisa menggantikan pengawasan anggaran. Ia membentuk pemahaman dan kebiasaan; tata kelola menyediakan pagar dan mekanisme koreksi. Keduanya baru berarti bila penyuluh diberdayakan dan aparatur menjalankan tugas secara bertanggung jawab.
Dua pendekatan harus saling menguatkan
Pengawasan dan edukasi menangani sisi berbeda dari risiko korupsi. Perbaikan tata kelola menguji keputusan, alur anggaran, dan tindak lanjut temuan; penyuluhan membangun kesadaran agar aparatur maupun warga mengenali dan menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi. Mengandalkan sosialisasi saja membiarkan celah prosedural tetap terbuka, sedangkan pengawasan tanpa budaya integritas berisiko berubah menjadi rutinitas administratif. Pemprov Sumut menyebut pencegahan harus dimulai dari lingkungan kerja, dengan menjalankan fungsi secara bertanggung jawab, dan didukung keterlibatan masyarakat. Langkah berikutnya perlu konkret: KPK mendorong sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembinaan calon penyuluh, sementara kepala daerah diminta menjalankan rencana aksi dan pemantauan berkala. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya kegiatan, melainkan proses yang lebih terbuka, koreksi yang benar-benar dilakukan, dan manfaat layanan publik yang dirasakan warga. Integritas pemerintah daerah akan lebih kokoh ketika sistem menutup peluang penyimpangan dan pendidikan membuat semua pihak ikut menjaganya.
