Gapura harus lebih dari sekadar batas wilayah
Gapura Jenggala adalah rencana penanda kawasan perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya yang dirancang untuk memperjelas batas wilayah sekaligus membawa kembali identitas sejarah serta kearifan lokal Sidoarjo. Rencana ini patut dilihat sebagai upaya membentuk wajah kawasan, bukan sekadar mendirikan bangunan di tepi jalan. Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Bupati Sidoarjo Subandi meninjau lokasi di antara Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, serta menyampaikan bahwa desain akan dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air. Kebutuhan akan penataan muncul karena pemerintah menilai kawasan perlu lebih tertib dan menarik, dengan penanda yang mencerminkan identitas daerah. Jika unsur sejarah hanya menjadi hiasan tanpa penjelasan atau hubungan nyata dengan tempatnya, gapura berisiko menjadi ornamen besar yang cepat kehilangan makna.
Ukuran awal bukan pengganti desain yang tepat
Rencana awal menyebut Gapura Jenggala memiliki lebar minimal 2,5 meter dan bentang sekitar 7 hingga 8 meter. Angka itu memberi gambaran skala, tetapi ukuran akhir masih harus menyesuaikan kondisi lapangan dan daya dukung kawasan. Karena itu, keputusan desain sebaiknya berangkat dari keselamatan, keterbacaan penanda, dan kelancaran arus kendaraan, bukan semata-mata dari kesan megah. Pemerintah juga merencanakan pembenahan taman dan estetika lingkungan, sementara rancangan tata ruang kawasan masih disusun. Langkah tersebut menentukan apakah gapura akan menyatu dengan ruang sekitarnya atau malah mempersempit perhatian pada bangunan saja. Identitas lokal akan terasa lebih kuat bila bentuk, ruang hijau, dan lingkungan jalan dirancang sebagai satu kesatuan yang mudah dikenali dan nyaman dilalui.
Penataan mesti mengatur parkir dan ruang usaha
Ujian paling nyata bagi penataan kawasan Sidoarjo bukan hanya tampilan baru, melainkan cara pemerintah mengelola kegiatan sehari-hari di sekitar perbatasan. Pemkab berencana mendata pedagang kaki lima (PKL), sementara Dinas Perhubungan diminta mengkaji titik rawan kemacetan akibat kendaraan berhenti atau parkir di bahu jalan. Kajian itu akan menjadi dasar pemasangan rambu larangan parkir, disertai patroli agar aturan dijalankan. Pendekatan ini masuk akal: estetika tidak banyak berarti bila kendaraan tetap menghambat jalan. Namun, pendataan PKL seharusnya menjadi landasan penataan yang mempertimbangkan kegiatan ekonomi warga, bukan sekadar langkah menuju penggusuran. Bagi pengguna jalan, keberhasilan akan terasa lewat akses yang lebih tertib dan perjalanan yang lancar; bagi pedagang, kepastian tentang ruang beraktivitas sama pentingnya.
Pelaksanaan bertahap akan menguji keseriusan
Pemkab Sidoarjo merencanakan penataan secara bertahap, dimulai dari perbatasan Sidoarjo Surabaya, lalu diproyeksikan menyasar kawasan perbatasan dengan Pasuruan dan Mojokerto. Realisasi bergantung pada pematangan desain, kajian teknis, dan perencanaan pelaksanaan di tiap lokasi. Urutan ini memberi kesempatan untuk menguji apakah pembangunan gapura benar-benar sejalan dengan pembenahan lalu lintas, taman, dan pengelolaan aktivitas publik. Pemerintah perlu memastikan warga memahami perubahan yang direncanakan dan bahwa aturan parkir diterapkan secara konsisten. Kesimpulannya, Gapura Jenggala berpotensi menjadi penanda yang berarti apabila sejarah lokal diterjemahkan dengan baik dan penataan di sekelilingnya berjalan nyata. Tanpa pengelolaan parkir serta ruang bagi PKL yang jelas, bangunan baru hanya akan mengubah tampilan, bukan menyelesaikan persoalan perbatasan.
