Angka tinggi, pekerjaan belum selesai
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah dari kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah, yang mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi sekaligus memberi petunjuk tentang kesejahteraan warganya. Makassar mencatat pertumbuhan 7,04 persen pada triwulan II 2026, capaian tertinggi untuk periode triwulan II sepanjang 2023–2026. Angka ini patut diapresiasi, tetapi tidak cukup menjadi alasan untuk menyatakan ekonomi kota telah kokoh. Yang lebih penting ialah apakah pertumbuhan itu bertahan, tersebar merata, dan terasa dalam kehidupan rumah tangga. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Darmawan Salman, mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dibaca melalui sumber pertumbuhan, struktur ekonomi, dan kemampuan pemerintah menjaga momentum hingga akhir tahun. Sikap itu tepat: laju tinggi hanya bermakna jika fondasinya tidak rapuh.
Risiko utamanya tampak pada konsumsi rumah tangga yang melambat ketika belanja pemerintah dan investasi meningkat. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 48 persen terhadap PDRB Kota Makassar, sehingga pelemahannya dapat membatasi manfaat pertumbuhan bagi warga. Dengan kata lain, daya beli Makassar bukan isu pelengkap, melainkan penentu apakah ekspansi ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat. Jika dorongan fiskal dinormalisasi sebelum konsumsi pulih memadai, laju ekonomi bisa kehilangan penopang.
Struktur ekonomi perlu lebih tahan guncangan
Pertumbuhan triwulan II ditopang oleh beberapa komponen pengeluaran: pembentukan modal tetap bruto tumbuh 2,65 persen, konsumsi rumah tangga 2,39 persen, dan konsumsi pemerintah 1,35 persen. Namun, komposisi ini memperjelas mengapa pemerintah tak boleh puas dengan angka agregat. Ketergantungan pada dorongan fiskal berisiko menjadi masalah ketika belanja publik melambat, sementara daya beli belum pulih. Investasi pun harus berkelanjutan, bukan sekadar melonjak dalam satu periode. Realisasi investasi Makassar hingga September 2026 mencapai sekitar Rp5 triliun, naik dari kisaran Rp4 triliun pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjanjikan, tetapi mutu investasi—termasuk kemampuan menciptakan produktivitas dan pekerjaan—lebih penting daripada jumlah semata.
PDRB Kota Makassar juga terkonsentrasi: lima lapangan usaha, yakni perdagangan dan reparasi, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan, dan jasa pendidikan, menyumbang sekitar 75,78 persen dari totalnya. Konsentrasi ini memberi mesin pertumbuhan yang kuat, tetapi membuat kota perlu menjaga sektor lain agar tidak tertinggal. Pertanian dan perikanan mungkin berkontribusi kecil terhadap PDRB, namun menopang mata pencaharian warga pesisir dan pinggiran. Pertumbuhan yang mengabaikan mereka akan tampak berhasil di statistik, tetapi gagal memenuhi ukuran inklusivitas.
Kolaborasi OPD harus menghasilkan nilai tambah
Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa seluruh 17 kategori lapangan usaha berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga setiap OPD memiliki ruang untuk menaikkan nilai tambah ekonomi. Ini seharusnya mengubah cara kerja pemerintah: program tidak cukup berjalan sebagai rutinitas sektoral, tetapi perlu dinilai dari kemampuannya memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat keterkaitan antaraktivitas. Nilai tambah bukan sekadar besarnya output; nilainya dihitung setelah biaya input antara diperhitungkan. Karena itu, mengejar volume produksi tanpa efisiensi atau pengolahan lebih lanjut belum tentu memperkuat ekonomi lokal.
Pesan tersebut dibawa ke FGD penelaahan capaian indikator ekonomi PDRB triwulan III untuk mitigasi hambatan dan akselerasi triwulan IV. Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly Nanda membuka forum itu di Hotel Claro pada Rabu, 4 November, dan meminta sinergi seluruh perangkat daerah untuk mendorong pertumbuhan yang produktif, inklusif, serta berkelanjutan. Ia juga menyoroti minimnya kehadiran sejumlah OPD—peringatan yang menunjukkan bahwa koordinasi belum boleh dianggap selesai hanya karena forum telah digelar. Bappeda diminta berkoordinasi dengan OPD dan BPS untuk memvalidasi data, memproyeksikan triwulan IV, serta mengidentifikasi penghambat pertumbuhan triwulan III.
Ujian berikutnya adalah menjaga manfaat tetap terasa
Target pertumbuhan pada akhir 2026 berada di kisaran 6,5–7 persen dalam arah kebijakan RKPD, sementara pemerintah kota juga menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029. Target tersebut menuntut strategi terukur, bukan sekadar dorongan untuk mengejar angka. Investasi Sulawesi Selatan dan aktivitas usaha di Makassar perlu memberi efek yang lebih luas: pekerjaan, pendapatan, dan peluang bagi pelaku usaha lokal. Pada saat yang sama, pemulihan konsumsi rumah tangga harus dipantau sebagai indikator langsung apakah warga ikut menikmati ekspansi ekonomi.
Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Makassar sebesar 7,04 persen adalah modal, bukan jaminan keberhasilan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengurangi kerentanan terhadap perubahan belanja fiskal, memperkuat daya beli, memastikan investasi menghasilkan nilai tambah, dan menjaga kelompok di sektor berkontribusi kecil agar tidak tersisih. FGD PDRB triwulan III akan bernilai jika menghasilkan langkah lintas OPD yang terukur dan dijalankan, bukan berhenti sebagai evaluasi. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi seberapa luas dan tahan lama manfaatnya dirasakan warga.
