Kebakaran yang terus kembali
Karhutla adalah kebakaran yang melanda hutan dan lahan, termasuk gambut, dan berulang ketika kemarau memperbesar risiko api serta menguji kesiapan pencegahan dan penanganan. Di Sumatra dan Kalimantan, kejadian ini telah menjadi persoalan lingkungan berulang, bukan keadaan darurat yang datang tanpa pola. Pada 30 Agustus 2026, laporan Kementerian Kehutanan mencatat 946 titik panas berkepercayaan tinggi di seluruh Indonesia dan 93 laporan kejadian karhutla di 12 provinsi; 33 lokasi telah padam, sementara 60 masih ditangani. Data MapBiomas Indonesia mencatat luas area terbakar mencapai 637.011 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka-angka itu semestinya mengubah cara pemerintah dan publik memandang krisis: bukan hanya soal memadamkan api pada musim kemarau, melainkan soal mencegah pola yang sama terulang. Selama akar masalah dibiarkan, respons darurat akan selalu tertinggal dari kebakaran berikutnya.
Cuaca memperparah, manusia menyalakan
Musim kemarau dan cuaca panas meningkatkan bahaya, tetapi menjadikan cuaca sebagai kambing hitam berarti mengabaikan pemicu yang dapat dicegah. Salah satu sumber menyebut lebih dari 90% kasus karhutla dipicu ulah manusia. Motif ekonomi ikut mendorong praktik tebang dan bakar sebagai jalan cepat dan murah untuk membuka lahan perkebunan. Api di gambut menimbulkan risiko lebih berat: ketika mengering, material organiknya mudah terbakar, dan api dapat bertahan di bawah permukaan selama berbulan-bulan. Karena itu, penyebab kebakaran hutan bukan hanya soal kondisi alam, melainkan juga keputusan tentang penggunaan lahan dan pengawasan. Korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar harus diselidiki; begitu pula pihak yang menyuruh atau sengaja membiarkannya. Menyebut pelaku lapangan tanpa menelusuri pihak yang memperoleh manfaat dari pembukaan lahan hanya memotong rantai tanggung jawab di titik yang paling mudah.
Asap menjadi beban warga
Ketika api meluas, warga menanggung akibat jauh sebelum perdebatan tentang siapa penyebabnya selesai. Kabut asap karhutla dapat memangkas jarak pandang hingga hitungan meter dan membuat jutaan orang kembali memakai masker. Partikel halus PM2.5 dalam asap mengganggu pernapasan dan dikaitkan dengan ISPA, batuk, sesak napas, serta memburuknya asma; anak-anak termasuk kelompok yang rentan. Dampak itu menjalar ke kehidupan sehari-hari: sekolah di sejumlah daerah diliburkan, penerbangan terganggu, distribusi logistik terhambat, pasar sepi, dan pariwisata merosot. Maka, kualitas udara dan jarak pandang bukan perkara kenyamanan, melainkan ukuran keselamatan dan akses warga terhadap layanan serta mata pencaharian. Pemerintah tidak cukup membagikan bantuan kesehatan setelah asap pekat. Perlindungan harus dimulai sebelum api membesar, lalu mencakup informasi kualitas udara, layanan kesehatan yang cepat, dan bantuan yang menjangkau warga terdampak secara merata.
Tanggung jawab harus sampai ke pemilik konsesi
Tanggung jawab karhutla tidak boleh berhenti pada siapa yang terlihat memegang korek. Sumber menyoroti ketimpangan penegakan: warga kecil yang membakar dapat dihukum berat, sementara korporasi kerap menghadapi denda ringan. Ketimpangan semacam ini merusak kepercayaan dan memberi kesan bahwa besarnya kuasa ekonomi menentukan beratnya konsekuensi. Pemerintah memikul kewajiban untuk membenahi tata kelola lahan, membuka data, mengawasi konsesi, menyelidiki sebab kebakaran, serta menjatuhkan sanksi adil berdasarkan bukti. Jika korporasi terbukti menyuruh atau sengaja membiarkan pembakaran di wilayah konsesinya, sanksi yang disorot mencakup pencabutan izin dan denda maksimal. Pencegahan juga perlu memperkuat deteksi dini, kesiapan pemadaman, perlindungan gambut dan sumber air, serta pemulihan gambut agar tetap basah melalui sekat kanal dan reboisasi. Penegakan dan mitigasi harus berjalan bersama, bukan menunggu asap menjadi berita.
Kesimpulannya, karhutla berulang bukan takdir musim kemarau. Cuaca dapat memperbesar risiko, tetapi praktik pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, dan penegakan yang tidak setara ikut menentukan apakah api menyala dan siapa yang menanggung akibatnya. Pemerintah wajib mencegah dan melindungi warga; pelaku lapangan maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab harus diproses secara adil. Tanpa perubahan tata kelola dan pertanggungjawaban sampai ke pihak yang mengambil keputusan, krisis asap akan kembali, sementara masyarakat terus membayar dengan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan mereka.
