Sengketa Tanah Adat: Bukan Hambatan, Tapi Alarm Keadilan
Sengketa tanah adat adalah konflik antara masyarakat adat sebagai pemilik wilayah turun-temurun dengan pihak lain—baik negara, aparat, maupun investor—yang mengklaim atau memanfaatkan tanah tersebut tanpa persetujuan penuh, sah, dan sukarela dari pemilik hak, sehingga memicu perlawanan sosial, politik, dan hukum yang berlarut-larut. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, sengketa tanah adat bukan sekadar hambatan teknis, tetapi alarm bahwa hak tanah masyarakat diabaikan demi kecepatan proyek. Pola ini tampak jelas dalam konflik infrastruktur Papua dan ancaman blokade jalan lintas di Maluku. Ketika izin alat berat lebih cepat keluar daripada pengakuan hak adat, wajar jika jalan raya berubah menjadi medan protes. Pertanyaannya: apakah pembangunan jalan lebih penting daripada kepastian siapa pemilik sah tanah di bawahnya?
Siriwo: Klaim Sepihak 195 Hektare dan Intimidasi Aparat
Di Siriwo, wilayah adat Simapitowa, masyarakat suku Mee memprotes penyerobotan tanah adat seluas 195,885 hektare di kilometer 95 hingga 102 distrik Siriwo. Konflik ini bukan soal angka semata, tetapi tentang klaim sepihak yang disertai intimidasi terhadap kepala dusun Tobias Tagi oleh oknum TNI terkait rencana pos militer, pertambangan emas, hingga proyek strategis nasional di tanah adat mereka. Salah satu pernyataan kunci mereka: tanah Simapitowa adalah warisan leluhur dan sumber identitas serta martabat masyarakat adat. Dengan kata lain, proyek besar yang masuk tanpa musyawarah dan persetujuan penuh dianggap pelanggaran langsung terhadap hak hidup komunitas. Penolakan terhadap investasi dan proyek strategis di seluruh Tanah Papua pun menguat, khususnya ketika prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) dikesampingkan.
Timika: Lemasa, Jalan Cenderawasih, dan Ruang untuk Mekanisme Adat
Di Timika, sengketa tanah yang memicu pemalangan Jalan Cenderawasih di depan perumahan SP2 menunjukkan betapa cepatnya konflik tanah adat berimbas pada infrastruktur vital. Warga menutup jalan selama beberapa hari sebelum akhirnya membuka palang pada 12 Agustus 2026, sehingga arus kendaraan kembali normal dari dua arah. Namun kunci dari deeskalasi ini adalah kepercayaan pada lembaga adat penyelesaian: persoalan sengketa tanah diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa). Ketua Lemasa menegaskan, masalah itu ditarik ke kantor Lemasa untuk dibahas melalui mekanisme adat sekaligus proses hukum yang sedang berjalan. Di sini terlihat pentingnya lembaga adat penyelesaian sebagai jembatan antara komunitas dan hukum formal. Jalan dibuka bukan karena konflik selesai, tetapi karena ada jalur penyelesaian paralel yang diakui pihak-pihak terkait.
Waipirit: Ancaman Blokade Jalan Lintas Seram Saat Hukum Mandek
Di Waipirit, Seram, ancaman blokade Jalan Lintas Seram memperlihatkan konsekuensi langsung ketika kepastian hukum absen. Pemuda dan masyarakat setempat menyatakan akan memblokade jalan jika kasus pembakaran, pengrusakan, dan penganiayaan terhadap warga mereka tidak segera diproses aparat penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terjadi berulang sejak 2024 hingga 2026 tanpa kepastian hukum. Tuntutan mereka jelas: proses hukum bagi pelaku, ganti rugi atas rumah dan bangunan yang dibakar atau dirusak, serta kejelasan perkembangan penyidikan. Ancaman untuk memalang jalan lintas Seram muncul sebagai “bahasa terakhir” ketika mekanisme formal dianggap buntu: “Kalau tuntutan masyarakat tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi berikutnya dan kami akan palang jalan lintas Seram”. Blokade jalan di sini bukan niat menghambat pembangunan, melainkan upaya memaksa negara hadir sebagai penjamin keadilan.
Pola Berulang dan Pelajaran: Akui Hak, Baru Bangun Jalan
Dari Siriwo, Timika, hingga Waipirit, pola sengketa tanah adat terlihat jelas: masyarakat menuntut pengakuan hak sebelum proyek infrastruktur berjalan di atas wilayah mereka. Di Simapitowa, mereka menolak semua investasi dan proyek strategis nasional yang masuk tanpa persetujuan penuh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip free prior and informed consent (FPIC). Di Timika, jalan dibuka setelah lembaga adat seperti Lemasa mengambil alih sengketa, memadukan mekanisme adat dan proses hukum formal. Di Waipirit, ancaman blokade jalan lintas menjadi bentuk tekanan ketika hukum tidak memberi kepastian. Pelajarannya tegas: sengketa tanah adat dan konflik infrastruktur Papua maupun Maluku tidak akan berhenti selama hak tanah masyarakat dianggap variabel yang bisa dinegosiasikan belakangan. Pembangunan jalan regional yang berkelanjutan justru mensyaratkan pengakuan hak adat sebagai pondasi, bukan hambatan.
