Kekosongan jabatan bukan sekadar urusan administrasi
Krisis kepala sekolah adalah keadaan ketika banyak sekolah tidak memiliki pemimpin definitif, sehingga jabatan harus dijalankan sementara dan pengelolaan sekolah berisiko kehilangan kesinambungan. Di Tuban, persoalan ini sudah berdampak pada pembagian tugas pendidik dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Sekitar 350 SD negeri rata-rata dipimpin pelaksana tugas, menurut keterangan seorang guru yang juga merangkap kepala sekolah sementara. Angka itu menunjukkan bahwa kekosongan bukan kasus terpencil, melainkan persoalan yang meluas. Ketika kepala sekolah harus mengurus lebih dari satu sekolah, perhatian untuk kepemimpinan, koordinasi guru, dan kebutuhan murid terbagi. Situasi ini semestinya dipandang sebagai masalah layanan pendidikan, bukan hanya soal pengisian kursi jabatan. Tanpa pemimpin definitif dan tenaga yang memadai, sekolah akan terus mengandalkan kerja tambahan dari orang-orang yang sudah memiliki tanggung jawab utama.
Calon yang lolos masih menunggu pengangkatan
Ada ironi dalam penanganan kekosongan itu: 30 calon kepala sekolah telah lolos uji kompetensi pada Oktober 2025, tetapi hingga pemberitaan sumber terbit mereka belum menerima surat keputusan pengangkatan. Rinciannya, 20 calon untuk jenjang SD dan 10 untuk SMP. Dinas Pendidikan Tuban menyebut terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai salah satu kendala pengisian jabatan definitif. Namun, membiarkan calon yang sudah lolos tetap menunggu tidak membantu sekolah yang sekarang dipimpin sementara. Seorang calon yang dikutip sumber menduga persoalan anggaran menjadi penyebab penundaan, tetapi alasan pastinya belum terkonfirmasi. Ketidakjelasan itu memperpanjang ketidakpastian bagi sekolah dan para calon. Selama pengangkatan tertunda, kekosongan tetap harus ditutup dengan penunjukan pelaksana tugas, termasuk oleh guru yang menjalankan peran ganda.
Rangkap tugas menggerus waktu dan tenaga
Kekurangan guru dan tenaga kependidikan membuat beban merembet melampaui jabatan kepala sekolah. Sejumlah kepala sekolah sementara dan guru terpaksa merangkap tugas di beberapa sekolah. Di salah satu sekolah, guru pendidikan agama Islam disebut sudah hampir tiga tahun diisi dengan rangkapan dari sekolah lain, sementara penjaga sekolah pun tidak tersedia. Keadaan seperti ini menambah beban kerja guru dan menyita waktu yang semestinya digunakan untuk mengajar, menyiapkan pembelajaran, serta mendampingi murid. Pendidik yang diwawancarai mengingatkan bahwa mereka juga manusia dan dapat lelah ketika tanggung jawab terus menumpuk. Mengandalkan keikhlasan untuk menutup kekurangan tenaga bukanlah kebijakan yang berkelanjutan. Rangkap tugas berisiko membuat pembelajaran kurang efektif dan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan maksimal, kekhawatiran yang disampaikan pendidik di Tuban.
Pengangkatan definitif penting bagi mutu pembelajaran
Menunda pelantikan calon yang sudah lolos uji kompetensi sambil membiarkan sekolah bergantung pada rangkap jabatan berarti mempertahankan kondisi yang membebani pendidik dan berpotensi merugikan murid. Pengangkatan kepala sekolah definitif tidak akan dengan sendirinya menyelesaikan kekurangan guru, tetapi dapat mengurangi ketidakpastian kepemimpinan dan memberi sekolah penanggung jawab yang jelas. Di saat yang sama, kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan tetap perlu ditangani agar guru tidak terus diminta menutup banyak kekosongan. Ukuran keberhasilan bukan sekadar terisinya jabatan, melainkan apakah pembagian tugas memungkinkan sekolah mengelola kegiatan belajar dengan baik. Selama beban tambahan menjadi cara utama menambal kekurangan, kualitas pembelajaran akan terus berisiko. Karena itu, penantian 30 calon kepala sekolah harus dibaca sebagai bagian dari persoalan pendidikan yang lebih luas: sekolah membutuhkan kepemimpinan dan tenaga yang cukup, bukan sekadar pendidik yang diminta bekerja lebih banyak.
