Penonaktifan adalah awal, bukan akhir
Penggeledahan pesantren adalah tindakan penegakan hukum di lingkungan pendidikan berasrama yang menuntut prosedur sah sekaligus perlindungan khusus bagi anak dan perempuan. Karena itu, penonaktifan pejabat setelah operasi di pondok putri Sukoharjo patut dibaca sebagai pengakuan bahwa dampak dan cara pelaksanaannya harus diperiksa, bukan sekadar urusan komunikasi publik. Pada 2 November 2026, Mabes Polri menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Sena bersama tiga pejabat Satreskrim menyusul polemik penggeledahan. Operasi terhadap santriwati di Pondok Pesantren Hamalatul Quran pada 27 Oktober menuai kecaman publik. Polri menyampaikan penyesalan atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh. Pengakuan itu penting, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan yang transparan: publik perlu mengetahui apakah prosedur dipatuhi dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan serta tindakan di lapangan.
Dampak terhadap santriwati harus menjadi pusat evaluasi
Ukuran keberhasilan penanganan perkara bukan hanya apakah polisi memperoleh keterangan, melainkan juga apakah hak orang yang diperiksa tetap terlindungi. Anggota Komisi III DPR Abdullah mempertanyakan prosedur penggerebekan dan menyoroti perlindungan warga sipil, terutama anak-anak. Ia menyebut laporan tentang aparat membawa senjata laras panjang, mendobrak pintu, lalu memaksa santriwati keluar ketika belum mengenakan hijab. Menurut Abdullah, bila keterangan santri dibutuhkan, polisi dapat memanggil mereka dengan cara yang lebih manusiawi dan menghormati lingkungan pesantren. Tuduhan terkait perkara pembakaran dan perusakan pun harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan dijadikan pembenaran bagi tindakan berlebihan. Keluhan dan trauma yang disampaikan para santriwati serta pengasuh bukan efek samping yang boleh diabaikan; itu alasan kuat untuk menilai ulang cara operasi direncanakan dan dilaksanakan.
DPR menuntut tanggung jawab berjenjang
DPR mengapresiasi respons Kapolri, tetapi pesan pentingnya tidak berhenti pada pergantian pejabat di tingkat kabupaten. Anggota Komisi III Rudianto Lallo mengingatkan seluruh jajaran agar berhati-hati dalam penegakan hukum, khususnya ketika anak-anak terlibat: “Jangan kemudian penegakan hukum justru dianggap melanggar hukum.” Komisi III juga mendesak evaluasi Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo, dengan alasan pimpinan harus bertanggung jawab atas tindakan personel di lapangan. Desakan ini tepat karena akuntabilitas kepolisian tidak adil jika hanya dibebankan kepada petugas pelaksana, sementara rantai komando dan pengawasan tak diperiksa. Namun, evaluasi harus berujung pada temuan yang jelas, ukuran tanggung jawab, serta perbaikan prosedur—bukan sekadar tuntutan pencopotan yang memuaskan perhatian sesaat.
Ujian berikutnya adalah keterbukaan pemeriksaan
Kapolri mencopot Andika dari jabatan Kapolres pada 2 November melalui Surat Telegram Nomor ST/2463/XI/KEP./2026; ia dimutasi sebagai Pamen Stamaops Polri. AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali, ditunjuk mengisi jabatan tersebut. Secara terpisah, Polri menyatakan telah memeriksa empat personel yang diduga terkait pelaksanaan penggeledahan. Langkah itu memberi tindak lanjut awal, tetapi belum menjawab apakah pemeriksaan akan menjangkau tanggung jawab pengawasan dan apakah temuan akan disampaikan kepada publik. Evaluasi Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo karenanya perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan perhatian pada perlindungan anak dan kepatuhan prosedural, bukan semata dampak reputasi institusi.
Kesimpulannya, pencopotan dan penonaktifan adalah sinyal bahwa keluhan masyarakat didengar, tetapi akuntabilitas kepolisian baru terbukti jika pemeriksaan tuntas, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan prosedur diperbaiki. Penegakan hukum tidak boleh membuat santri yang belum terbukti bersalah menanggung trauma akibat tindakan yang melampaui batas.
