Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

DPRD DKI Dorong Banjir dan Infrastruktur Warga Jadi Prioritas

DPRD DKI Dorong Banjir dan Infrastruktur Warga Jadi Prioritas
Minat|Asia Tenggara

Anggaran terbatas, banjir tetap harus ditangani

Penanganan banjir Jakarta adalah rangkaian pembangunan dan perawatan infrastruktur yang mengurangi risiko genangan serta melindungi keselamatan dan pelayanan bagi warga. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran DKI pada 2027, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov menetapkan skala prioritas pembangunan. Ia menyampaikan dorongan tersebut saat reses di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 November. Pesannya tepat: penyesuaian belanja tidak boleh membuat pengendalian banjir tersisih, sebab dampak genangan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan dana memang dapat menunda proyek yang sudah direncanakan, tetapi pemerintah tetap harus melindungi layanan publik dan mengarahkan sumber daya ke kebutuhan paling mendesak. Karena itu, prioritas pembangunan Jakarta semestinya dinilai dari manfaat nyata dan urgensinya, bukan sekadar dari panjang daftar proyek.

Yuke mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi proyek infrastruktur yang telah direncanakan. Namun, ia berharap dampaknya dapat ditekan agar pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang. Ini bukan alasan untuk menganggap setiap proyek bisa berjalan serentak; justru pemerintah harus menjelaskan pilihan dan konsekuensi penundaan secara terbuka. Tanpa urutan yang jelas, warga di wilayah yang menunggu penanganan akan sulit mengetahui kapan kebutuhan mereka ditindaklanjuti.

DPRD DKI Dorong Banjir dan Infrastruktur Warga Jadi Prioritas

Pilih proyek berdasarkan risiko dan dampak

Penurapan, pengerukan, dan normalisasi sungai termasuk pekerjaan yang mungkin terdampak penyesuaian anggaran. Jika dana lebih dahulu diarahkan ke Sungai Ciliwung, pekerjaan sejenis di sungai atau kawasan lain dapat dilakukan bertahap. Pilihan bertahap itu masuk akal hanya jika didasarkan pada kebutuhan lapangan, tingkat risiko, dan jumlah warga yang terlindungi—bukan semata kemudahan pengerjaan. Saluran air yang belum tertangani menyeluruh dan luasnya cakupan Jakarta membuat pemilihan lokasi menjadi penting. Anggaran infrastruktur DKI yang terbatas menuntut pemerintah membedakan pekerjaan yang bisa menunggu dari pekerjaan yang risikonya terus membesar bila ditunda. Fokus pada pengendalian banjir dan perbaikan lingkungan harus tetap menjadi pegangan, sembari memastikan daerah yang belum mendapat giliran tidak hilang dari rencana.

Keluhan warga menunjukkan mengapa ketepatan sasaran lebih berarti daripada banyaknya proyek yang diumumkan. Dalam reses, Yuke menerima aspirasi tentang perbaikan saluran air, pengaspalan jalan, kebudayaan, pendidikan, dan pengelolaan sampah. Drainase menjadi keluhan utama di sejumlah wilayah berkontur rendah yang kerap tergenang ketika hujan. Bagi warga, genangan bukan angka dalam dokumen anggaran: ia mengganggu perjalanan, kegiatan harian, dan rasa aman. Maka, efisiensi seharusnya menjadi penyaring untuk memilih kegiatan dengan manfaat langsung, bukan dalih untuk mengabaikan kebutuhan lingkungan.

Efisiensi harus disertai tindak lanjut yang terukur

Efisiensi anggaran DKI hanya akan dipercaya warga bila keputusan prioritas bisa ditelusuri dan laporan lapangan benar-benar bergerak. Yuke meminta kelurahan dan kecamatan ikut menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Petugas juga diminta memeriksa laporan warga sebelum meneruskannya kepada suku dinas terkait agar ditangani sesuai kewenangan. Pola ini penting: verifikasi membantu membedakan kebutuhan mendesak dari usulan yang dapat dijadwalkan, sementara koordinasi mencegah laporan berhenti di satu meja. DPRD dan Pemprov sebaiknya menyampaikan wilayah mana yang lebih dahulu dikerjakan, alasan pemilihannya, dan bagaimana daerah lain masuk tahap berikutnya. Keterbukaan seperti itu membuat penundaan lebih bisa dipahami dan diawasi.

Prioritas pembangunan juga tidak boleh menghapus persoalan layanan dasar lain. Warga menyampaikan kekhawatiran bahwa anak dari keluarga kurang mampu berisiko tidak dapat melanjutkan sekolah. Aspirasi tersebut mengingatkan bahwa keputusan belanja harus melihat dampak pada manusia, bukan hanya aset fisik. Infrastruktur yang melindungi warga dari banjir tetap mendesak, tetapi keluhan pendidikan dan kebutuhan lingkungan juga perlu ditampung serta diteruskan kepada instansi berwenang. Tantangannya bukan memilih antara banjir dan pelayanan sosial, melainkan menjaga agar setiap rupiah bekerja tepat sasaran dan persoalan yang belum selesai tetap tercatat.

Kesimpulannya, DPRD DKI benar mendorong penanganan banjir menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Namun, prioritas tidak cukup ditetapkan di atas kertas: Pemprov perlu mengurutkan proyek berdasarkan risiko, dampak langsung, dan kebutuhan warga, lalu menjelaskan tahapan pelaksanaannya. Dengan pilihan yang transparan dan tindak lanjut yang terukur, efisiensi dapat menjaga layanan tetap berjalan—bukan sekadar menunda pekerjaan yang paling dibutuhkan masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!