Angka pertumbuhan belum menggambarkan kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, tetapi angka itu sendiri tidak memastikan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga ikut membaik. Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, lebih tinggi daripada 5,04 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Namun, capaian itu berbenturan dengan tanda-tanda melemahnya daya beli masyarakat. Akademisi menilai pertumbuhan tersebut anomali karena sejumlah indikator konsumsi dan keyakinan konsumen menunjukkan tekanan. Kontras ini penting: pertumbuhan PDB mengukur aktivitas ekonomi secara agregat, bukan apakah rumah tangga mampu membeli kebutuhan sehari-hari dengan lebih leluasa. Karena itu, angka yang mengesankan belum cukup menjadi bukti bahwa pemulihan telah dirasakan secara luas.
Tekanan paling mudah terlihat pada harga dan upah. Pada Agustus 2026, upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai naik 2,7 persen secara tahunan, sementara inflasi tercatat 3,2 persen dan inflasi pangan mencapai 5 persen. Dengan kenaikan harga melampaui pertumbuhan upah, pendapatan riil menyusut. Beban pajak dan mahalnya pangan juga menekan kelompok berpenghasilan rendah, sementara sebagian kelas menengah disebut tidak tercakup perlindungan sosial. Masalahnya bukan bahwa konsumsi rumah tangga berhenti tumbuh: angkanya mencapai 5,04 persen. Namun, pertumbuhan itu melambat secara tahun berjalan dan tidak menghapus kerentanan rumah tangga. PDB kuartal III yang tinggi karenanya perlu dibaca bersama pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: siapa yang memperoleh penghasilan, dan seberapa jauh penghasilan itu masih cukup?
Pertumbuhan ditopang belanja, tetapi siapa yang merasakan?
Belanja pemerintah menjadi salah satu penopang kuat. Konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, meningkat dari 5,66 persen pada periode sama tahun sebelumnya; belanja barang yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut mendukung kenaikan itu. Sektor konstruksi juga tumbuh 6,42 persen, didorong proyek infrastruktur dan program prioritas, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ekonom UGM menilai MBG dan KDMP turut memengaruhi pertumbuhan investasi dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi ini nyata dan tidak patut diabaikan. Namun, belanja yang menambah aktivitas ekonomi belum otomatis menjadi peningkatan daya beli yang merata. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya seberapa besar program mendorong PDB, tetapi juga apakah manfaatnya menjangkau pekerja rentan, UMKM, dan keluarga yang paling tertekan oleh harga.
Ada alasan lain untuk tidak menyamakan pertumbuhan dengan kesehatan ekonomi rumah tangga. Kredit perbankan tumbuh 13,65 persen per Agustus, tetapi kredit UMKM hanya naik 2,32 persen. Ketimpangan akses pembiayaan seperti ini mengisyaratkan bahwa geliat ekonomi bisa terkonsentrasi pada perusahaan atau segmen yang lebih mudah memperoleh kredit, sementara usaha kecil tertinggal. Di sisi konsumsi, penurunan keyakinan konsumen dan pelemahan penjualan ritel juga tidak sejalan dengan kesan kuat yang diberikan angka PDB. Artinya, pertumbuhan yang bersumber dari proyek dan belanja pemerintah perlu diteruskan dengan perhatian pada pendapatan dan kapasitas usaha warga. Tanpa itu, aktivitas ekonomi dapat tampak cepat di tingkat nasional, tetapi terasa lambat di kas rumah tangga dan neraca usaha kecil.
Stimulus harus tepat sasaran, bukan sekadar besar
INDEF meminta evaluasi terhadap kualitas pertumbuhan dan peran stimulus fiskal agar daya beli tetap terjaga. Arahnya tepat: saat harga pangan menekan rumah tangga dan kelas menengah menghadapi beban ekonomi yang berat, bantuan yang terlalu tersegmentasi berisiko melewatkan keluarga yang membutuhkan dukungan. Stimulus fiskal seharusnya menyasar kelompok yang paling terpukul, sembari membantu kegiatan produktif, bukan hanya menambah angka pengeluaran. INDEF juga mengusulkan percepatan realisasi sisa anggaran belanja untuk kegiatan produktif. Langkah ini masuk akal bila belanja benar-benar mengalir ke usaha dan pekerja yang menghadapi tekanan. Kebijakan yang baik bukan sekadar mengucurkan dana, melainkan memastikan manfaatnya sampai kepada penerima dan menghasilkan pekerjaan serta pendapatan yang lebih stabil.
Pada akhirnya, pertumbuhan 5,47 persen adalah kabar positif, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menilai MBG dan KDMP bukan hanya dari kontribusinya terhadap PDB, melainkan juga dari jangkauan manfaatnya, efeknya terhadap usaha lokal, dan kemampuannya mengurangi tekanan rumah tangga. Sementara itu, stimulus fiskal yang lebih tepat sasaran dapat membantu menjembatani jarak antara statistik nasional dan pengalaman warga. Jika upah riil masih tertinggal dari inflasi dan akses UMKM terhadap kredit tetap terbatas, pertumbuhan belum cukup inklusif. Kesimpulannya, kualitas pertumbuhan harus diukur dari daya beli dan kesempatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya angka PDB.
