Infrastruktur sekolah rusak: ketika ruang belajar berubah jadi zona bahaya
Krisis infrastruktur sekolah adalah situasi ketika bangunan pendidikan mengalami kerusakan berat—mulai dari atap jebol, plafon ambrol, tembok retak, hingga toilet mampet—namun tetap dipakai sebagai ruang belajar, sehingga hak atas pendidikan yang aman berubah menjadi ancaman bagi keselamatan siswa dan guru sehari-hari. Di berbagai daerah, infrastruktur sekolah rusak bukan lagi kasus tunggal, melainkan gejala sistemik yang menumpuk dari tahun ke tahun. Di satu titik, balok dan atap SDN 112/IX Maro Sebo sudah lapuk diduga dimakan rayap dan mengkhawatirkan keselamatan warga sekolah. Di titik lain, SDN Arung Santek di Pulau Moyo menunjukkan kerusakan atap, pintu, jendela, dinding, dan lantai yang membahayakan lingkungan belajar. Fakta bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat telah menormalisasi ruang belajar tidak layak sebagai bagian dari sistem pendidikan.
Ruang belajar tidak layak: guru waswas, siswa belajar di ambang reruntuhan
Dampak paling nyata dari infrastruktur sekolah rusak terlihat pada rasa takut yang menyelimuti proses belajar. Di SDN 112/IX Maro Sebo, para guru mengaku waswas setiap kali mengajar karena bangunan tua dengan atap dan balok lapuk bisa membahayakan mereka dan para siswa kapan saja. Di SDN 0172 Lembah Binubu, wartawan mendapati kayu penyangga atap lapuk menggantung di atas plafon dan berpotensi jatuh sewaktu-waktu, sementara seng atap berlubang dan membiarkan panas masuk langsung ke ruang kelas. Ironisnya, kepala dinas sudah menyatakan ruangan itu tidak layak digunakan sebagai ruang belajar, namun siswa kelas III masih dipaksa belajar di sana karena opsi pemindahan ke ruangan kosong SMP terdekat dianggap terlalu jauh untuk anak usia sekolah dasar. "Anak-anak kami belajar setiap hari dalam kondisi yang jauh dari layak. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keselamatan," tegas perwakilan warga dari tiga desa yang anaknya bersekolah di SD Watukamba. Situasi ini menegaskan bahwa keselamatan siswa sekolah dikorbankan oleh kompromi praktis dan lambannya pengambilan keputusan.
Janji perbaikan fasilitas pendidikan yang tak kunjung nyata
Hampir di semua kasus, benang merahnya sama: perbaikan fasilitas pendidikan selalu dijanjikan, tapi jarang segera terlaksana. SD Watukamba di Maurole berada dalam kondisi rusak berat dengan plafon ambruk dan tembok retak bertahun-tahun tanpa penanganan berarti dari pemerintah daerah. Warga menuntut verifikasi dan perbaikan menyeluruh, tetapi anak-anak mereka tetap belajar di ruang berisiko tinggi. Di Pulau Moyo, kerusakan SDN Arung Santek sudah berlangsung lama, sementara indikasi rehabilitasi memadai belum tampak. Di ibu kota, Wakil Kepala Sekolah bidang sarpras SMAN 1 mengungkap bahwa hampir seluruh fasilitas butuh perhatian segera, namun usulan renovasi terus diminta "tunggu dulu" dengan alasan efisiensi anggaran dan harus bertahap, tanpa kepastian waktu pelaksanaan. Harapan agar pemerintah segera turun tangan sebelum ada korban berulang kali disuarakan, tetapi kenyataannya siswa terus belajar di tengah atap yang jebol, plafon yang ambrol, dan toilet yang mampet.
Efisiensi anggaran dan kesenjangan prioritas: mengapa sekolah dibiarkan rusak?
Alasan klasik di balik infrastruktur sekolah rusak adalah efisiensi anggaran dan prioritas program lain. Di Ende, warga menyoroti ironi: tepat di seberang SD Watukamba sedang dibangun koperasi, sementara dapur program Makan Bergizi Gratis berdiri sekitar 200 meter dari sekolah, ketika bangunan utama ruang belajar justru dibiarkan dalam kondisi plafon ambruk dan tembok retak. Mereka menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar untuk program prioritas nasional seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, sekaligus melakukan efisiensi yang memangkas Transfer ke Daerah, yang kemudian dijadikan alasan penundaan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Di SMAN 1, pengusulan renovasi berat harus menunggu persetujuan dinas, dan lagi-lagi alasan efisiensi membuat semua perbaikan ditunda tanpa kepastian. Di Kabupaten Tangerang, kritik keras muncul ketika anggaran rapat dan makan-minum disebut besar, tetapi kondisi bangunan SMPN 3 Kresek tampak memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Pola ini menunjukkan bahwa bukan sekadar kekurangan dana, melainkan kegagalan menempatkan keselamatan siswa sekolah sebagai prioritas anggaran.
Kesimpulan: jangan tunggu ada korban, jadikan keselamatan siswa sebagai tolok ukur
Jika kita telusuri kasus-kasus dari Maro Sebo hingga Pulau Moyo, dari Maurole sampai kota besar, gambarnya sama: ruang belajar tidak layak dinormalisasi, sementara perbaikan fasilitas pendidikan berjalan lambat dan reaktif. Atap lapuk dimakan rayap, plafon ambruk, dinding retak, toilet mampet, kanopi bocor—semua dibiarkan hingga ada sorotan media atau desakan keras warga. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus berhenti menjadikan efisiensi sebagai tameng untuk menunda penanganan infrastruktur sekolah rusak. Keselamatan siswa sekolah seharusnya menjadi tolok ukur utama: jika sebuah bangunan dinyatakan tidak layak, penggunaannya untuk kegiatan belajar harus dihentikan dan solusi darurat segera diwujudkan, bukan sekadar diusulkan. Warga sudah menunjukkan bahwa mereka tidak menolak program lain, tetapi menuntut hak dasar: ruang belajar yang aman. Jangan tunggu ada korban baru gedung sekolah diperbaiki; penataan anggaran dan pengawasan publik harus diarahkan untuk memastikan setiap anak belajar di tempat yang layak, hari ini, bukan entah kapan.
