Backlog Jalan Rusak Bima: Masalah Lama yang Meledak Sekarang
Backlog infrastruktur jalan rusak Bima adalah penumpukan kebutuhan perbaikan dan pembangunan jalan yang tidak tertangani selama bertahun-tahun karena anggaran infrastruktur daerah jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan kondisi jalan yang harus diperbaiki di berbagai kecamatan. Fenomena demonstrasi dan penutupan jalan dalam beberapa pekan terakhir hanyalah puncak gunung es dari rasa frustrasi masyarakat terhadap jalan yang rusak dan jembatan yang tak kunjung dibenahi.
Dalam tiga pekan, pemerintah kabupaten berkali-kali membuka blokade jalan di Donggo, Madapangga, dan wilayah lain yang menuntut perbaikan jembatan dan jalan. Ini menunjukkan bahwa jalan rusak bukan lagi sekadar keluhan, tetapi sudah menjadi alat tekanan politik warga. Di satu sisi, masyarakat menuntut hak mereka atas akses layak; di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dana PUPR yang akut dan mengaku “keadaan sekarang tidak mudah”.
Anggaran Infrastruktur Daerah Menyusut: Dari Puluhan Miliar ke 9,6 M
Akar persoalan anggaran infrastruktur daerah Bima bukan sekadar manajemen, tetapi penyusutan drastis ruang fiskal. Kepala Dinas PUPR menyebut kebutuhan penanganan jalan jauh melampaui kemampuan anggaran yang tersedia, sementara dua tahun terakhir dana alokasi khusus untuk sektor ini disebut “nol rupiah”. Ini berarti kabupaten harus mengandalkan APBD yang terbatas untuk menutup kerusakan di hampir semua wilayah.
Beberapa tahun lalu, anggaran pembangunan infrastruktur masih berada di kisaran Rp60 miliar sampai Rp75 miliar. Kini, untuk menangani jalan, kabupaten hanya mendapat sekitar Rp9,6 miliar. Kutipan yang layak dicatat: “Dua tahun terakhir Kabupaten Bima hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp9,6 miliar untuk menangani jalan”. Dengan angka ini, harapan warga agar semua jalan rusak Bima segera mulus jelas tidak realistis. Pemerintah terpaksa menetapkan skala prioritas ketat, sementara demo disebut “hampir setiap hari”.
Lambitu: Puluhan Tahun Menunggu dan Ekonomi yang Tersandera
Jika ingin melihat wajah paling telanjang dari backlog perbaikan jalan, lihat Lambitu. Di kecamatan ini, jalan rusak disebut berlangsung selama puluhan tahun. Jalan rusak Bima di Lambitu bukan hanya soal motor yang sulit melintas; ia merayap ke dapur, ruang kelas, hingga ruang bersalin. Para ibu rumah tangga mengeluhkan betapa akses ke sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan kebun terganggu parah.
Pelayanan kesehatan disebut “sangat terganggu”, terutama saat ada ibu hamil atau warga sakit yang harus segera ditolong. Anak-anak pun harus menempuh jalan rusak untuk pergi dan pulang sekolah. Risiko kecelakaan tinggi; ada keluarga yang menjadi korban karena kondisi jalan. Situasi ini menelanjangi dampak nyata keterbatasan dana PUPR: ekonomi lokal di wilayah terpencil tersandera, sementara warga Desa Teta sampai harus swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki titik jalan yang paling parah.
Protes, RDP, dan Janji Rp6 Miliar: Strategi Bertahan Pemkab
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pemuda dan Masyarakat Lambitu mendatangi kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi terhadap jalan dan jembatan yang bertahun-tahun tak tertangani menyeluruh. Di tengah aksi, ibu-ibu menegaskan bahwa pemerintah selama ini mereka nilai hanya memberi janji. Karena itu, demonstrasi dan penutupan jalan menjadi bahasa protes baru yang terbukti memaksa pemerintah duduk di meja yang sama.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III dan PUPR, disepakati dua skema: penanganan darurat untuk titik longsor dengan bronjong dan alat berat, serta penanganan permanen melalui penganggaran daerah. Untuk perbaikan jalan Lambitu, Pemkab berkomitmen mengalokasikan sekitar Rp6 miliar lewat APBD 2027. Di tingkat warga, komitmen ini dianggap bisa menjadi harapan, tapi juga rawan kembali dibaca sebagai janji yang molor. Di sinilah kepercayaan publik dipertaruhkan: apakah keputusan di atas kertas akan berubah menjadi aspal nyata.
Keluar dari Siklus Demo dan Janji: Apa yang Perlu Diubah?
Keterbatasan dana PUPR bukan alasan untuk membiarkan backlog infrastruktur menumpuk tanpa arah. Dengan DAK nol rupiah selama dua tahun dan anggaran jalan hanya Rp9,6 miliar, pemerintah daerah memang bergerak dengan tangan terikat. Namun transparansi prioritas, jadwal kerja yang jelas, dan pelibatan warga sejak awal bisa mengurangi ledakan frustrasi berupa blokade jalan.
Perbaikan jalan Lambitu senilai Rp6 miliar yang direncanakan pada 2027 perlu diawasi ketat agar tidak berubah menjadi sekadar angka di dokumen. Warga sudah membayar mahal lewat kecelakaan, akses pendidikan yang sulit, dan ekonomi kebun yang terhambat. Jalan bukan hanya infrastruktur; ia adalah syarat minimum keadilan bagi wilayah terpencil. Jika siklus demo dan janji ingin diputus, kabupaten harus menjadikan koridor-koridor terisolasi seperti Lambitu sebagai barometer utama, bukan sekadar tambahan dalam daftar panjang proyek.
