Kesiapan audit harus dibuktikan dengan keterbukaan
Pemeriksaan terinci BPK adalah proses pengujian mendalam atas kinerja program dan kepatuhan pengelolaan keuangan pemerintah, yang mengandalkan dokumen autentik, akses informasi, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemprov Lampung menyatakan siap mendukung pemeriksaan Semester II 2026 dengan membuka informasi, menyiapkan dokumen akurat, dan mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah. Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan memimpin entry meeting bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama pada 27 Oktober 2026. Komitmen itu penting, tetapi kesiapan tidak cukup diukur dari pernyataan di ruang rapat. Ukurannya adalah apakah setiap OPD mampu memberikan data tepat waktu, menjelaskan dasar pencatatan, dan menyampaikan kondisi sebenarnya—termasuk ketika ada kelemahan. Tanpa keterbukaan seperti itu, pemeriksaan BPK Lampung berisiko menjadi urusan administratif, bukan pengujian yang mendorong perbaikan.
Lima penugasan menguji lebih dari kelengkapan dokumen
Pemeriksaan diawali dengan soft entry pada 26 Oktober dan dijadwalkan berlangsung sekitar 28 hari. Dalam periode itu, BPK menjalankan lima penugasan: empat pemeriksaan kinerja yang mencakup ketahanan energi, ketahanan pangan, tata kelola RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu berfokus pada kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2026. Cakupan tersebut membuat koordinasi OPD menjadi ujian substantif, bukan sekadar pengaturan jadwal. Tim BPK akan menelaah dokumen, mengevaluasi bukti, melakukan konfirmasi dan wawancara, serta memeriksa pekerjaan secara fisik. Karena itu, permintaan agar tiap OPD menunjuk narahubung yang memahami sisi teknis dan administrasi keuangan masuk akal: data yang lengkap tetap bisa menyesatkan bila tidak dijelaskan oleh orang yang memahami konteksnya. Keterbukaan harus berjalan bersama ketepatan dan konsistensi.
Entry meeting semestinya mengawali siklus perbaikan
Entry meeting punya arti lebih besar daripada tanda dimulainya audit: forum ini menegaskan bahwa akuntabilitas Pemprov Lampung bergantung pada kesediaan menguji program dan memperbaiki kelemahan, bukan hanya mempertahankan capaian. BPK mengapresiasi peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dari 76,74% pada Semester II 2025 menjadi 82,78% pada Semester I 2026, naik 6,04%. Kenaikan ini patut dipandang sebagai kemajuan, sekaligus pengingat bahwa masih ada rekomendasi yang perlu dituntaskan. Marindo juga mengaitkan tata kelola keuangan dengan capaian penurunan kemiskinan dari 11,6% pada Maret 2025 menjadi 9,3% pada Juni 2026, dengan lebih dari 200 ribu jiwa dientaskan. Namun, capaian program tidak menggantikan kewajiban membuktikan kepatuhan dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Akuntabilitas dinilai dari tindak lanjut
Selama pemeriksaan, seluruh OPD diminta menyiapkan dokumen pendukung dan memberi informasi yang dibutuhkan. Inspektorat juga akan mengawal serta mengoordinasikan kelancaran proses, sementara setiap kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan semestinya menjadi bahan perbaikan agar tidak berulang. Pesan BPK bahwa dukungan berarti menyediakan bukti autentik, memberi akses sesuai ketentuan, dan menjawab permintaan data tepat waktu patut menjadi standar kerja—bukan perlakuan khusus kepada pemeriksa. Inilah inti tata kelola pemerintahan yang akuntabel: keterbukaan sejak awal, penjelasan yang dapat diuji, dan tindak lanjut yang konsisten setelah audit selesai. Jika Pemprov Lampung menjaga standar itu selama 28 hari pemeriksaan dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari, entry meeting akan menjadi lebih dari seremoni. Kesimpulannya, kesiapan menghadapi pemeriksaan terinci BPK baru bermakna ketika transparansi menghasilkan koreksi nyata dan memperkuat pertanggungjawaban publik.
