Aturan diperlukan agar penyadapan tidak berjalan tanpa batas
Penyadapan adalah tindakan memperoleh komunikasi atau informasi seseorang secara diam-diam melalui sarana teknis, sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh tujuan, sasaran, durasi, dan pengawasan yang jelas. Inilah inti perdebatan RUU penyadapan: kewenangan yang mungkin dibutuhkan untuk menjaga keamanan tidak boleh berubah menjadi izin untuk mengawasi siapa saja.
Pada Senin, 16 November 2026, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk membahas aturan tersebut. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut belum ada aturan komprehensif yang menjelaskan mekanisme penyadapan maupun tindakan yang boleh dan dilarang. Dorongan membahas RUU ini juga muncul di tengah kekhawatiran atas dugaan praktik penyadapan ilegal. RUU Penyadapan telah masuk Prolegnas Prioritas 2026. Kekosongan aturan bukan alasan untuk memperluas kuasa; justru itulah alasan agar setiap tindakan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Enam kendali yang diajukan Polri
Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian penyadapan dalam pembahasan bersama Komisi III. Rinciannya penting karena pengawasan yang efektif tidak cukup berhenti pada janji bahwa penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan negara.
- Sasaran dibatasi pada kondisi yang mengancam keamanan dalam negeri atau kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
- Target harus ditentukan secara terbatas; penyadapan dilarang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- Tindakan memerlukan perintah tertulis pimpinan dan dibatasi waktunya.
- Pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dipisahkan agar ada kontrol antarpihak.
- Seluruh penggunaan sarana dan kegiatan penyadapan dicatat dengan rekam digital permanen yang tidak dapat diubah atau dihapus.
- Pengawasan internal dilakukan oleh Kabaintelkam, inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan.
Polri juga mendorong sanksi pidana, etik, dan disiplin bagi pelaksana maupun pihak yang memerintahkan penyadapan secara menyimpang. Tanpa konsekuensi yang tegas, daftar kendali berisiko menjadi prosedur administratif belaka.

Batas satu bulan harus disertai pemeriksaan
Salah satu usulan utama adalah batas penyadapan selama satu bulan untuk kepentingan intelijen di lingkungan Polri. Batas waktu ini memberi kepastian dan mencegah pemantauan berlangsung tanpa ujung, tetapi durasi saja tidak menjawab apakah penyadapan sejak awal memiliki dasar yang cukup.
Karena itu, perintah tertulis, target yang spesifik, pembagian peran, dan catatan yang tak dapat dihapus harus bekerja sebagai satu rangkaian. Jika masa penyadapan berakhir, kelanjutan tindakan semestinya tidak terjadi otomatis; aturan perlu memastikan adanya penilaian dan persetujuan baru yang dapat ditelusuri. Dedy menyatakan bahwa enam kendali itu diajukan untuk merespons kekhawatiran masyarakat dan parlemen terhadap potensi penyalahgunaan teknologi penyadapan.
Desain tersebut juga perlu membedakan secara terang penyadapan untuk tugas intelijen dari penyadapan dalam penyidikan. Tanpa batas yurisdiksi yang mudah dipahami, celah prosedural dapat membuat warga kesulitan mengetahui siapa yang berwenang dan atas dasar apa komunikasi mereka diawasi.
Hak privasi warga bergantung pada pengawasan nyata
Pengaturan yang tegas dapat melindungi masyarakat sekaligus memberi kepastian kepada personel yang menjalankan tugas. Namun, hak privasi warga tidak terlindungi hanya karena undang-undang mencantumkan durasi dan daftar pejabat pengawas. Pengawasan harus mampu memeriksa alasan, sasaran, kepatuhan prosedur, serta tindak lanjut ketika terjadi pelanggaran.
Komisi III dan pembentuk undang-undang perlu memastikan aturan final menetapkan dasar penyadapan yang terukur, persetujuan yang bermakna, pencatatan yang dapat diaudit, dan sanksi yang benar-benar berlaku. Masyarakat juga memerlukan jaminan bahwa penyadapan tanpa dasar yang jelas dapat dihentikan dan diselidiki, bukan sekadar dicatat.
Enam usulan Polri menyediakan kerangka awal yang lebih terarah daripada kewenangan tanpa pagar. Kesimpulannya, RUU penyadapan layak menjadi perlindungan hanya jika batas satu bulan dan kendali lainnya disertai pemeriksaan independen yang efektif serta pertanggungjawaban nyata. Keamanan publik dan privasi bukan pilihan yang saling meniadakan; hukum harus menjaga keduanya.






