Inflasi terkendali, tetapi ruang untuk lengah sempit
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli ketika pendapatan tidak bertambah secepat harga. Pada Oktober 2026, inflasi tahunan tercatat 3,23 persen dan pemerintah menyebutnya masih terkendali, meski berada dekat batas atas sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak khawatir karena angka tersebut masih dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Inflasi bulanan mencapai 0,22 persen, sementara inflasi tahun kalender sebesar 2,4 persen. Angka-angka ini memberi alasan untuk tidak bereaksi berlebihan, tetapi bukan untuk mengabaikan tekanan yang terasa di rumah tangga. Inflasi inti berada di 2,56 persen, sedangkan harga yang diatur pemerintah naik 3,24 persen secara tahunan. Selisih yang paling mengkhawatirkan ada pada pangan bergejolak: lajunya jauh lebih tinggi dan langsung menyentuh belanja sehari-hari.
El Niño menekan pasokan dan harga pangan
Tekanan harga pangan memperlihatkan bagaimana cuaca ekstrem dapat menjalar hingga ke pengeluaran keluarga. Di tengah El Niño Indonesia, musim kemarau yang lebih panjang menekan produksi hortikultura. Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen secara tahunan, didorong kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat seiring turunnya produksi.
Dampaknya tidak berhenti pada komoditas hortikultura. Cabai rawit dan ikan segar termasuk sumber tekanan harga, sementara ongkos transportasi juga bertambah, terutama akibat tarif angkutan udara. Pemerintah memang menilai kenaikan sebagian harga berkaitan dengan pendapatan petani—pertimbangan yang patut diperhatikan agar pengendalian inflasi tidak merugikan produsen. Namun, bagi keluarga berpendapatan rendah, harga pangan yang terus naik tetap berarti pilihan belanja makin sempit. Karena itu, respons yang hanya mengandalkan pernyataan bahwa inflasi masih dalam sasaran tidak cukup; pasokan dan distribusi perlu dijaga agar harga terjangkau.
Stimulus perlu menjaga konsumsi sekaligus ketepatan sasaran
Pemerintah menyiapkan bantuan beras 30 kilogram per keluarga, bantuan sosial sekitar Rp30 triliun, serta diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Bantuan pangan ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan harapan meredam gejolak harga beras dan menopang daya beli. Paket stimulus daya beli ini masuk akal karena konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan hingga akhir tahun.
Namun, besarnya anggaran atau jumlah bantuan tidak otomatis menjamin perlindungan efektif. Penyaluran perlu tepat waktu dan menyasar keluarga yang paling terdampak, sementara koordinasi antardaerah harus mengantisipasi gangguan produksi serta distribusi pangan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga akhir 2026 dan menilai kenaikan inflasi belum menghambat sasaran tersebut. Optimisme itu bisa dipertahankan jika stimulus benar-benar menjaga konsumsi tanpa membiarkan masalah pasokan berlarut-larut.
Kesimpulan: kendali harga harus terasa di dapur
Inflasi Oktober sebesar 3,23 persen masih berada dalam rentang sasaran, tetapi lonjakan pada pangan bergejolak menunjukkan risiko El Niño bukan sekadar angka statistik. Bantuan beras, bansos, dan diskon Nataru dapat memberi bantalan bagi daya beli; langkah berikutnya harus memastikan pangan tersedia dan distribusinya tidak tersendat. Target pertumbuhan 6 persen belum dinilai terganggu, tetapi keberhasilan menjaga momentum ekonomi seharusnya juga diukur dari kemampuan keluarga membeli kebutuhan pokok. Pemerintah punya alasan untuk tetap percaya diri, asalkan pengendalian harga dan perlindungan sosial benar-benar sampai ke masyarakat.
