Lonjakan besar, dampak yang harus diukur
Bedah rumah adalah program bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni yang sudah berdiri agar lebih aman dan layak ditempati, bukan membangun rumah baru. Pada 2026, alokasi program di DKI Jakarta naik tajam menjadi 10.300 unit dari 158 unit pada 2025. Skala baru ini penting bagi warga berpenghasilan rendah yang tak mampu memperbaiki rumah sendiri, tetapi besarnya angka belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Ukurannya harus terlihat pada mutu renovasi, ketepatan penerima, dan rumah yang benar-benar selesai tepat waktu. Di tingkat nasional, program memiliki target awal sekitar 400 ribu unit dengan anggaran Rp12,52 triliun. Dengan demikian, jatah Jakarta sekitar 2,6 persen dari target tersebut. Porsinya terbatas, tetapi tetap berarti di kota padat, tempat kerusakan hunian dapat mengancam kesehatan dan keselamatan sehari-hari.
Renovasi rumah, bukan tambahan stok
Perlu dibedakan antara perbaikan hunian dan penyediaan rumah baru. Renovasi rumah 2026 menyasar bangunan yang sudah ditempati, sehingga manfaat langsungnya adalah kondisi rumah yang lebih baik—bukan penambahan stok rumah atau pengurangan backlog secara langsung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut peningkatan alokasi sebagai upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pembagian di Jakarta mencakup 2.000 unit untuk masing-masing dari lima kota administrasi serta 300 unit bagi Kepulauan Seribu. Pemerataan administratif ini memberi jangkauan luas, tetapi sebaiknya tidak menggantikan penilaian tingkat kerusakan. Kondisi rumah di tiap wilayah tidak seragam; keberhasilan program rumah layak bergantung pada bantuan yang mengikuti kebutuhan nyata, bukan sekadar pembagian angka yang rapi.
Verifikasi harus secepat pelaksanaan, tetapi tidak terburu-buru
Mempercepat pengerjaan tanpa memperkuat verifikasi penerima bantuan berisiko membuat lonjakan kuota gagal menjangkau warga paling rentan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi dan kelayakan rumah menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima. Itu pendekatan yang tepat: kerusakan bangunan perlu dinilai bersama keadaan penghuni, bukan dipisahkan dari kemampuan mereka memperbaiki rumah sendiri. Di Kampung Boncos, rumah Broto seluas sekitar 35 meter persegi dihuni 13 orang, dengan rangka atap rapuh, atap asbes, sanitasi dan penghawaan yang tidak memadai, serta risiko banjir. Keluarganya kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Maruarar meminta proses penyaluran dilakukan transparan agar bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan publik dan sosialisasi persyaratan seharusnya menjadi bagian dari percepatan, bukan pekerjaan tambahan setelah daftar penerima ditetapkan.
Jadwal dan tolok ukur keberhasilan
Pelaksanaan sudah bergerak dengan tenggat yang berdekatan. Di Palmerah, Jakarta Barat, 129 penerima manfaat tercatat dengan pekerjaan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026. Perbaikan rumah Ester di Kedaung Kali Angke dijadwalkan mulai 10 November dan selesai 24 Desember 2026, sementara pekerjaan di lokasi Broto direncanakan mulai 12 November dan rampung 26 Desember 2026. Jadwal padat menuntut pemantauan mutu, bukan hanya pengejaran serapan dan jumlah unit. Bagi penghuni rumah bocor, berdinding atau berlantai retak, atau tanpa sanitasi memadai, hasil yang bertahan lebih penting daripada laporan pekerjaan yang selesai di atas kertas. Lonjakan bedah rumah Jakarta memberi kesempatan besar untuk memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga memperbesar konsekuensi jika seleksi atau pengerjaan keliru. Kesimpulannya, target 10.300 unit patut diapresiasi hanya jika setiap renovasi transparan, sesuai kebutuhan, dan benar-benar menghadirkan hunian yang lebih aman.
