Alokasi besar perlu terasa di ruang kelas
Tunjangan guru adalah dukungan kesejahteraan yang disalurkan pemerintah kepada pendidik melalui berbagai skema, termasuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi kelompok penerima yang memenuhi ketentuan. Pada 2026, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp90,85 triliun untuk tunjangan guru, sebuah angka besar yang semestinya dinilai dari manfaatnya bagi guru dan kegiatan belajar, bukan dari besarnya belanja semata.
Dari total anggaran tunjangan guru itu, Rp70,64 triliun dialokasikan bagi 1,7 juta guru ASN daerah, sementara Rp20,21 triliun disediakan untuk 916.075 guru non-ASN. Dana untuk ASN mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan; alokasi non-ASN mencakup tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Pembagian tersebut memperlihatkan luasnya cakupan program, tetapi angka agregat belum menjawab apakah hak tiap guru diterima tepat waktu dan sesuai kondisi sekolah. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya penyerapan dana, melainkan kepastian dukungan yang memungkinkan guru menjalankan tugasnya.

Pembayaran bulanan memberi kepastian lebih baik
Perubahan yang paling langsung dirasakan adalah jadwal pembayaran tunjangan guru non-ASN. Mulai 2026, pencairannya dilakukan setiap bulan, menggantikan pola per triwulan yang berlaku pada 2025. Bagi guru, ritme bulanan berpotensi membuat penerimaan lebih teratur dan membantu perencanaan kebutuhan sehari-hari. Namun, perubahan frekuensi hanya berarti jika dana benar-benar masuk sesuai jadwal; pembayaran bulanan yang tersendat tidak akan memberikan kepastian yang dijanjikan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alur pencairan dan menyediakan mekanisme penanganan keterlambatan yang mudah diakses. Kebijakan ini patut disambut sebagai perbaikan praktis, bukan dianggap sebagai penyelesaian seluruh persoalan kesejahteraan. Kepastian jadwal, kejelasan syarat penerima, dan informasi tentang status pembayaran akan menentukan apakah tunjangan guru non-ASN terasa lebih stabil dalam praktik.
Kenaikan penerima menuntut tata kelola yang rapi
Kenaikan total alokasi tunjangan dikaitkan dengan bertambahnya guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bukan kenaikan nilai tunjangan per orang. Percepatan kelulusan PPG pada 2024 dan 2025 memperluas jumlah guru bersertifikat, sehingga kebutuhan anggaran ikut membesar. Perluasan cakupan ini penting, tetapi juga menambah tuntutan pada pendataan, verifikasi kelayakan, dan ketepatan penyaluran.
Desakan memperbaiki tata kelola guru juga muncul seiring kenaikan pagu Kemendikdasmen untuk 2027 menjadi Rp89,10 triliun. Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi meminta pemerintah menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional untuk menangani distribusi guru, status kepegawaian, dan kesejahteraan. Ia menilai perencanaan harus menunjukkan sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran yang belum terpenuhi, serta daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dorongan ini tepat: tambahan anggaran tidak otomatis mengatasi ketimpangan jika kebutuhan tiap sekolah tidak dipetakan dengan jelas.
Ukur hasil dari kepastian dan pemerataan
Agenda berikutnya semestinya menghubungkan pembayaran tunjangan dengan perencanaan kebutuhan guru yang terukur. Peta jalan nasional perlu merangkai pemetaan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan—agar kebijakan tidak berjalan sebagai program yang terpisah-pisah. Pemerintah juga mencatat 61.777 guru mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik untuk menempuh jenjang S-1 atau D-4, sebuah upaya yang perlu dinilai dari dukungannya terhadap kapasitas mengajar.
Kesimpulannya, tunjangan guru 2026 membawa dua hal penting: alokasi Rp90,85 triliun dan pembayaran bulanan bagi guru non-ASN. Keduanya merupakan langkah berarti, tetapi belum cukup sebagai ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan pencairan tepat waktu, data penerima akurat, dan distribusi guru lebih sesuai kebutuhan sekolah. Anggaran besar baru menjadi kebijakan yang kuat ketika hak guru lebih pasti dan dukungan pendidikan sampai ke ruang kelas.






