Keterbukaan harus terasa dalam layanan sehari-hari
Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang dapat diminta dan diakses masyarakat melalui prosedur yang jelas, dengan tetap menata informasi yang dikecualikan. Prinsip ini hanya berarti jika warga bisa menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa hambatan yang tak perlu. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, BP Batam berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komisi Informasi Kepri di Tanjungpinang untuk memperkuat keterbukaan dan meningkatkan mutu layanan informasi. Agenda ini patut dinilai dari manfaat praktisnya, bukan sekadar pernyataan komitmen: apakah pemohon mendapat kepastian tentang cara meminta informasi dan bagaimana permintaannya ditangani? Bagi warga yang berurusan dengan pengelolaan lahan, akses yang mudah dan prosedur yang terang dapat mengurangi ketidakpastian. Karena itu, ukuran keberhasilan kerja sama ini seharusnya berupa layanan yang benar-benar lebih mudah dipahami dan digunakan masyarakat.
Data lahan menjadi tolok ukur penting
Sorotan utama pertemuan adalah akses data lahan melalui pengembangan Land Management System (LMS). BP Batam menyebut sistem tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan lahan di Batam. Arah digital ini menjanjikan, tetapi manfaatnya bergantung pada kejelasan informasi yang tersedia dan kemudahan warga memahami cara mengaksesnya. Sistem daring bukan pengganti pelayanan yang baik apabila data penting sulit ditemukan atau prosedur permohonan tetap membingungkan. Pertemuan itu juga membahas penyempurnaan regulasi dan prosedur agar masyarakat memperoleh kepastian saat mengajukan permintaan informasi. Dengan demikian, LMS perlu dikembangkan seiring pembenahan aturan dan mekanisme layanan. Tanpa itu, digitalisasi berisiko menjadi etalase baru, bukan jalur yang membuat akses informasi lahan lebih terbuka dan berguna.
Aturan dan komunikasi menentukan mutu layanan
Kerja sama BP Batam dan Komisi Informasi Kepri juga menyentuh fondasi administratif layanan: penyempurnaan standar operasional prosedur, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, dan penataan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Langkah-langkah ini penting karena keterbukaan bukan berarti semua informasi dibuka tanpa pembedaan; masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang tersedia dan bagaimana meminta informasi yang tidak langsung disajikan. KI Kepri turut menekankan komunikasi yang kuat antara badan publik dan pemohon, serta pentingnya komitmen pimpinan dan evaluasi berkala. Menurut Ketua KI Kepri, Arison, sinergi berkelanjutan diharapkan membawa kemajuan dalam pelayanan informasi publik. Harapan itu layak diukur melalui praktik yang konsisten: jawaban yang jelas, proses yang dapat dipahami, dan standar layanan yang diterapkan, bukan hanya disusun.
Tindak lanjut akan menentukan hasil
BP Batam menyatakan hasil diskusi dengan KI Kepri akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pelayanan informasi. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian terpenting dari kolaborasi ini. Pengembangan LMS, pembaruan daftar informasi, dan penyempurnaan prosedur perlu bergerak searah agar warga tidak menemui sistem digital yang canggih tetapi layanan permohonan yang tidak pasti. BP Batam menargetkan penguatan sistem digital, pembenahan regulasi, dan koordinasi berkelanjutan agar informasi lebih mudah diakses serta kepercayaan publik terhadap tata kelola meningkat. Target itu masuk akal, tetapi kepercayaan tidak tumbuh dari target semata. Ia muncul ketika masyarakat merasakan proses yang transparan, responsif, dan akuntabel dalam urusan nyata, termasuk saat mencari informasi pertanahan.
Kesimpulannya, koordinasi dengan Komisi Informasi Kepri memberi BP Batam kesempatan untuk menghubungkan komitmen keterbukaan dengan layanan yang benar-benar bisa dipakai. Akses data lahan melalui LMS adalah ujian konkretnya: keberhasilan akan ditentukan oleh mutu data, kejelasan prosedur, dan konsistensi pelayanan. Jika pembenahan digital disertai aturan yang mudah dipahami serta komunikasi yang baik, keterbukaan informasi publik dapat menjadi pengalaman nyata bagi warga, bukan sekadar janji kelembagaan.
