Belajar di ruang sementara bukan akhir pemulihan
Pemulihan sekolah bencana adalah rangkaian upaya mengembalikan kegiatan belajar dan memperbaiki sarana pendidikan yang rusak agar murid dapat kembali belajar dengan aman dan layak. Angka yang tersisa menunjukkan pekerjaan ini belum selesai: dari 4.922 satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 99 sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran di kelas darurat. Bagi murid dan guru, ruang sementara menjaga kegiatan belajar tetap berjalan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai pengganti permanen bagi sekolah yang aman. Karena itu, mutu pemulihan tak cukup diukur dari berapa banyak sekolah yang kembali buka. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kelas darurat benar-benar menjadi tahap sementara, dengan rencana perbaikan yang jelas dan pelaksanaan yang bisa dipantau.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Ia menyampaikan desakan itu setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta pada 27 Oktober 2026, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Pesan ini tepat, tetapi ukurannya harus berupa hasil yang dirasakan murid: ruang belajar yang pulih, fasilitas yang berfungsi, dan kepastian kapan kelas darurat dapat ditinggalkan.
Target waktu perlu diimbangi ketahanan
Pemerintah menargetkan kegiatan pemulihan yang dapat diselesaikan pada 2026 rampung sebelum 31 Desember. Tenggat itu penting untuk mencegah pekerjaan tertunda, namun percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan atau keselamatan warga sekolah. Penanganan telah beralih dari tanggap darurat—yang berfokus pada evakuasi, korban, dan penyelamatan jiwa—ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, sehingga kondisi lapangan dapat berubah dan akses pemulihan terganggu. Dalam keadaan seperti ini, rekonstruksi sekolah perlu dirancang agar mampu menghadapi risiko setempat, bukan sekadar mengembalikan bangunan ke kondisi sebelum bencana.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani sekolah yang masih menggunakan kelas darurat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat. Koordinasi lintas lembaga semestinya menghasilkan pembagian tugas dan jadwal yang terbuka, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui sekolah mana yang sedang dikerjakan serta hambatan apa yang harus diselesaikan. Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menempatkan perbaikan sekolah bersama rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi sebagai prioritas agar manfaat pemulihan lekas dirasakan warga. Bagi keluarga, pulihnya layanan dasar saja belum cukup jika anak masih belajar di ruang darurat.
Halmahera Timur memberi contoh capaian, bukan alasan berpuas diri
Laporan dari Halmahera Timur memperlihatkan bahwa sinergi pemerintah daerah dan pusat dapat menghasilkan kemajuan terukur. Pada 2026, sebanyak 58 sekolah PAUD, SD, dan SMP dilaporkan telah direhabilitasi melalui kerja sama tersebut. Capaian itu patut dicatat, tetapi belum berarti seluruh sasaran selesai: program kabupaten menargetkan 264 sekolah di bawah kewenangan kabupaten/kota. SMA tidak termasuk karena pengelolaannya berada di tingkat provinsi. Perbedaan kewenangan ini penting agar angka dan tanggung jawab tidak tercampur. Rehabilitasi sekolah yang tuntas juga perlu disertai kepastian administrasi aset; pemerintah daerah menyatakan optimistis rehabilitasi serta sertifikasi aset sekolah yang layak dapat diselesaikan pada 2027.
Pengalaman Haltim bukan bukti bahwa semua wilayah terdampak bencana telah pulih, melainkan pengingat bahwa kolaborasi dan sasaran yang terukur dapat menggerakkan pekerjaan. Pemerintah daerah memprioritaskan sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan dan memiliki dokumen keabsahan aset untuk program revitalisasi. Syarat administrasi membantu memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi jangan sampai sekolah yang membutuhkan tertahan terlalu lama akibat dokumen yang belum lengkap. Pendampingan untuk membereskan persyaratan harus berjalan seiring dengan pembangunan. Kesimpulannya, percepatan pemulihan sekolah bencana harus dinilai dari dua hal sekaligus: berapa banyak bangunan yang selesai dan seberapa cepat murid memperoleh ruang belajar yang aman, layak, serta berkelanjutan.
