Dua tanda bahaya, satu persoalan pengawasan
Keamanan pangan MBG adalah rangkaian pengendalian bahan, pengolahan, dan distribusi makanan agar hidangan yang diterima siswa layak konsumsi serta memenuhi standar kesehatan dan gizi. Dua kejadian terbaru menunjukkan bahwa janji tersebut harus diuji lewat pengawasan yang bekerja sebelum makanan dibagikan, bukan hanya setelah masalah muncul. Pada Kamis, 5 November 2026, menu MBG di SDN Cipinang 03, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah ulat ditemukan pada sayuran ketika siswa hendak makan. Temuan itu belum dengan sendirinya membuktikan penyebab atau siapa yang lalai, tetapi cukup untuk menuntut pemeriksaan serius terhadap bahan pangan, pencucian, pengolahan, pemorsian, dan pemeriksaan akhir. Kasus di Garut meningkatkan urgensi itu. Dugaan keracunan massal menimpa 132 siswa SMK Al-Ilyas di Malangbong; sejumlah siswa mengeluhkan pusing dan sakit perut, dan beberapa mendapat penanganan di puskesmas. Ini bukan sekadar masalah reputasi program: keselamatan dan kesehatan siswa menjadi taruhannya.
Evaluasi dapur tidak boleh berhenti pada teguran
Ketua Pengurus Kecamatan KNPI Rumpin, Abdul Alam, meminta dapur penyedia MBG diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk SOP pengolahan serta distribusi makanan. Desakan itu tepat, tetapi evaluasi hanya berguna bila menelusuri proses dari hulu ke hilir dan menghasilkan perbaikan yang dapat diverifikasi. Menemukan ulat seharusnya memicu penelusuran sumber bahan, cara pencucian dan penyimpanan, serta titik pemeriksaan sebelum makanan sampai ke sekolah. Di Garut, Forum Pemuda Peduli Garut meminta inspeksi mendadak terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penanganan dugaan keracunan secara transparan. Organisasi itu juga menyoroti sekitar 450 dapur SPPG yang menurut data perhatiannya perlu dievaluasi kesesuaian fasilitas pengolahan limbahnya. Angka itu memperluas pertanyaan pengawasan, tetapi bukan pengganti pemeriksaan keamanan makanan di setiap dapur. Evaluasi dapur MBG harus mencakup kondisi nyata, bukan hanya kelengkapan berkas.
Kewenangan pusat bukan alasan daerah lepas tangan
FPPG mengkritik Satgas MBG dan DPRD Kabupaten Garut karena dinilai perlu menunjukkan tanggung jawab serta pengawasan yang konkret. Ketua Harian DPP FPPG, Ceng Arul, menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan daerah atas keputusan operasional Badan Gizi Nasional bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk melepaskan peran pengawasan. Pembagian tanggung jawab MBG harus jelas: penyedia bertanggung jawab atas mutu bahan dan proses dapur; instansi teknis memeriksa aspek kesehatan dan lingkungan sesuai kewenangannya; Satgas mengoordinasikan pengawasan; sementara DPRD menjalankan fungsi kontrol. Bila semua pihak saling menunjuk, korban dan keluarga justru menanggung ketidakpastian. Karena itu, desakan FPPG agar Satgas, instansi terkait, dan DPRD melakukan inspeksi menyeluruh patut diikuti laporan hasil pemeriksaan yang terbuka, bukan berhenti pada rapat atau pernyataan publik.
Bukti, tindak lanjut, dan sanksi harus menyusul
Dugaan keracunan siswa MBG di SMK Al-Ilyas perlu ditangani dengan pemeriksaan medis, pengujian sampel makanan, penelusuran asal bahan pangan, dan evaluasi dapur pemasok. FPPG meminta proses itu dilakukan secara transparan dan menyeluruh; jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus ditindak sesuai aturan. Di Rumpin, KNPI juga meminta sanksi tegas apabila pemeriksaan membuktikan kelalaian atau pelanggaran. Sikap itu lebih masuk akal daripada menyimpulkan kesalahan sebelum bukti tersedia. Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan atau menutup hasilnya. Program MBG tidak perlu ditolak agar keselamatan penerima manfaat diperjuangkan. Justru karena program ini menyasar siswa, standar keamanan pangan harus dijalankan konsisten dan setiap penyedia harus siap diaudit. Kesimpulannya, tanggung jawab bukan slogan: dapur harus dievaluasi, kewenangan setiap pihak harus diterangkan, dan hasil pemeriksaan harus berujung pada perbaikan atau sanksi yang tepat.
