Kebutuhan sekolah perlu dijawab secara nyata
Pemerataan layanan pendidikan adalah upaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar dan berkembang yang setara, tanpa terhalang lokasi atau kekurangan fasilitas sekolah. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke SMAN 1 Mamasa dan SDN Samak di Desa Bebanga, Kabupaten Mamuju, pada 3 November 2026 menempatkan prinsip itu dalam konteks kebutuhan sehari-hari siswa dan guru. Gibran meninjau kondisi sarana belajar sekaligus perkembangan revitalisasi bangunan di sekolah Mamasa. Langkah melihat langsung kondisi sekolah patut diapresiasi, tetapi keberhasilan pemerataan tidak diukur dari kunjungan: ukurannya adalah apakah perbaikan dan perlengkapan yang dibutuhkan benar-benar sampai. Di Mamasa, siswa masih memerlukan fasilitas olahraga dan alat musik untuk ruang seni. Kebutuhan ini bukan tambahan mewah, melainkan bagian dari kesempatan siswa untuk belajar, beraktivitas, dan mengembangkan minat.

Aspirasi siswa menuntut tindak lanjut
Dalam dialog dengan Gibran, Ketua OSIS Deswita Maharani T. Karaeng menyampaikan kebutuhan sekolah, termasuk net, ring basket, alat musik modern, dan fasilitas ruang seni. Gibran juga meminta agar kebutuhan musala diperhatikan. Ia menyatakan bangunan akan diperbaiki melalui program revitalisasi, seraya menyebut tiga gedung sebelumnya baru dikerjakan secara bertahap. Janji itu penting, tetapi daftar kebutuhan siswa menunjukkan bahwa pemerataan tak cukup berhenti pada gedung. Sarana olahraga, seni, dan ibadah ikut menentukan mutu pengalaman belajar. Peninjauan di SDN Samak memperluas perhatian ke kondisi sekolah lain di Mamuju, meski bahan yang tersedia tidak merinci kebutuhan khusus di sana. Pemerintah menyatakan ingin memberi anak di luar Pulau Jawa kesempatan setara mengakses layanan pendidikan berkualitas; komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan sekolah.
Jalur aspirasi lebih luas, tetapi perlu hasil terukur
Perhatian pada fasilitas sekolah bertemu dengan pembicaraan yang lebih luas tentang siapa yang membiayai pendidikan daerah dan bagaimana manfaat pembangunan dibagikan. Menjelang Silaturahmi Nasional Al Khairaat pada 30 November 2026, Ketua Panitia Samsudin menyoroti perbedaan antara pendapatan industri nikel yang disebut lebih dari Rp 300 triliun per tahun untuk APBN dan dana bagi hasil bagi Sulawesi Tengah yang disebut Rp 200 miliar. Ia berharap persoalan itu mendapat perhatian pemerintah dalam momentum menyambut satu abad Al Khairaat. Panitia berharap Presiden Prabowo Subianto hadir dalam kegiatan bertema “Mengukuhkan Kepribadian dan Kemandirian Umat Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”; jika berhalangan, panitia berharap Wakil Presiden Gibran dapat hadir. Perbedaan jalurnya jelas: kunjungan sekolah menangkap kebutuhan langsung, sedangkan forum nasional mengangkat pembagian sumber daya dan dukungan bagi pendidikan.
Dari forum ke pemerataan yang terasa
Al Khairaat, yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua di Sulawesi Tengah pada 1930, kini memiliki sekitar 2.000 madrasah, Universitas Alkhairaat di Palu, serta kegiatan pelayanan kesehatan. Jaringan ini memberi bobot nyata pada pembahasan tentang akses dan keberlanjutan pendidikan, bukan sekadar tuntutan anggaran. Namun, aspirasi di tingkat nasional dan kebutuhan konkret di sekolah seharusnya saling menguatkan: dukungan terhadap lembaga pendidikan perlu berdampak pada ruang belajar, perlengkapan, dan kesempatan siswa. Kunjungan Gibran membuka perhatian pada kebutuhan SMAN 1 Mamasa dan SDN Samak; Silatnas menyediakan momentum untuk membahas pemerataan manfaat sumber daya bagi masyarakat daerah. Kesimpulannya, pemerataan pendidikan akan dinilai dari tindak lanjut yang nyata—perbaikan sekolah dan pemenuhan fasilitas di lapangan, disertai kebijakan yang memperluas akses belajar secara berkelanjutan.






