Kelayakan lokasi menjadi penentu
Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah fasilitas yang mengolah sampah untuk menghasilkan listrik, dengan lokasi yang harus memenuhi syarat teknis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sekitar. Karena itu, kelanjutan PSEL Makassar tidak semestinya ditentukan hanya oleh tersedianya lahan: lokasi yang layak di atas kertas juga harus dapat diterima oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan sikap tersebut dalam rapat tindak lanjut sidang debottlenecking PSEL yang digelar secara virtual dari Balai Kota pada Rabu, 4 November 2026. Pemkot menunggu tim teknis Danantara datang untuk menilai langsung apakah lokasi yang telah disiapkan masih layak. Survei ulang ini penting karena penetapan sebelumnya mendapat penolakan dari sebagian warga.
Lahan, zona penyangga, dan uji lapangan
Penilaian Danantara Makassar bukan sekadar pemeriksaan administratif. Tim akan menguji kelayakan teknis lokasi, menghitung kecukupan luas lahan, serta memeriksa apakah tersedia buffer zone atau zona penyangga sesuai kebutuhan. Ketiga unsur itu menentukan apakah fasilitas dapat ditempatkan dengan aman dan berfungsi sesuai rencana, bukan hanya apakah bidang tanah dapat dialokasikan. Namun, hasil teknis tidak otomatis menyelesaikan persoalan lokasi PSEL. Warga sekitar turut menanggung konsekuensi dari keputusan penempatan fasilitas, sehingga keberatan mereka perlu dipahami dan ditangani sebagai bagian dari evaluasi, bukan dianggap hambatan belaka. Pemkot menyatakan survei akan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar lokasi. Itu pendekatan yang tepat: keputusan yang mengabaikan penerimaan warga berisiko memperpanjang konflik dan membuat proyek pengolahan sampah listrik sulit dijalankan.
Peralihan aturan perlu kepastian
Evaluasi lokasi berlangsung bersamaan dengan perubahan kerangka penyelenggaraan PSEL. Dalam rapat, Pemkot memaparkan rencana penyesuaian mekanisme dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Pemerintah kota juga telah mengirim surat pengakhiran kerja sama kepada pihak terkait. Proses transisi ini tidak sepenuhnya mulus: pemenang tender sebelumnya berharap tetap dapat melanjutkan proyek dengan mengacu pada aturan baru. Dalam situasi seperti ini, penegasan Munafri bahwa setiap tahapan harus memiliki dasar hukum yang jelas patut menjadi pegangan. Kepastian hukum melindungi proses pengambilan keputusan dan mencegah sengketa di kemudian hari. Pada saat yang sama, aturan baru tidak boleh dijadikan alasan untuk melewati pemeriksaan kelayakan atau mengesampingkan persoalan sosial.
Hasil survei harus menentukan langkah berikutnya
Langkah berikutnya adalah kedatangan tim teknis Danantara untuk melakukan survei langsung; Pemkot Makassar masih menunggu peninjauan tersebut. Hasil kajian dan verifikasi lapangan akan menjadi tolok ukur bagi pemerintah kota dalam menentukan apakah penetapan lokasi dapat diteruskan. Publik perlu melihat hasil evaluasi secara terbuka: dasar hukum, kecukupan lahan, kebutuhan zona penyangga, dan kondisi sosial warga harus dijelaskan, bukan hanya diumumkan sebagai keputusan akhir. PSEL dapat membantu mengolah sampah menjadi listrik, tetapi manfaat itu tidak menghapus kewajiban untuk memilih lokasi yang layak dan memperoleh penerimaan masyarakat. Kesimpulannya, proyek sebaiknya maju hanya jika uji teknis, kepastian hukum, dan pertimbangan sosial sama-sama terpenuhi. Jika lokasi gagal pada salah satu unsur tersebut, Pemkot perlu menimbang ulang penetapannya.






