Ambisi besar, pekerjaan rumah lebih besar
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah fasilitas yang mengubah sinar matahari menjadi listrik melalui panel surya, dengan kapasitas puncak yang tidak berarti pasokan berlangsung terus-menerus. Target PLTS 100 GWp dalam tiga tahun karena itu bukan sekadar perlombaan memasang panel; ia menuntut sistem yang sanggup menyalurkan dan mengelola listriknya. Pemerintah meluncurkan program ini pada 25 Agustus 2026, dengan 14 proyek awal berkapasitas sekitar 5,3 GWp. Angka proyek awal tersebut belum membuktikan seluruh kapasitas telah beroperasi. Sasaran besarnya tetap berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, menilai keberhasilan dari kapasitas yang diumumkan saja akan menutupi pertanyaan utama: apakah jaringan dan aturan pelaksanaannya siap menampung lonjakan pembangkit listrik surya?

Jaringan harus siap menerima tenaga surya
Kapasitas panel yang besar tidak otomatis menjadi listrik yang tersedia saat dibutuhkan. Karena GWp mengukur kapasitas puncak, jaringan listrik PLTS perlu dirancang agar pasokan surya dapat disalurkan dan dikelola bersama sumber listrik lain. Penguatan transmisi, kesiapan sistem kelistrikan, kepastian investasi, serta tata kelola proyek yang transparan dan akuntabel adalah syarat pencapaian target. Ini bukan daftar pelengkap: tanpa jaringan yang memadai, penambahan proyek dapat berjarak jauh dari manfaat nyata bagi pengguna. Pemerintah memproyeksikan program tersebut menghemat penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter dan mengurangi emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun. Itu proyeksi, bukan hasil yang sudah tercapai. Agar manfaat itu terasa, ukuran kemajuan perlu mencakup keterhubungan ke jaringan dan pasokan yang benar-benar dapat dimanfaatkan, bukan hanya kapasitas terpasang.
Pendanaan dan arah kebijakan menentukan laju
Investasi PLTS Indonesia membutuhkan kepastian aturan dan pembiayaan yang dapat menekan hambatan modal. Simulasi LPEM FEB UI dan Greenpeace menunjukkan bahwa penurunan biaya modal dari 10 persen menjadi 5 persen berpotensi meningkatkan kapasitas surya hingga 70 persen dibandingkan skenario bisnis seperti biasa. Ini menegaskan bahwa biaya pendanaan bukan urusan teknis di pinggir kebijakan: ia dapat mengubah skala proyek yang layak dibangun. Namun, modal saja tidak akan membalikkan arah sistem. Studi LPEM FEB UI dan Greenpeace menyoroti penguncian energi fosil melalui infrastruktur, kebijakan harga, dan kontrak jangka panjang. Ketika rencana pembangkit fosil tetap kuat, investor dan pelaksana PLTS menghadapi sinyal kebijakan yang saling bertentangan. Pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan, aturan, dan proyek agar target tidak berhenti sebagai pengumuman.

Ketahanan energi perlu dibuktikan lewat pelaksanaan
Catatan historis memperlihatkan betapa berat perubahan yang dituntut: pada 2015–2024, kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem PLN bertambah 4,4 GW, sedangkan kapasitas pembangkit fosil naik 25,9 GW. RUPTL 2025–2034 juga masih merencanakan tambahan pembangkit gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Perbedaan arah ini membuat target surya membutuhkan lebih dari percepatan pembangunan: jaringan, tata kelola yang bisa diawasi, kepastian investasi, dan perencanaan listrik harus bergerak seirama. Bagi pengguna, manfaat akhirnya bukan angka kapasitas di atas kertas, melainkan sistem yang lebih tahan terhadap gangguan pasokan fosil dan mampu menyalurkan listrik dengan andal. Sasaran 100 GWp layak didukung sebagai langkah menuju ketahanan energi, tetapi penilaiannya harus tegas: keberhasilan bergantung pada proyek yang tersambung, berfungsi, dan ditopang aturan yang konsisten.






