Penolakan Bukan Kebencian pada Pembangunan, Melainkan Cinta pada Tanah
Rekonsiliasi pembangunan dengan hak masyarakat adat adalah proses politik dan sosial ketika negara menata kembali cara merancang proyek strategis nasional agar selaras dengan perlindungan tanah, identitas, dan ruang hidup masyarakat adat, melalui dialog sejajar, partisipasi bermakna, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
Cerita Siria Yamtop, perempuan muda Suku Muyu Are, menggambarkan dengan telak bahwa penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) lahir dari “hati”, bukan dari kebencian terhadap pembangunan. Bagi Siria dan banyak masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi; ia adalah ruang hidup, dapur pangan, sekolah budaya, dan jembatan dengan leluhur serta generasi mendatang. Ketika PSN bertransformasi menjadi Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan seluas awal sekitar 548.059 hektare dengan proyeksi hampir 2,7 juta hektare di empat kabupaten, rasa takut kehilangan hutan dan masa depan anak-cucu menjadi sangat nyata.
Penolakan mereka, jika dibaca lewat kacamata politik cinta, adalah cara berkata: “kami sedang menjaga apa yang kami cintai”. Perlawanan terhadap PSN di sini adalah upaya mempertahankan hubungan yang lama terjalin antara manusia, tanah, air, hutan, pangan, dan budaya. Narasi yang melabeli mereka “anti-pembangunan” melewatkan fakta bahwa inti protes adalah melawan dominasi yang memutus mereka dari ruang hidupnya.
Pembangunan Papua Berkelanjutan: Dari Potensi SDA ke Manfaat Nyata
Pemerintah mulai mengakui bahwa pembangunan Papua berkelanjutan tidak bisa lagi bertumpu pada retorika potensi sumber daya alam semata. Komitmen ini muncul jelas ketika seorang pejabat kunci menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya potensi SDA, melainkan harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalimat ini adalah koreksi terhadap pola lama yang menjadikan hutan, tanah, dan laut sebagai angka dalam laporan investasi, tetapi gagal mengubah hidup orang di kampung.
PAPEDA Summit bertema “Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan” menjadi salah satu ruang di mana pemerintah menyatakan kesediaan berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi kepentingan bersama. Pemerintah mendorong Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dengan janji melibatkan masyarakat lokal serta menjaga hutan dan wilayah adat. Di sektor laut, nilai tukar nelayan yang masih sekitar 103, dengan banyak nelayan berada di desil 1–2, dijadikan alasan memperkuat koperasi nelayan agar mencapai 120 pada 2027.
Dalam kerangka ini, ukuran sukses proyek strategis nasional harus digeser. Bukan lagi “berapa luas lahan dibuka”, tetapi “seberapa besar manfaat dirasakan masyarakat Papua” sebagaimana telah ditegaskan pemerintah. Tanpa pengukuran ulang ini, jargon pembangunan Papua berkelanjutan akan berhenti sebagai slogan yang menutupi ketimpangan lama.
Peran Militer dan Janji Negara: Damai Tidak Bisa Dipisah dari Kesejahteraan
Di Papua Selatan, tanda penting rekonsiliasi pembangunan muncul ketika suara militer sendiri menuntut perubahan arah. Panglima Kodap V Merauke, Brigjen Paulinus Masan, menyerukan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan menjadi bagian penting dalam menjaga komitmen perdamaian di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa perjuangannya bukan untuk mengangkat senjata melawan negara, melainkan menyuarakan pemenuhan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Pernyataan bahwa pembangunan harus memberi manfaat langsung bagi Orang Asli Papua (OAP) memukul telak pendekatan keamanan yang mengabaikan kebutuhan dasar. Paulinus mengingatkan sebuah momentum komitmen perdamaian pada 1997 yang ditandai prosesi pemotongan ayam putih di bawah tiang Merah Putih, disaksikan para tokoh agama dan militer. Bagi dia, peristiwa itu adalah pengingat bahwa perdamaian hanya bisa dirawat bila disertai pemenuhan komitmen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya pernyataan ini bukan sekadar simbolis. Ia membuka ruang bagi penguatan dialog dan penyelesaian persoalan Papua melalui cara-cara damai. Ketika militer menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai syarat perdamaian, proyek strategis nasional di Papua Selatan tidak bisa lagi dijalankan sebagai agenda teknokratik yang menyingkirkan suara adat.
Dialog Masyarakat Adat sebagai Jantung Rekonsiliasi Pembangunan
Jika sumber konflik adalah dominasi dalam menentukan masa depan tanah, maka obatnya adalah dialog masyarakat adat yang sejajar. Pemerintah menyatakan kesempatan adanya ruang dialog antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperluas. Janji ini penting, tetapi akan kosong bila dialog hanya dijadikan formalitas konsultasi setelah keputusan diambil.
Masyarakat adat mempertanyakan: siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup mereka? Apakah hanya sertifikat, izin, konsesi, dan keputusan administratif, atau juga pengetahuan yang lahir dari hidup bersama tanah selama bergenerasi? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan brosur sosialisasi semata. Ia menuntut mekanisme di mana kata “tidak” dari warga dipandang sebagai sinyal kebutuhan perbaikan desain proyek, bukan ancaman keamanan.
Rekonsiliasi pembangunan berarti mengakui bahwa penolakan PSN adalah bagian dari upaya menjaga hubungan manusia-tanah-hutan-air-budaya. Ketika pemerintah menyatakan bersedia berdialog dan memfasilitasi kebutuhan nyata Papua, peluang terbuka untuk membalik paradigma: pembangunan bukan lagi “membawa” kemajuan ke tanah kosong, melainkan merawat kecukupan yang sudah ada agar tetap adil bagi generasi mendatang.
Penutup: Menjadikan Cinta pada Tanah sebagai Kompas Pembangunan
Pada akhirnya, rekonsiliasi pembangunan di Papua Selatan menuntut perubahan kompas moral dan politik. Pemerintah sudah mengakui bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar potensi SDA dikelola, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat Papua. Militer menegaskan bahwa perdamaian harus berjalan bersama kesejahteraan. Masyarakat adat, lewat sosok seperti Siria, mengingatkan bahwa tanpa tanah, mereka kehilangan masa depan.
Tantangannya adalah konsistensi: KSPEAN yang direncanakan hampir 2,7 juta hektare bisa menjadi contoh pembangunan Papua berkelanjutan atau justru bab baru perampasan ruang hidup. Dialog strategis antara militer, pemerintah, dan masyarakat hanya bermakna jika menghasilkan koreksi nyata pada desain proyek, memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, dan mengakui hak adat sebagai fondasi, bukan penghalang. Rekonsiliasi pembangunan tidak selesai di meja konferensi; ia baru dimulai ketika hutan tetap tegak, kampung tetap hidup, dan janji-janji pembangunan terasa di meja makan keluarga Papua.
