Angka pertumbuhan belum menceritakan seluruh keadaan
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, tetapi angka agregat ini tidak otomatis menggambarkan apakah kesejahteraan rumah tangga ikut membaik. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026 patut dibaca bersama kondisi konsumsi dan daya beli. BPS mencatat PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.633,2 triliun. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 1,59 persen; laju ini lebih rendah daripada kuartal II, sesuai pola musiman yang biasa terjadi. Secara kumulatif hingga kuartal III, pertumbuhan mencapai 5,45 persen. Angka tahunan yang kuat adalah kabar baik, tetapi bukan bukti bahwa tekanan biaya hidup telah reda. Ukuran keberhasilan semestinya juga mencakup kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Konsumsi dan mesin pertumbuhan mulai kehilangan tenaga
Sinyal yang lebih mengkhawatirkan ada pada komponen yang menopang permintaan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 5,04 persen pada kuartal III, sedikit di bawah 5,06 persen pada kuartal II secara kuartalan menurut perbandingan data BPS yang dikutip Celios. Konsumsi rumah tangga menyumbang 51,97 persen PDB, sehingga perlambatan sekecil apa pun layak diperhatikan. Pada saat yang sama, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) turun dari 6,87 persen menjadi 6,06 persen, sementara konsumsi pemerintah melambat dari 15,97 persen menjadi 8,95 persen. Jadi, tiga sumber penting permintaan—belanja rumah tangga, investasi, dan pengeluaran negara—sama-sama menunjukkan kehilangan momentum. Celios juga mempertanyakan ketidakselarasan antara lemahnya sejumlah indikator konsumsi dan pertumbuhan total yang tinggi. Perbedaan itu bukan alasan untuk menolak angka PDB, tetapi alasan untuk menilai lebih cermat sumber dan pemerataan pertumbuhannya.
Tekanan harga terasa di rumah tangga dan UMKM
Bagi warga, angka pertumbuhan menjadi kurang bermakna jika belanja pangan makin berat. INDEF menilai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, inflasi pangan, dan beban pajak menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kelas menengah pun menghadapi beban ekonomi dan pungutan pajak, sementara sebagian berada di luar cakupan perlindungan sosial. Tekanan juga menjalar ke usaha kecil: pertumbuhan kredit per Agustus mencapai 13,65 persen, tetapi kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen. Suku bunga perbankan yang disebut berada di atas rata-rata negara lain menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Ini memperlihatkan jurang antara angka makro dan pengalaman sehari-hari. Ketika akses pembiayaan produktif terbatas dan kebutuhan pokok menyerap porsi belanja lebih besar, pertumbuhan tidak otomatis berubah menjadi pendapatan yang lebih aman bagi keluarga atau ruang usaha yang lebih luas bagi UMKM.
Stimulus perlu menjangkau kelompok yang tertekan
Respons kebijakan seharusnya tidak berhenti pada upaya mempertahankan angka pertumbuhan. Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama meminta evaluasi atas kualitas pertumbuhan dan peran stimulus fiskal agar daya beli terlindungi. INDEF merekomendasikan stimulus fiskal yang lebih tepat sasaran serta percepatan realisasi sisa anggaran untuk kegiatan produktif. Prioritas ini lebih masuk akal daripada bantuan yang tidak jelas siapa penerimanya atau belanja yang dampaknya cepat habis: dukungan perlu menjangkau kelompok rentan, memperhatikan kelas menengah yang luput dari perlindungan sosial, dan membuka akses pembiayaan bagi UMKM. INDEF juga menyoroti tantangan pada triwulan IV 2026, termasuk potensi bencana dan prospek peringkat investasi. Pemerintah perlu mengukur keberhasilan bukan hanya dari laju PDB, melainkan dari apakah harga pangan lebih terjangkau, konsumsi pulih, dan kegiatan produktif mendapat dukungan.
Kesimpulannya, PDB kuartal III yang tumbuh 5,47 persen tidak cukup untuk menyatakan ekonomi sehat bagi semua. Ketika konsumsi rumah tangga, PMTB, dan belanja pemerintah melambat, sementara harga pangan dan pajak menekan daya beli, kualitas pertumbuhan harus menjadi tolok ukur utama. Stimulus yang tepat sasaran dan belanja produktif bukan pelengkap, melainkan syarat agar pertumbuhan yang tercatat benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
