Jurang Keselamatan di 30 Perlintasan: Fakta Kasar yang Diabaikan
Isu keselamatan rel kereta di Kabupaten Cirebon merujuk pada kondisi puluhan perlintasan sebidang yang masih minim fasilitas keselamatan, seperti palang pintu, rambu, lampu peringatan, dan penerangan jalan, sehingga pengguna jalan—baik pengendara maupun pejalan kaki—berhadapan dengan risiko kecelakaan yang tinggi setiap kali melintas tanpa perlindungan memadai dari infrastruktur resmi pemerintah daerah dan operator kereta api. Fokus utama persoalan ini adalah kenyataan bahwa dari 30 perlintasan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, baru delapan yang mendapat intervensi fasilitas perlintasan Cirebon, sementara sisanya tetap rawan. Jika tujuan jangka panjang adalah perlintasan kereta aman, maka angka ini adalah alarm keras: hampir tiga perempat titik masih bergantung pada kewaspadaan individu, bukan sistem keselamatan yang terstruktur.
Dishub kabupaten memang mengklaim tengah berupaya menekan risiko kecelakaan melalui pemasangan rambu lalu lintas, warning light, dan penerangan jalan umum di sejumlah lokasi. Namun upaya itu berjalan pelan dan parsial, sehingga warga yang melintas setiap hari tetap menjadi "tameng hidup" bagi kelemahan kebijakan. Perlintasan yang belum dilengkapi palang pintu banyak berada di jalur dengan aktivitas kendaraan tinggi, menjadikan setiap perjalanan rutin sebagai taruhan keselamatan. Ketika pemerintah menyebut keterbatasan anggaran sebagai alasan, pertanyaannya berubah: mengapa keselamatan rel kereta tidak ditempatkan sebagai prioritas anggaran yang nyata, bukan sekadar slogan?
Anggaran, Prioritas, dan 22 Titik yang Dibiarkan Rawan
Data resmi menunjukkan terdapat 30 perlintasan sebidang di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tetapi baru delapan titik yang tersentuh program peningkatan fasilitas keselamatan. Artinya, 22 perlintasan masih tanpa intervensi signifikan—angka yang terlalu besar untuk dianggap sebagai "tahapan wajar" pembangunan. Kepala Bidang Sarana Dishub menyebut keterbatasan anggaran sebagai penghambat, hingga pemasangan rambu hanya mampu menjangkau sekitar tiga lokasi per tahun, dengan prioritas pada perlintasan yang lalu lintas hariannya tinggi. "Kalau kita setahun hanya mampu memasang rambu untuk tiga tempat, kita cek dulu yang LHR-nya tinggi," ujarnya. Pernyataan ini menjelaskan logika teknis, tetapi sekaligus mengungkap lemahnya keberpihakan anggaran pada keselamatan warga.
Intervensi yang dilakukan juga masih terbatas: rambu peringatan, warning light, dan penerangan jalan umum untuk meningkatkan visibilitas. Di satu sisi, ini langkah penting menuju perlintasan kereta aman. Di sisi lain, tanpa palang pintu dan pengawasan yang konsisten, fasilitas perlintasan Cirebon tersebut hanyalah "peringatan visual" yang tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pengguna jalan. Pendekatan bertahap memang tak terhindarkan, tetapi ritme yang lambat dan tidak adanya target jelas menjadikan 22 titik rawan seolah bukan keadaan darurat, melainkan sekadar catatan statistik. Inilah kegagalan kebijakan: angka-angka risiko diringkus menjadi daftar kerja birokrasi yang panjang tanpa tenggat.
Protes Warga Pabedilan: Ketika Akses dan Keselamatan Berbenturan dengan Aset
Ketegangan soal keselamatan rel kereta tidak berhenti pada minimnya fasilitas di perlintasan. Puluhan warga Pabedilan turun ke kantor KAI Daop 3 Cirebon untuk memprotes portal yang dianggap mengganggu akses jalan yang mereka gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Aksi ini muncul setelah warga kesulitan melintasi akses di sekitar aset tanah milik PT KAI dan membutuhkan kejelasan siapa yang memasang portal tersebut. Koordinator aksi, Reno Sukriano, menegaskan bahwa portal itu sempat terlihat memuat logo KAI, namun dalam audiensi, KAI tidak mengakui sebagai pihak pemasang. Di sisi lain, lahan diketahui disewa PT DAR, yang juga tidak mengklaim sebagai pemilik portal. Kebingungan ini bukan sekadar soal papan nama; ia menunjukkan betapa kusutnya tata kelola aset di sekitar rel, yang dampaknya langsung dirasakan warga.
