Gangguan layanan bukan perkara kecil
Feeder LRT Sumsel adalah layanan angkutan pengumpan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan stasiun LRT, lalu membantu penumpang meneruskan perjalanan dari stasiun ke tujuan akhir. Mulai 1 November 2026, operasional feeder LRT Sumatera Selatan dan Teman Bus Palembang dihentikan sementara. Bagi warga yang mengandalkan kedua layanan itu, gangguan ini bukan sekadar perubahan jadwal: perjalanan menuju stasiun atau dari stasiun ke tempat tujuan kini lebih sulit. Dampaknya menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan transportasi publik Palembang tidak cukup berupa jalur dan armada yang tersedia. Layanan harus tetap berjalan dan tersambung agar bisa diandalkan dalam rutinitas sehari-hari. Penghentian ini sepatutnya dibaca sebagai peringatan bagi pemerintah dan penyelenggara: kesinambungan layanan publik mesti direncanakan sama seriusnya dengan pembangunan infrastrukturnya.
Penghubung yang menentukan akses ke LRT
Peran feeder paling mudah dipahami melalui dua ujung perjalanan. First-mile membawa penumpang dari rumah atau kawasan hunian ke stasiun; last-mile membantu mereka mencapai tujuan setelah turun dari LRT. Tanpa penghubung ini, rantai perjalanan terputus, sekalipun layanan kereta tetap tersedia. Penumpang mungkin harus mencari moda lain untuk mencapai stasiun maupun melanjutkan perjalanan, sementara kemudahan berpindah moda—salah satu alasan memilih angkutan massal—berkurang. Akibatnya, LRT berisiko kehilangan aksesibilitas dan penumpang yang seharusnya didukung oleh jaringan pengumpannya. Karena itu, feeder LRT Sumsel bukan layanan tambahan yang bisa diperlakukan sebagai pelengkap opsional. Rute, jadwal, tarif, dan perpindahan antara feeder dengan LRT perlu dirancang sebagai satu sistem. Jika mata rantai pengumpan diabaikan, manfaat moda utama ikut menyusut.
Anggaran dan administrasi perlu diselesaikan sebelum krisis
Penghentian ini menyoroti dua persoalan yang saling terkait: tekanan anggaran dan kesiapan administrasi. Berkurangnya Transfer ke Daerah dapat memengaruhi alokasi APBD untuk transportasi umum, sementara belum semua daerah memiliki peraturan daerah yang menjamin pendanaan layanan secara khusus. Tanpa kepastian itu, operasional mudah bergantung pada keputusan anggaran tahunan. Pada saat yang sama, perizinan, pembaruan kode KBLI, dan perpanjangan kontrak pengadaan harus diantisipasi jauh sebelum masa layanan berakhir. Membiarkan urusan tersebut menumpuk hingga mengancam operasional adalah kegagalan tata kelola transportasi, bukan gangguan yang semestinya dibebankan kepada penumpang. Administrasi yang terencana seharusnya diselesaikan di balik layar, tanpa memutus perjalanan masyarakat. Transportasi umum merupakan pelayanan sehari-hari; kesinambungannya perlu diperlakukan sebagai prioritas, bukan bergantung pada kelancaran proses birokrasi di saat terakhir.
Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, menilai persoalan administratif semestinya dapat diselesaikan tanpa membuat masyarakat kehilangan akses ke layanan yang biasa mereka gunakan.
Jaga kontinuitas dan kepercayaan penumpang
Pemerintah perlu menjelaskan penyebab penghentian, perkiraan penyelesaian, serta rencana pengoperasian kembali secara terbuka. Selama layanan belum tersedia, moda alternatif menuju stasiun dan kawasan tujuan juga patut dipertimbangkan. Untuk mencegah gangguan serupa, pemerintah dapat mengkaji masa tenggang saat administrasi atau perpanjangan kontrak masih diproses, serta kontrak tahun jamak yang memberi kepastian kepada operator dan menjaga kontinuitas pelayanan. Pilihan ini perlu dibahas sebagai langkah kebijakan, bukan dianggap sebagai jadwal pemulihan yang sudah dipastikan. Penghentian sementara feeder dan Teman Bus Palembang memperlihatkan bahwa komitmen pada transportasi publik harus mencakup pendanaan yang jelas, pengadaan yang tertata, dan komunikasi kepada pengguna. Kesimpulannya tegas: tanpa perencanaan dan tata kelola yang menjaga layanan tetap berjalan, infrastruktur LRT tidak akan memberi akses penuh bagi warga yang paling membutuhkannya.
