Penolakan PSN: Bukan Anti-Pembangunan, Melainkan Pembelaan Ruang Hidup
Pembangunan Papua adalah proses politik dan sosial yang berupaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan hak masyarakat adat Papua, terutama atas tanah, hutan, dan ruang hidup yang menjadi sumber identitas, pangan, serta keberlanjutan budaya mereka. Dalam konteks ini, penolakan terhadap proyek strategis nasional bukan sekadar penolakan teknis terhadap kebijakan, melainkan ekspresi sikap dan nilai yang menuntut pembangunan yang adil, partisipatif, dan berpihak pada kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat adat Papua Selatan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) bukan karena anti-pembangunan, melainkan karena tanah bagi mereka adalah ruang hidup, bukan sekadar aset ekonomi. Bagi perempuan muda Suku Muyu Are seperti Siria Yamtop, ketakutannya pada PSN lahir dari pengalaman hidup di wilayah ekstraktif yang menghadirkan kemiskinan struktural dan ancaman hilangnya hutan bagi anak cucu. Penolakan menjadi bentuk cinta terhadap tanah adat, bukan kebencian pada kemajuan.
Skala KSPEAN dan Politik Cinta atas Tanah Adat
KSPEAN Papua Selatan dirancang mencakup lahan potensial awal sekitar 548.059 hektare, dengan proyeksi hampir 2,7 juta hektare di empat kabupaten. Angka ini menggambarkan skala intervensi pembangunan Papua yang akan mengubah cara masyarakat berhubungan dengan tanah, hutan, air, dan pangan. Propaganda pembangunan Papua dalam kerangka proyek strategis nasional gencar menggunakan bahasa pertumbuhan ekonomi dan modernisasi fisik; siapa pun yang berkata "tidak" dicap anti-pembangunan. Namun, kata "tidak" dari masyarakat adat Papua adalah perlawanan terhadap dominasi yang memutus relasi lama antara manusia dan ruang hidupnya. Di sini, politik cinta menjadi penting: cinta pada tanah mengharuskan penolakan ketika keputusan administratif mengabaikan pengetahuan dan hak ulayat komunitas. Jika pembangunan Papua ingin sah secara moral, ia harus mengakui bahwa menjaga hutan dan hak tanah adalah bentuk kontribusi terhadap masa depan, bukan hambatan.
Seruan Panglima Kodap V: Pembangunan Papua untuk Kesejahteraan OAP
Pembangunan Papua yang berkeadilan bukan hanya tuntutan aktivis, tetapi juga suara dari figur keamanan. Panglima Komando Daerah Pertahanan V Merauke, Brigjen Paulinus Masan, menyerukan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan menjadi bagian penting dalam menjaga komitmen perdamaian di Tanah Papua. Dalam pertemuan dengan media, 31 Agustus 2026, ia menegaskan dukungannya pada pembangunan Papua sepanjang manfaatnya langsung dirasakan Orang Asli Papua (OAP). Ia menempatkan perjuangannya bukan pada pengangkatan senjata, melainkan pada penuntutan janji negara terhadap Papua. Pembangunan fisik saja dianggap tidak memadai; pemerintah perlu memperkuat pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi untuk kualitas sumber daya manusia OAP. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Papua harus diukur dari akses masyarakat terhadap pendidikan layak, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi serta pekerjaan, bukan dari megahnya infrastruktur semata. Seruan ini membuka ruang bagi dialog pembangunan regional yang bertumpu pada kesejahteraan nyata.
Ruang Dialog PAPEDA Summit dan Arah Kebijakan Pembangunan Papua
Pemerintah mulai merespons dengan membuka ruang dialog pembangunan regional yang lebih luas. Saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 bertema "Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan" di Sorong, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak cukup bertumpu pada besarnya potensi sumber daya alam, tetapi harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Ia menekankan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar potensi dikelola, melainkan seberapa besar manfaat dirasakan masyarakat Papua. Kesempatan dialog antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan dijanjikan akan terus diperluas. Pemerintah mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Papua Selatan dengan janji pelibatan masyarakat lokal dan perlindungan hutan serta wilayah masyarakat adat. Di sektor perikanan, pemerintah mendorong Koperasi Nelayan Merah Putih di Biak, dengan target meningkatkan nilai tukar nelayan dari sekitar 103 menjadi 120 pada 2027.
Menuju Dialog Nyata: Menyatukan Pembangunan Papua dan Hak Tanah Adat
Ada benang merah antara penolakan masyarakat adat Papua terhadap proyek strategis nasional, seruan Panglima Kodap V Merauke, dan komitmen pemerintah di PAPEDA Summit: semua pihak mengakui bahwa pembangunan Papua tak boleh mengorbankan hak tanah dan kesejahteraan masyarakat adat. Pertanyaannya bukan lagi apakah pembangunan perlu, melainkan pembangunan yang seperti apa dan siapa yang menentukan arahnya. Jika dialog pembangunan regional hanya menjadi forum seremonial tanpa pengakuan penuh pada hak ulayat dan pengetahuan lokal, konflik akan terus berulang. Sebaliknya, ketika kata "tidak" terhadap PSN dibaca sebagai undangan untuk merancang ulang pembangunan Papua agar lebih adil, kita membuka jalan bagi perdamaian yang berakar pada rasa aman atas tanah adat. Kesimpulannya tegas: pembangunan Papua yang layak hanya mungkin ketika negara mau mendengar, berdialog, dan berbagi kuasa menentukan masa depan ruang hidup bersama masyarakat adat Papua.