Penjelasan pihak KAI menyebut bahwa lahan bermasalah merupakan aset perusahaan, tetapi sudah masuk objek sewa PT DAR. Karena itu, PT DAR keberatan jika akses dibuka, dan KAI menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan portal pada lahan yang disewa. "Untuk portal yang dipersoalkan, KAI tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan aset tersebut, karena lahannya sudah disewa oleh PT DAR," jelas perwakilan KAI. Dari perspektif keselamatan rel kereta, situasi ini berbahaya: akses yang sebelumnya digunakan warga untuk mobilitas dan potensi jalur evakuasi kini dibatasi oleh sengketa kewenangan. Ketika perusahaan dan penyewa saling melempar tanggung jawab, warga kehilangan kepastian atas akses aman menuju dan dari kawasan rel.
Risiko Nyata di Lapangan dan Kekosongan Tanggung Jawab
Kombinasi perlintasan tanpa palang pintu dan akses yang dibatasi portal menciptakan lanskap risiko yang konkret bagi pengguna jalan di Cirebon. Di titik-titik dengan aktivitas kendaraan tinggi dan tanpa fasilitas memadai, setiap pengendara dipaksa mengandalkan intuisi, pandangan terbatas, dan kebiasaan lokal untuk mengukur jarak aman terhadap kereta yang melintas. Dalam konteks perlintasan kereta aman, ini jelas tidak layak. Realitasnya, celah keselamatan ini berarti pekerja, pelajar, dan pedagang menanggung risiko kecelakaan setiap hari, sementara penyedia infrastruktur kereta dan pemerintah daerah bersembunyi di balik alasan anggaran dan status sewa aset. Ketidakjelasan siapa melakukan apa, kapan, menjadikan keselamatan rel kereta sebagai wilayah "tak bertuan" di mana kecelakaan menjadi probabilitas, bukan dampak tak terduga.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketiadaan garis waktu dan pembagian peran yang terang antara pemerintah kabupaten dan KAI untuk menyelesaikan sisa titik perlintasan yang belum diintervensi. Dishub menyebut skala prioritas dan anggaran terbatas, sementara KAI menegaskan batas kewenangan di lahan yang disewakan kepada pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, infrastruktur kereta yang semestinya menjadi tulang punggung mobilitas regional berubah menjadi sumber ketidakpastian. Ketika lembaga publik dan korporasi tak mampu duduk bersama menetapkan komitmen konkret, warga dibiarkan mengelola risiko sendirian—mengandalkan pengetahuan lokal, doa, dan keberuntungan pada setiap lintasan.
Menuntut Kejelasan: Keselamatan Harus Mengalahkan Sengketa Aset
Situasi di Cirebon menunjukkan bahwa masalah fasilitas perlintasan Cirebon bukan sekadar soal rambu dan lampu, tetapi soal keberanian politik dan kelembagaan untuk memutuskan bahwa nyawa warga lebih penting daripada kenyamanan birokrasi. Dengan 22 perlintasan tanpa intervensi dan polemik portal yang mengganggu akses warga Pabedilan, jelas bahwa pendekatan tambal sulam tidak cukup. Pemerintah kabupaten dan KAI harus berhenti saling bersembunyi di balik aturan dan mulai menyusun peta jalan bersama: titik mana yang harus segera dipasangi palang pintu, bagaimana anggaran digeser, dan bagaimana sengketa aset diselesaikan dengan orientasi keselamatan rel kereta sebagai tujuan utama.
Kesimpulannya tegas: selama perlintasan kereta aman belum terwujud secara menyeluruh, setiap hari adalah taruhan bagi warga yang melintas. Ketidakjelasan tanggung jawab bukan alasan, melainkan bagian dari masalah yang harus dipecahkan. Infrastruktur kereta yang aman menuntut koordinasi, transparansi, dan keberpihakan anggaran. Tanpa itu, angka 30 perlintasan hanya akan menjadi statistik di atas kertas, sementara di lapangan, klakson kereta dan lampu kendaraan akan terus beririsan dalam ketegangan yang tidak perlu—hingga suatu hari, sebuah kecelakaan besar memaksa semua pihak mengakui bahwa penundaan adalah bentuk kelalaian.
