PSEL Makassar: Solusi Sampah yang Tersandung Resistensi Komunitas
PSEL Makassar adalah proyek pengolahan sampah jadi energi yang dirancang mengubah sekitar 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik, mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus menjadi bagian dari infrastruktur energi terbarukan di kota, namun pelaksanaannya kini tersendat akibat penolakan warga Tamalanrea yang menilai lokasi fasilitas mengancam keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Inti persoalan PSEL Makassar bukan sekadar teknologi sampah jadi energi, melainkan benturan antara ambisi pemerintah mengatasi krisis sampah dan hak komunitas lokal atas ruang hidup yang aman. Di atas kertas, proyek ini adalah solusi mendesak bagi kota yang kewalahan menampung sampah harian. Namun di lapangan, warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) menjadikan proyek ini simbol ketidakpekaan negara terhadap suara akar rumput. Penolakan yang konsisten sejak 2025 menunjukkan bahwa tanpa penerimaan sosial, proyek seprogresif apa pun bisa berubah menjadi sumber konflik berkepanjangan.
GERAM dan Demonstrasi Berulang: Ketika Warga Memaksa Didengar
Penundaan PSEL Makassar tidak terjadi di ruang hampa; ia lahir dari resistensi terorganisir warga Tamalanrea. Sejak 29 Juli 2025, warga berulang kali turun ke jalan, dari demo di gedung DPRD kota hingga aksi di Balai Kota, menolak rencana pembangunan fasilitas sampah jadi energi di kampung mereka. Ratusan orang yang tergabung dalam GERAM PLTSa kembali menggelar unjuk rasa pada 20 Oktober 2026, menuntut keputusan tegas penghentian proyek. Bagi warga, PLTSa bukan sekadar instalasi teknis, tetapi ancaman nyata terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran atas polusi, pengelolaan residu berbahaya, hingga potensi gangguan kenyamanan menjadi alasan utama penolakan. Di tengah orasi, suara yang paling keras bukan soal teknologi, melainkan soal keberanian politik: “Warga telah melakukan protes dari tahun lalu, tapi pemerintah tidak berani mencabut proyek PLTSa di kampung kami”. Pernyataan ini menelanjangi jarak antara klaim partisipasi publik dan kenyataan di lapangan.
Pemerintah Terjepit Regulasi Baru dan Keterbatasan Kewenangan
Di sisi pemerintah kota, PSEL Makassar adalah proyek strategis yang tidak bisa begitu saja dihentikan. Wali Kota menegaskan bahwa aspirasi warga Tamalanrea akan menjadi pertimbangan, namun keputusan harus tetap berlandaskan regulasi dan kepastian hukum. Masalahnya, peta kewenangan berubah setelah terbit Perpres 109/2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, yang menggantikan Perpres 35/2018. Perpres baru menempatkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai aktor sentral dalam penyelenggaraan PSEL, sementara pemerintah daerah “turun pangkat” menjadi penyedia lahan, dukungan APBD, dan pasokan sampah. Perizinan dan pemilihan badan usaha pengembang tidak lagi berada di tangan kota. Akibatnya, meski Pemkot telah mengajukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT Sarana Utama Synergy (SUS), nasib proyek tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan uji tuntas Danantara. Pemerintah kota tampak seperti pengemudi yang diminta bertanggung jawab atas arah perjalanan, tetapi setirnya dipegang orang lain.
Due Diligence Danantara dan Opsi Relokasi: Jalan Tengah atau Sekadar Menunda Konflik?
Saat ini, PSEL Makassar praktis mandek. Pemerintah kota menunggu hasil uji tuntas Danantara Indonesia untuk menentukan kelanjutan proyek, mulai dari kepastian hukum, mekanisme kerja sama, hingga kelayakan teknis lokasi Tamalanrea. Evaluasi mencakup luas lahan, pengelolaan residu FABA, zona penyangga, akses jalan, dan pasokan air untuk operasional fasilitas. Di atas kertas, ini tampak seperti proses kehati-hatian. Namun di mata warga, penundaan tanpa keputusan jelas hanya memperpanjang ketidakpastian yang mengganggu rasa aman mereka. Menariknya, pemerintah mulai membuka kemungkinan relokasi proyek ke lokasi alternatif bila Tamalanrea dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis dan sosial. Di satu sisi, ini pengakuan bahwa penolakan warga dan risiko lingkungan tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, relokasi berpotensi memindahkan konflik ke komunitas lain jika pola komunikasi dan pelibatan publik tidak berubah. Tanpa transparansi penuh dan jaminan keselamatan yang meyakinkan, relokasi hanya menggeser masalah, bukan menyelesaikannya.
Pelajaran dari PSEL Makassar: Energi Terbarukan Harus Berangkat dari Hak Warga
Kisah PSEL Makassar menunjukkan bahwa infrastruktur energi terbarukan tidak otomatis identik dengan keadilan lingkungan. Proyek sampah jadi energi yang diusung sebagai solusi modern bisa berubah menjadi ancaman ketika ditempatkan di tengah pemukiman tanpa jaminan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang jelas. Bagi warga Tamalanrea, PLTSa menyentuh hal yang paling mendasar: hak untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah daerah memang terjepit oleh regulasi pusat dan skema investasi yang memusatkan kewenangan pada Danantara. Namun keterbatasan kewenangan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan warga hidup dalam ketidakpastian. Jika PSEL Makassar ingin berlanjut, entah di Tamalanrea atau lokasi relokasi proyek lain, syaratnya jelas: proses yang transparan, kajian risiko yang terbuka, dan kesediaan mengubah desain proyek ketika komunitas menolak. Energi terbarukan yang mengabaikan suara warga pada akhirnya tidak berkelanjutan—baik secara sosial maupun politik.
