Jalan Rusak, Penantian Panjang, dan Biaya Sosial yang Selalu Diabaikan
Pembangunan jalan daerah adalah proses politik, teknis, dan sosial yang menentukan apakah ruas yang selama ini menjadi jalan rusak infrastruktur akhirnya diaspal atau terus dibiarkan menggerus mobilitas, kesehatan, dan konektivitas lokal ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun. Di banyak wilayah, cerita yang berulang bukan tentang visi jangka panjang, melainkan tentang penantian panjang, aksi protes, hingga pergantian kepala daerah sebelum pengaspalan jalan strategis benar-benar terjadi. Itu terlihat jelas di Dharmasraya, Nias Utara, dan Langkat—tiga contoh yang menunjukkan pola sama: warga menanggung kerusakan dulu, pemerintah menyusul belakangan. Jika pola ini tidak dikoreksi, pembangunan jalan daerah akan terus reaktif, mengobati gejala daripada mencegah kerusakan sejak awal.
Dharmasraya: Ketika Jalan Rusak Belasan Tahun Baru Dianggap Prioritas
Di Dharmasraya, ruas Jalan Sungai Rumbai Timur–Blok D Sitiung II baru resmi memasuki tahap pengaspalan setelah bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan. Proyek yang mulai dikerjakan pada Kamis 6 Agustus menjadi salah satu prioritas infrastruktur di bawah Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni. Ruas sepanjang 1,3 kilometer ini bukan sekadar jalan desa; ia adalah akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, serta jalur angkut hasil pertanian yang langsung memengaruhi aktivitas ekonomi warga. Bagi sedikitnya tiga nagari yang terhubung, pembenahan ini menaikkan mutu konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas. "Menurutnya, kondisi ruas tersebut selama ini menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang paling banyak dikeluhkan masyarakat karena telah mengalami kerusakan selama belasan tahun". Pertanyaannya: mengapa keluhan yang berlangsung belasan tahun baru berbuah tindakan sekarang?
Nias Utara: Momentum Politik Mempercepat Pengaspalan Jalan Strategis
Di Nias Utara, pengaspalan dua ruas jalan strategis Lotu–Lahewa dan Lotu–Tuhemberuwa baru dimulai di era kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution. Pemerintah provinsi memulai pembangunan yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian, dengan panjang 2,5 kilometer untuk Lotu–Lahewa dan 4 kilometer untuk Lotu–Tuhemberuwa, memakai konstruksi hotmix dan anggaran lebih dari Rp17 miliar serta Rp27 miliar. Penantian panjang warga yang mengaku belum pernah melihat ruas itu tersentuh aspal selama puluhan tahun berubah jadi rasa syukur ketika konektivitas lokal ekonomi mereka akhirnya diakui sebagai prioritas. Di balik keberhasilan, tampak pola yang mengkhawatirkan: pembangunan jalan daerah sangat bergantung pada figur politik baru dan lonjakan alokasi anggaran, dari sekitar Rp300 miliar menjadi Rp500 miliar untuk lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Tanpa konsistensi lintas periode, jalan rusak infrastruktur mudah kembali terabaikan.
Langkat: Ketika Warga Harus Memblokir Jalan Demi Hak Atas Infrastruktur
Kontras dengan Dharmasraya dan Nias Utara yang mulai merasakan pengaspalan jalan strategis, warga Pematang Cengal di Langkat justru terpaksa memblokir jalan protokol untuk menagih janji yang tak kunjung nyata. Ratusan warga duduk di badan jalan, melantunkan shalawat, dan menghentikan arus kendaraan demi menuntut pengaspalan 3,5 kilometer dari Dusun Serbaguna ke Dusun Paluh Gusta. Aksi ini bukan drama spontan, tapi akumulasi kekecewaan atas jalan penghubung antar dusun yang tak diaspal selama puluhan tahun. Tawaran pengaspalan 500 meter pada November dan tambahan 1 kilometer pada 2027, plus penimbunan sementara, mereka tolak karena terlalu sering mendengar janji tanpa realisasi. Debu yang masuk ke rumah setiap hari dan retakan akibat getaran truk trailer menunjukkan betapa mahalnya ongkos kesehatan dan keselamatan ketika pembangunan jalan daerah gagal menjawab kebutuhan dasar. Warga dipaksa menjadi oposisi jalan rusak infrastruktur.
Pelajaran: Infrastruktur Bukan Sekadar Aspal, Tapi Mesin Ekonomi Lokal
Tiga contoh di atas menegaskan bahwa pengaspalan jalan strategis selalu berdampak langsung pada konektivitas lokal ekonomi. Di Dharmasraya, infrastruktur yang diperbaiki memperlancar warga menuju sekolah, pasar, layanan kesehatan, sekaligus arus hasil pertanian yang menopang penghasilan rumah tangga. Di Nias Utara, warga menyebut jalan baru sebagai "urat nadi perekonomian masyarakat" yang akhirnya membantu mereka bergerak lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Sebaliknya, Langkat menunjukkan biaya saat konektivitas terganggu: mobilitas terhambat, kesehatan terganggu oleh debu, dan rumah rusak akibat lalu lintas berat tanpa dukungan infrastruktur yang layak. Jika pemerintah daerah terus menunggu protes masif sebelum bertindak, pembangunan jalan daerah akan selalu tertinggal dari kebutuhan ekonomi. Kesimpulannya jelas: memperbaiki jalan rusak infrastruktur bukan hadiah, melainkan kewajiban untuk memastikan pertumbuhan ekonomi warga lokal tidak tersandera lubang di badan jalan.
