Jalan akses desa: lebih dari sekadar beton dan limestone
Jalan akses desa adalah infrastruktur jalan terpencil yang menghubungkan permukiman pedesaan dengan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, dan pasar lokal, sehingga memutus pembukaan isolasi desa yang berlangsung bertahun-tahun dan menciptakan konektivitas pedesaan yang menentukan peluang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga secara langsung. Di Sangketan, Penebel, Tabanan, warga harus menunggu sekitar 60 tahun sampai badan jalan sepanjang 1,26–1,6 km dengan lebar 5 meter mulai dibuka, menghubungkan Banjar Munduk Dawa dengan Banjar Adat Puring serta Banjar Pekandelan. Fakta bahwa satu generasi penuh lahir, tumbuh, dan menua tanpa jalan akses desa yang layak adalah cermin kegagalan tata kelola infrastruktur. Ketika pekerjaan baru dimulai pada Sabtu, 12 September 2026, inisiatif ini bukan datang dari anggaran negara, melainkan dari gotong royong warga dan patungan kader partai politik yang memutuskan bahwa penantian enam dekade sudah terlalu lama.
Enam dekade penantian: potret kerasnya isolasi pedesaan
Selama hampir 60 tahun, warga Banjar Munduk Dawa, Banjar Puring, dan Banjar Pekandelan hidup dalam realitas yang aneh: tinggal di kampung sendiri, tetapi harus memutar jauh setiap kali hendak ke puskesmas, posyandu, rumah sakit, atau menjual hasil kebun. Isolasi ini bukan karena desa berada di ujung dunia, melainkan karena tidak ada konektivitas pedesaan yang memadai. Jalan eksisting hanya berupa tanah liat padat yang terbentuk karena sering dilewati, dengan lebar tak lebih dari dua meter dan kontur lahan menanjak serta turunan tajam. Dalam konteks itu, pembangunan jalan akses desa yang sekarang dikerjakan bukan sebuah kemewahan, tetapi pemenuhan hak dasar. Saat Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, mengatakan, “Sudah 60 tahun warga berharap ada jalan penghubung dan sekarang baru terwujud,” ia sekaligus menyingkap paradoks: semangat warga memiliki jalan layak jauh melampaui kecepatan negara merespons.
Gotong royong, patungan, dan tanah warga: politik infrastruktur level akar rumput
Yang paling menarik dari pembukaan isolasi desa Sangketan bukan hanya panjang jalan 1,6 km dan lebar 5 meter, melainkan cara proyek ini lahir. Bukan proyek pemerintah, melainkan inisiatif yang diinisiasi oleh Partai Demokrat dan didanai melalui iuran kader se-Bali, murni patungan tanpa dana negara. Di sisi lain, pemilik lahan di sepanjang rute rela menyerahkan sebagian tanahnya demi akses bersama, menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan gotong royong bisa mengalahkan kebuntuan birokrasi. Ini adalah politik infrastruktur versi akar rumput: partai tidak sekadar hadir di masa kampanye, tetapi memfasilitasi pembukaan konektivitas pedesaan yang konkret. Namun, kita juga patut bertanya: mengapa infrastruktur jalan terpencil yang begitu fundamental dibiarkan bergantung pada patungan dan relawan alat berat? Ketika negara absen dari urusan dasar seperti jalan akses desa, proyek semacam ini seolah mengisi kekosongan, sekaligus mengingatkan bahwa legitimasi politik idealnya berakar dari kerja fisik, bukan slogan.
Dari kebun ke sekolah: ketika konektivitas pedesaan mengubah ekonomi dan masa depan
Begitu badan jalan mulai dibuka dengan alat berat, ditimbun limestone, dan dipadatkan dengan target selesai sekitar satu bulan, dampaknya langsung terasa pada dompet dan agenda harian warga. Petani salak, cokelat, kelapa, dan pisang yang selama ini harus membayar lebih untuk mengangkut hasil panen lewat jalur memutar akan menikmati penurunan biaya logistik; konsekuensinya, penghasilan mereka berpotensi naik karena cost produksi terpangkas. “Jalan ini nantinya juga jalur logistik untuk mengangkut hasil panen warga seperti coklat, kelapa maupun pisang, akan lebih mudah,” tegas Mudarta. Selain ekonomi, akses ke SDN 6 Penatahan, puskesmas, rumah sakit, dan posyandu yang lebih dekat mengubah pilihan pendidikan dan kesehatan anak-anak desa. Pembangunan jalan dan rabat beton di masa depan akan menguatkan aksesibilitas ini, membuat perjalanan ke sekolah bukan lagi ekspedisi melelahkan, melainkan rutinitas wajar. Di sinilah konektivitas pedesaan menjadi investasi paling masuk akal: satu ruas jalan sekaligus mengangkat kualitas pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.
Kesimpulan: jangan lagi ada desa yang menunggu 60 tahun untuk sebuah jalan
Kisah jalan akses desa di Sangketan memberi pesan tajam: menunda konektivitas pedesaan berarti menunda hak dasar warga atas layanan publik, peluang kerja, dan pendidikan yang layak. Ketika pembukaan isolasi desa baru terjadi setelah enam dekade melalui gotong royong dan patungan, itu menunjukkan bahwa yang kurang bukan kemauan warga, melainkan keberpihakan kebijakan. Ke depan, pendekatan seperti di Sangketan bisa menjadi model: kolaborasi warga dan aktor politik lokal yang berani memprioritaskan infrastruktur jalan terpencil sebelum proyek mercusuar. Namun model ini tidak boleh menjadi alasan negara terus absen. Tidak ada alasan rasional bagi desa mana pun untuk menunggu 60 tahun demi jalan yang menghubungkan rumah mereka dengan puskesmas, sekolah, dan pasar. Jalan akses desa harus diperlakukan sebagai prasyarat pembangunan, bukan bonus jika anggaran masih tersisa.
