PETI menuntut penegakan yang konsisten
Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan mengambil emas tanpa izin yang sah, dengan risiko kerusakan lingkungan, bahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga, konflik sosial, serta kerugian negara. Karena dampaknya melampaui lokasi tambang, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan alat atau pekerja di lapangan. Aparat perlu menelusuri siapa yang mengelola dan membiayai kegiatan, sekaligus memastikan proses hukum berlangsung terbuka dan adil. Dua laporan dari Jambi dan Luwu memperlihatkan bentuk respons yang berbeda: Jambi menyampaikan gambaran penanganan dalam skala provinsi, sementara operasi di Luwu berfokus pada satu kawasan. Perbedaan ini penting dipertahankan agar angka dan perkara setempat tidak dicampuradukkan. Ukuran keberhasilan penindakan PETI pada akhirnya bukan hanya banyaknya barang yang disita, melainkan kemampuan menghentikan kegiatan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat.
Operasi dini hari menyasar kawasan Bajo Barat
Aparat gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu bergerak pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, untuk menindak dugaan PETI di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Operasi dimulai sekitar pukul 01.40 Wita dan menyasar kawasan DAS Suso, termasuk Desa Marinding dan Desa Tettekang. Polisi mengamankan empat excavator serta enam orang yang diduga terlibat. Data sementara menyebut alat berat itu terdiri atas dua Sumitomo PC 130 dan dua Hitachi PC 200. Dua orang disebut sebagai operator, sedangkan empat lainnya mengaku sebagai pengelola aktivitas tersebut. Penyitaan excavator memberi sinyal bahwa aparat menyasar sarana operasi, bukan hanya orang di lokasi. Namun, penyitaan belum menjawab siapa pemodal atau penanggung jawab utama. Keenam orang dibawa ke Mapolres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut; dugaan keterlibatan mereka belum merupakan putusan bersalah.
Jambi menunjukkan skala penanganan berbeda
Di Jambi, Polda menyatakan memperkuat penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin. Untuk periode Januari hingga Oktober 2026, Ditreskrimsus Polda Jambi bersama jajaran menangani 32 laporan polisi dengan total 71 tersangka. Dalam konferensi pers, aparat juga menyebut barang bukti berupa 3.503,64 gram emas, 12 unit alat berat, satu kendaraan R4/R6, dan uang tunai Rp108.123.000. Angka-angka ini menggambarkan cakupan penanganan di Jambi selama beberapa bulan, bukan hasil operasi tunggal seperti di Bajo Barat. Karena itu, keduanya tidak tepat diperlakukan sebagai ukuran yang setara. Meski begitu, perbandingan tersebut menunjukkan dua lapis respons: operasi lokal di Luwu yang mengamankan alat berat dan orang, serta penanganan berkelanjutan di Jambi yang dilaporkan melalui jumlah perkara, tersangka, dan barang bukti.
Penyitaan harus diikuti pengungkapan tanggung jawab
Polisi tindak PETI dengan langkah yang terlihat—mengamankan excavator, memeriksa orang, dan mengumpulkan barang bukti—tetapi dampak jangka panjang bergantung pada tindak lanjut. Di Luwu, pemeriksaan enam orang perlu menjelaskan peran masing-masing dan menelusuri kemungkinan pihak yang mengendalikan kegiatan; laporan operasi menyebut belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti lain atau perkembangan pemeriksaan. Di Jambi, Kapolda menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai hukum. Penegasan itu harus tercermin dalam hasil penyidikan, bukan hanya menjadi pernyataan. Bagi warga, penindakan yang konsisten berarti perlindungan terhadap lingkungan, keselamatan, dan sumber penghidupan, bukan sekadar operasi sesaat. Kesimpulannya, penindakan PETI di dua wilayah memperlihatkan kemauan aparat bertindak, tetapi keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan membongkar tanggung jawab hingga ke pihak yang mengatur dan mengambil keuntungan.
