PSEL Makassar: Janji Solusi Darurat Sampah dan Energi
PSEL Makassar adalah proyek pengolahan sampah energi yang dirancang mengubah limbah perkotaan menjadi listrik melalui teknologi modern dan infrastruktur ramah lingkungan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, dengan target mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir sekaligus menjawab kondisi darurat sampah di kota ini. Dalam konteks kebijakan publik, PSEL Makassar bukan sekadar proyek teknis, melainkan simbol bagaimana pemerintah mengelola krisis sampah yang semakin kompleks dan menjadikannya sumber daya. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik tetap akan dilaksanakan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, meski penetapan lokasi masih dimatangkan agar selaras regulasi dan kepentingan masyarakat. Sikap ini menempatkan PSEL sebagai kebutuhan mendesak, tetapi sekaligus mengungkap bahwa tantangan utamanya kini bukan teknologi, melainkan kepercayaan publik dan kepastian tata aturan.
Teknologi Ramah Lingkungan: Ambisi Besar, Risiko Nyata
Secara konsep, PSEL Makassar menawarkan lompatan besar: sekitar 1.000 ton sampah per hari diolah menjadi energi listrik, mengurangi ketergantungan terhadap TPA dan mengakhiri pola pembuangan terbuka (open dumping) yang lama menimbulkan masalah lingkungan. Menurut Munafri, pembangunan PSEL adalah strategi mengubah limbah kota menjadi energi melalui teknologi lebih modern dan ramah lingkungan. Klaim ramah lingkungan ini penting, karena menjadi titik kritik warga, khususnya di Tamalanrea, yang khawatir terhadap dampak kesehatan dan kualitas udara di sekitar lokasi potensial. Proyek ini menjanjikan penurunan signifikan volume sampah di TPA serta perbaikan lingkungan kota. Namun, tanpa kajian dampak lingkungan yang dikomunikasikan secara terbuka dan dapat diakses publik, narasi teknologi bersih akan mudah dipandang sekadar jargon. Di sinilah transparansi menjadi parameter utama, bukan tambahan kosmetik.
Dialog Warga Tamalanrea: Dari Formalitas ke Partisipasi Bermakna
Kunci keberhasilan proyek strategis nasional seperti PSEL Makassar adalah dialog masyarakat lokal yang sungguh-sungguh, bukan sekadar sosialisasi satu arah. Pemerintah Kota Makassar memastikan tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL dan menegaskan proyek tetap berjalan sebagai bagian program strategis nasional penanganan darurat sampah. Penegasan itu disampaikan Munafri saat menerima perwakilan masyarakat Tamalanrea bersama PT Sarana Utama Synergy dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota. Pemerintah menyatakan tidak menutup ruang bagi warga untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran. Namun tantangannya, warga akan menguji apakah dialog ini berujung pada penyesuaian nyata, misalnya dalam penentuan lokasi atau standar lingkungan, bukan hanya penguatan legitimasi keputusan yang sudah diambil. Partisipasi bermakna berarti suara warga ikut mempengaruhi desain proyek, bukan menjadi catatan kaki.
Regulasi, Skema Investasi, dan Tuntutan Transparansi
Di balik debat lokasi dan dampak lingkungan, PSEL Makassar juga bergulat dengan kerumitan regulasi dan skema investasi. Pemerintah Kota masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menetapkan lokasi definitif pembangunan. Di saat yang sama, mekanisme pembangunan harus disesuaikan dari skema lama Perpres 35 ke skema baru Perpres 109, yang memaksa pengakhiran kontrak yang mengacu regulasi sebelumnya. Proses transisi ini diklaim dilakukan hati-hati dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan Tinggi agar seluruh tahapan sesuai ketentuan. Di sini pemerintah menekankan diri sebagai regulator yang wajib memastikan setiap investasi berjalan sesuai hukum dan mengutamakan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Jika dijalankan konsisten, kombinasi kepatuhan aturan dan pengawasan eksternal bisa menjadi fondasi kepercayaan publik. Jika tidak, isu konflik kepentingan dan ketertutupan akan mudah muncul.
Ke Depan: Mengukur Pemerintah dari Transparansi, Bukan Janji
Rangkaian pernyataan bahwa PSEL Makassar tetap berlanjut meski penetapan lokasi dan skema regulasi masih berproses menunjukkan satu hal: pemerintah melihat proyek ini sebagai prioritas jangka panjang untuk menyelesaikan darurat sampah sekaligus menghadirkan pengolahan sampah energi. Pemerintah juga menyatakan ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan investasi sebagai solusi menyeluruh persampahan. Namun, publik tidak menilai keberhasilan dari besarnya ambisi, melainkan dari kualitas keterbukaan: seberapa jelas peta risiko, bagaimana hasil kajian lingkungan dibuka, dan sejauh mana dialog masyarakat lokal berpengaruh terhadap keputusan. Transparansi dan kepatuhan aturan sudah dinyatakan sebagai prioritas. Kini tugas warga Makassar adalah terus menagih komitmen itu, sementara tugas pemerintah adalah membuktikan bahwa proyek strategis nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan hak atas lingkungan yang sehat.
