Prioritas pembangunan harus dimulai dari risiko warga
Prioritas pembangunan infrastruktur adalah penentuan urutan proyek berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap keselamatan, dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari warga. Dengan anggaran terbatas, pendekatan ini semestinya menjaga layanan penting tetap berjalan, bukan sekadar memangkas pekerjaan secara merata. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov DKI menetapkan skala prioritas pembangunan menyusul efisiensi anggaran 2027, saat reses di Ciganjur pada 14 November 2026. Arah yang patut didahulukan sudah jelas: penanganan banjir Jakarta dan persoalan lingkungan yang mengancam rumah, akses, serta keselamatan warga. Yuke menegaskan pengendalian banjir dan perbaikan lingkungan harus tetap menjadi perhatian utama. Menunda pekerjaan di wilayah yang rawan genangan mungkin mengurangi tekanan anggaran hari ini, tetapi risikonya ditanggung warga setiap kali hujan. Karena itu, keputusan lokasi dan urutan proyek harus berpijak pada kebutuhan lapangan, bukan sekadar pemerataan administratif.

Efisiensi perlu mempertajam sasaran, bukan mengaburkan kebutuhan
Keterbatasan anggaran dapat menunda proyek yang sudah direncanakan, termasuk pembangunan turap, pengerukan, dan normalisasi sungai. Ini membuat pemilihan lokasi semakin penting: bila penanganan Sungai Ciliwung didahulukan, pekerjaan di sungai atau kawasan lain mungkin harus menunggu giliran. Penahapan bisa menjadi pilihan yang masuk akal, tetapi hanya jika didasarkan pada tingkat bahaya dan dampak bagi warga, dengan alasan dan jadwal yang terbuka. Efisiensi tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk membiarkan saluran air tak tertangani atau genangan berulang. Di sejumlah kawasan berkontur rendah, drainase yang bermasalah memang kerap memicu genangan saat hujan. Karena itu, anggaran infrastruktur Jakarta perlu diarahkan pada proyek yang menyelesaikan persoalan mendesak dan manfaatnya langsung dirasakan, sembari memastikan layanan publik tidak ikut merosot.
Jalan lingkungan dan penerangan juga kebutuhan dasar
Warga tidak hanya meminta perlindungan dari banjir. Dalam reses, aspirasi yang disampaikan kepada Yuke juga mencakup perbaikan jalan lingkungan dan kebutuhan penerangan jalan umum. Keduanya menentukan apakah warga dapat bergerak dengan aman dan nyaman di sekitar tempat tinggal, sehingga tak semestinya selalu tersisih oleh proyek berskala besar. Namun, alokasi yang tersedia dinilai belum mencukupi; cakupan pemenuhan kebutuhan PJU dan jalan lingkungan masih di bawah 30 persen. Angka itu menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar memilih antara banjir dan jalan, melainkan menyusun urutan kerja yang transparan dan menjangkau kebutuhan paling mendesak. Komisi D meminta Dinas Bina Marga memetakan kebutuhan secara terperinci dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Pemetaan tersebut sebaiknya menjadi dasar untuk menentukan lokasi, tahapan, dan hasil yang bisa diperiksa warga.

Pengawasan dan tindak lanjut menentukan hasil
Prioritas yang baik tak berarti banyak tanpa pelaksanaan yang dapat dipantau. Komisi D menyatakan akan mengawal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk memastikan fasilitas publik memperhatikan keselamatan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pada tingkat laporan warga, petugas diminta memeriksa pengaduan sebelum meneruskannya ke suku dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Langkah ini penting agar keluhan tentang saluran, jalan, atau lingkungan tidak berhenti sebagai catatan reses. Pemprov perlu menghubungkan laporan tersebut dengan peta prioritas dan perkembangan pekerjaan, sehingga warga dapat melihat apakah masalah mereka sudah diverifikasi dan kapan penanganan direncanakan. Di tengah efisiensi, ukuran keberhasilan bukan banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan apakah titik rawan banjir berkurang dan kebutuhan dasar lingkungan benar-benar mendapat jawaban. Kesimpulannya, DPRD tepat mendorong banjir tetap di urutan utama, asalkan pilihan itu berjalan bersama perbaikan infrastruktur harian yang terukur.






