Usulan yang belum menjadi keputusan
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen adalah tim yang diusulkan untuk memeriksa suatu peristiwa dengan melibatkan pihak di luar lembaga yang dipersoalkan, agar keterangan dan bukti dapat diuji secara objektif. Dalam kasus penggeledahan Ponpes Sukoharjo, gagasan itu datang dari anggota DPR Komisi III, Abdullah, yang meminta pembentukan TGPF untuk mencari titik terang atas penggeledahan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran Hamalatul Quran oleh Polda Jawa Tengah. Namun, batas faktualnya perlu ditegaskan: ini adalah dorongan politik dari seorang anggota DPR, bukan bukti bahwa tim telah dibentuk atau mulai bekerja. Perbedaan itu penting agar tuntutan akuntabilitas tidak disalahartikan sebagai perkembangan resmi. Abdullah beralasan persoalan harus diselesaikan tuntas dan tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Dorongannya layak ditanggapi serius, tetapi tindak lanjutnya tetap harus dibuktikan melalui langkah resmi.
Mengapa pemeriksaan dari luar diperlukan
Alasan utama di balik usulan TGPF independen ialah kebutuhan menguji keterangan pesantren dan kepolisian tanpa konflik kepentingan. Abdullah mengusulkan keterlibatan Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional, serta ahli hukum dan perlindungan anak. Komposisi lintas lembaga itu berpotensi memberi pemeriksaan lebih utuh, asalkan setiap pihak bekerja sesuai mandatnya dan kesimpulan didasarkan pada bukti, bukan tekanan publik. Kehadiran lembaga luar juga dapat membantu menjawab pertanyaan yang mungkin tak terjangkau pemeriksaan internal. Ini bukan berarti kesalahan aparat telah terbukti; justru penyelidikan independen dibutuhkan agar dugaan tidak berubah menjadi vonis tanpa proses. Bagi santri dan pihak lain yang terdampak, pemeriksaan yang terbuka dan cermat penting agar pengalaman mereka didengar dan hak mereka diperhatikan.
Pemeriksaan internal tetap harus tuntas
Abdullah juga meminta Propam Mabes Polri menindaklanjuti pengaduan pesantren secara profesional, transparan, dan tuntas, bukan berhenti pada pengambilan keterangan. Pemeriksaan Propam relevan untuk menilai kemungkinan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota. Namun, pemeriksaan internal dan penyelidikan independen memiliki fungsi berbeda: yang pertama menguji perilaku anggota dalam lingkup kepolisian, sedangkan tim lintas lembaga yang diusulkan dapat menelaah peristiwa dari sudut pandang lebih luas. Abdullah menegaskan, jika ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran oleh polisi, harus ada tindakan; jika penyidikan menemukan pihak lain melakukan tindak pidana, perkara itu juga harus diproses sesuai hukum. Prinsip ini seharusnya berlaku tanpa memandang pihak yang diperiksa. Keterbukaan hasil dan dasar kesimpulan akan lebih meyakinkan daripada sekadar pernyataan bahwa perkara sedang ditangani.
Konteks perkara dan ujian berikutnya
Menurut keterangan Polda Jawa Tengah yang disampaikan Polri, penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026. Penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan mencari seorang lain berinisial I yang diduga terkait perkara tersebut. Konteks ini perlu dipisahkan dari keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan: penyidikan dugaan tindak pidana dan pemeriksaan atas tindakan aparat sama-sama perlu berjalan, tetapi tidak saling menggantikan. Polri menyatakan akan mendalami kritik dan keluhan secara objektif serta profesional melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan empati kepada pihak terdampak, termasuk santri. Langkah berikutnya yang dapat dinilai publik adalah tindak lanjut nyata atas pengaduan, kejelasan apakah usulan TGPF diterima, serta penyampaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, dorongan transparansi berisiko berhenti sebagai wacana.
Kesimpulannya, usulan Abdullah menawarkan jalur tambahan untuk menguji fakta dan membangun kepercayaan, bukan penetapan bahwa pihak tertentu bersalah. Pemeriksaan Propam perlu berjalan sampai tuntas, sementara gagasan tim independen patut dipertimbangkan agar penggeledahan Ponpes Sukoharjo ditelaah secara objektif dan menyeluruh. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar pembentukan tim, melainkan proses yang independen, jelas kewenangannya, dan terbuka pada hasil yang didukung bukti.
