Lonjakan besar yang harus dibuktikan di lapangan
Program bedah rumah adalah bantuan renovasi rumah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi hunian masyarakat agar lebih layak ditempati. Pada 2026, pemerintah menaikkan targetnya dari 45.000 menjadi 400.000 unit, lonjakan hampir sembilan kali lipat yang diumumkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Oktober 2026.
Skala baru ini menjanjikan jangkauan yang jauh lebih luas, tetapi angka target bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Pemerintah perlu memastikan rumah yang paling membutuhkan masuk daftar penerima, pekerjaan selesai sesuai mutu, dan bantuan benar-benar meningkatkan kelayakan huni. Jika kendali pelaksanaan tertinggal dari kenaikan sasaran, 400.000 unit berisiko menjadi angka ambisius tanpa dampak sepadan. Karena itu, publik patut menilai bukan hanya berapa rumah yang ditetapkan sebagai target, melainkan berapa yang selesai dan memberi manfaat nyata.
Bedah rumah dan FLPP menjawab kebutuhan berbeda
Program bedah rumah dan rumah subsidi FLPP merupakan dua jalur kebijakan hunian yang tidak boleh disamakan. Bedah rumah memperbaiki rumah yang sudah dihuni agar kondisinya lebih layak; FLPP membantu akses kepemilikan rumah melalui skema pembiayaan bersubsidi. Yang pertama berfokus pada kualitas hunian, sedangkan yang kedua membuka jalan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
Pemerintah juga merencanakan akad massal rumah subsidi FLPP tahap keempat pada Desember 2026. Tiga tahap sebelumnya telah berlangsung; tahap pertama digelar pada September tahun lalu dengan sekitar 26.000 rumah subsidi di berbagai daerah. Maruarar menyebut penerima manfaat FLPP antara lain pekerja, termasuk mantan pekerja kantor dan pengemudi ojek. Capaian akad tersebut memberi konteks bagi perluasan akses kepemilikan, tetapi tidak boleh dihitung sebagai capaian program bedah rumah. Memisahkan angka dan tujuan kedua program penting agar penilaian kebijakan tidak mencampur perbaikan rumah dengan pembiayaan pembelian.
Pasokan material ikut menentukan keberhasilan
Target bedah rumah yang membesar juga berarti kebutuhan bahan bangunan meningkat tajam. Pemerintah menyatakan ingin melibatkan UMKM daerah agar sebagian pasokan, termasuk genteng, berasal dari produsen setempat. Di Jawa Barat, 34 UMKM telah menghasilkan 2,4 juta genteng tanah liat bersertifikat SNI, dengan pengiriman ke berbagai daerah dijadwalkan pada 8 November 2026 menggunakan 600 truk. Rencana pasokan juga disiapkan dari Kebumen untuk Jawa Tengah dan Trenggalek untuk Jawa Timur.
Keterlibatan usaha lokal berpotensi menghubungkan bantuan renovasi rumah dengan kegiatan ekonomi daerah. Namun, pasokan besar saja tidak cukup: mutu, distribusi tepat waktu, dan kecocokan material dengan kebutuhan rumah harus terjaga. Pemerintah juga menyebut rencana memperluas keterlibatan UMKM ke bahan lain, seperti bata dan kayu, sebagai bagian dari program ASRI. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi lintas daerah tidak menghambat pelaksanaan di lokasi penerima.
Ukuran keberhasilan bukan sekadar angka target
Kenaikan dari 45.000 menjadi 400.000 unit patut dibaca sebagai peluang sekaligus ujian kapasitas pemerintah. Pemerataan penerima, ketepatan sasaran, kualitas renovasi, kesiapan material, dan penyelesaian pekerjaan harus berjalan beriringan. Pelaksanaan yang terburu-buru dapat mengurangi manfaat yang semestinya dirasakan keluarga penerima.
Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara terukur: berapa rumah yang diperbaiki, siapa yang menerima, dan apakah hasilnya memenuhi standar kelayakan. Sementara itu, capaian rumah subsidi FLPP sebaiknya dilaporkan terpisah agar publik dapat memahami hasil tiap jalur kebijakan. Kesimpulannya, target besar baru bermakna ketika perubahan hunian benar-benar terasa bagi penerima. Keberhasilan program bedah rumah akan ditentukan oleh mutu dan akuntabilitas pelaksanaan, bukan oleh besarnya angka pengumuman.
