Tol siap bukan sekadar tol yang hampir selesai
Tol Jogja adalah jaringan jalan bebas hambatan yang dikembangkan untuk mendukung mobilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, dengan manfaat publik yang harus berjalan seiring keselamatan serta kesiapan operasional. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pesan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedi Santosa saat meninjau proyek Tol Yogyakarta–Bawen di Gerbang Tol Banyurejo, Sleman, Jumat (13/11/2026). Penekanannya tepat: capaian konstruksi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur. Pengguna membutuhkan jalan yang layak, rambu dan penerangan memadai, fasilitas pendukung, serta prosedur penanganan keadaan darurat. Semua itu adalah bagian dari keselamatan jalan tol, bukan pelengkap yang bisa ditunda. Tanpa kepastian tersebut, angka progres tinggi belum menjawab pertanyaan paling penting bagi masyarakat: apakah perjalanan aman dan layanan siap saat dibutuhkan?

Angka progres perlu dibaca dengan cermat
Data yang dibahas menunjukkan perkembangan pada beberapa ruas, tetapi bukan bukti bahwa seluruh jaringan siap dibuka. Seksi 1 Tol Yogyakarta–Bawen, ruas Sleman–Banyurejo, mencapai progres konstruksi 97,43 persen pada September 2026. Seksi 6, Ambarawa–Bawen, dilaporkan telah menyelesaikan konstruksi dan menjalani Uji Laik Fungsi. Sementara itu, Dinas Perhubungan DIY mencatat progres Tol Prambanan–Purwomartani di Tol Yogyakarta–Solo sebesar 93,09 persen pada Agustus 2026. Perbedaan ruas dan waktu pelaporan membuat angka-angka itu tidak bisa dijumlahkan atau dianggap mewakili kesiapan seluruh Tol Jogja. Bahkan penyelesaian konstruksi maupun uji laik fungsi pada satu seksi tidak otomatis berarti seksi lain siap beroperasi. Karena itu, informasi tentang status tiap ruas dan keputusan pihak berwenang perlu disampaikan dengan jelas, agar masyarakat tidak menyamakan progres pembangunan dengan jaminan operasional.
Manfaat publik harus menjadi ukuran proyek
Evaluasi proyek tidak cukup berhenti pada seberapa cepat jalan dibangun. Totok meminta pengelola dan kontraktor memperkuat koordinasi, terutama pada pekerjaan yang masih berlangsung, serta menekankan bahwa investasi harus terarah dan memberi manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat, termasuk warga di sekitar jalur tol. Sikap ini penting: jalan tol hanya layak disebut berhasil bila mendukung perjalanan sekaligus memperhatikan kepentingan publik dan dampak lokalnya. Salah satu contoh manfaat yang lebih luas terlihat di Tol Prambanan Purwomartani. Pada 25 April 2026, bibit trembesi ditanam di area Koridor Hijau untuk mendukung penghijauan dan membantu mengurangi pencemaran udara. Program itu diharapkan membuat jalur lebih asri, sejuk, dan aman bagi pengguna. Penghijauan bukan pengganti pemeriksaan teknis, tetapi menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur semestinya mencakup kualitas lingkungan dan kehidupan warga.
Kesiapan layanan masih harus dibuktikan
Ada satu celah penting dalam informasi yang tersedia: belum dijelaskan secara rinci fasilitas apa yang benar-benar disiapkan menjelang Nataru, bagaimana prosedur darurat akan dijalankan, atau langkah operasional apa yang berlaku pada tiap ruas. Yang disampaikan masih berupa hal-hal yang perlu dipastikan—kelayakan jalan, rambu, penerangan, fasilitas pendukung, dan penanganan keadaan darurat. Artinya, kesiapan layanan tol belum bisa dinilai hanya dari pernyataan prioritas. Pengelola, kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu menyelaraskan pengaturan lalu lintas, informasi perjalanan, serta penanganan gangguan. Bagi pengguna, koordinasi itu harus tampak dalam informasi yang mudah diakses dan respons yang jelas saat terjadi masalah. Selama rincian operasional dan status tiap ruas belum terang, publik patut menahan asumsi bahwa seluruh jaringan siap digunakan pada masa liburan.
Keselamatan adalah ukuran akhir kesiapan
Menjelang Nataru, ketika Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi tujuan perjalanan dan wisata, Tol Jogja berpotensi membantu mobilitas masyarakat. Namun, manfaat itu hanya nyata bila akses yang dibangun aman, layanan berjalan, dan kepentingan warga sekitar ikut diperhitungkan. Karena itu, prioritas keselamatan yang disuarakan Totok seharusnya diterjemahkan menjadi pemeriksaan dan informasi operasional yang terbuka, bukan sekadar target penyelesaian fisik. Progres yang tinggi patut dicatat, tetapi tidak boleh menggantikan verifikasi kesiapan di lapangan. Kesimpulannya, tol yang benar-benar siap bukan hanya tol yang hampir rampung, melainkan jalan yang layak digunakan, memiliki dukungan layanan yang jelas, serta memberi manfaat terukur tanpa mengabaikan lingkungan dan masyarakat.






