Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tunjangan Guru Dibayar Bulanan, Tata Kelola Jadi Ujian Berikutnya

Tunjangan Guru Dibayar Bulanan, Tata Kelola Jadi Ujian Berikutnya
Minat|Asia Tenggara

Anggaran besar harus terasa di ruang kelas

Tunjangan guru 2026 adalah alokasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik sepanjang tahun. Nilainya mencapai Rp90,85 triliun, tetapi besarnya anggaran baru berarti jika bantuan diterima tepat waktu dan menjawab kebutuhan guru di sekolah. Pemerintah mengumumkan alokasi tersebut dalam taklimat capaian program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada 18 November 2026. Dana itu dibagi bagi dua kelompok penerima: 1,7 juta guru ASN daerah mendapat Rp70,64 triliun untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan; 916.075 guru non-ASN memperoleh Rp20,21 triliun untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Skala ini menunjukkan dukungan yang luas, namun juga memperbesar tuntutan agar penyaluran transparan, akurat, dan mudah dipantau. Ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya jumlah dana terserap, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan guru saat mengajar.

Pencairan bulanan mengubah arus pendapatan guru non-ASN

Perubahan yang paling langsung dirasakan penerima adalah jadwal pembayaran. Pada 2025, tunjangan guru non-ASN disalurkan per triwulan; mulai 2026, pencairannya dilakukan setiap bulan. Ritme yang lebih teratur berpotensi membantu guru mengelola kebutuhan rutin tanpa menunggu akumulasi pembayaran selama tiga bulan. Namun, jadwal bulanan hanya menjadi perbaikan nyata bila pelaksanaannya konsisten dan informasi tentang status pembayaran mudah diakses. Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail menjelaskan perubahan tersebut sebagai kebijakan untuk mendukung kesejahteraan guru non-ASN secara lebih konsisten. Alokasi Rp20,21 triliun mencakup tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi 916.075 guru non-ASN. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan frekuensi ini tidak berhenti pada aturan: ketepatan data penerima, kepastian jadwal, dan penanganan keterlambatan sama pentingnya agar tunjangan benar-benar dapat diandalkan.

Kenaikan anggaran menuntut peta jalan guru

Kebutuhan pembenahan melampaui mekanisme pembayaran. Dalam pembahasan anggaran 2027, pagu anggaran Kemendikdasmen naik dari Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun. Tambahan Rp28 triliun itu mencakup Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan terkait peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, serta Rp5 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi mendesak pemerintah menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional agar tambahan dana disertai perencanaan kebutuhan yang terukur. Desakan itu beralasan: distribusi guru, status kepegawaian, dan kesejahteraan tidak bisa dibereskan hanya dengan memperbesar pagu. Pemerintah perlu memetakan sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran yang belum terpenuhi, serta daerah yang memerlukan perhatian khusus. Tanpa langkah tersebut, dana berisiko tidak menjangkau masalah paling mendesak.

Dari sertifikasi menuju tata kelola yang lebih baik

Peningkatan tunjangan juga berkaitan dengan percepatan penyelesaian Pendidikan Profesi Guru pada 2024–2025, yang menambah jumlah guru bersertifikat pendidik. Kemendikdasmen turut menjalankan program pemenuhan kualifikasi akademik bagi 61.777 guru untuk menempuh jenjang S-1 atau D-4; sumber juga mencatat 92.001 lulusan PPG calon guru dan 2,8 juta guru bersertifikat melalui PPG Guru Tertentu pada 2020–2025. Capaian tersebut penting, tetapi sertifikasi dan anggaran tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan penempatan maupun persoalan status kerja. Kadafi mendorong agar APBN 2027 menjadi momentum membangun peta jalan yang mencakup pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan. Kesimpulannya, pembayaran bulanan bagi guru non-ASN merupakan langkah praktis yang patut dipertahankan, tetapi hasil jangka panjang bergantung pada tata kelola yang menyatukan kesejahteraan dengan kebutuhan nyata setiap sekolah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!