Mandat lebih luas, ukuran keberhasilan harus jelas
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) adalah lembaga pemerintah yang menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perbatasan serta wilayah terpencil lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT pada 15 Oktober 2026; serah terima tanggung jawab dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berlangsung pada 19 Oktober. Perbedaan tanggal ini penting: pelantikan dan penyerahan tugas merupakan dua tahap, bukan satu peristiwa. BNPP sendiri dibentuk pada 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Perluasan mandat menjadi BNPPDT menandai pengakuan bahwa persoalan wilayah terdepan tidak selesai hanya dengan menjaga garis batas. Tantangan Maruli adalah mengubah koordinasi yang sudah lama menjadi hasil yang terasa di kehidupan warga.
Infrastruktur harus membuka akses dan kegiatan ekonomi
Bagi warga perbatasan, infrastruktur bukan sekadar daftar proyek: jalan, transportasi, dan fasilitas publik menentukan seberapa mudah mereka menjangkau layanan dasar serta pasar. Mandat BNPPDT mencakup penyusunan program sarana perhubungan dan fasilitas lain di kawasan perbatasan maupun wilayah terpencil. Karena itu, infrastruktur perbatasan nasional semestinya dinilai dari manfaatnya bagi mobilitas dan kesempatan ekonomi setempat, bukan hanya dari bangunan yang selesai. Pos Lintas Batas Negara juga dapat menopang perdagangan dan kegiatan ekonomi di sekitarnya, selain melayani pergerakan lintas negara. Namun, proyek fisik tanpa koordinasi layanan dan dukungan bagi usaha lokal berisiko menghasilkan konektivitas yang tidak merata. Tito menyebut pembangunan perbatasan perlu mendorong kesejahteraan, keadilan, dan sentra ekonomi baru. Arah itu layak menjadi ukuran kepemimpinan Maruli: apakah pembangunan menghadirkan akses dan peluang yang benar-benar bisa digunakan masyarakat.
Wilayah terpencil tidak boleh tertinggal dari agenda perbatasan
Mengintegrasikan pengelolaan kawasan perbatasan dengan pembangunan daerah terpencil adalah langkah tepat, asalkan kebijakan mengakui kebutuhan tiap wilayah. Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo disebut membutuhkan perhatian lebih, terutama untuk memperluas akses layanan dasar dan mengatasi keterbatasan konektivitas. Perluasan mandat BNPPDT memberi peluang agar persoalan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi tidak ditangani secara terpisah. Maruli menyatakan siap melanjutkan program yang sudah berjalan, sementara sejumlah program yang direncanakan akan diteruskan pada tahun berikutnya. Komitmen itu perlu diikuti koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang konsisten, serta evaluasi berdasarkan kebutuhan warga. Dengan demikian, Maruli Simanjuntak kepemimpinan bukan hanya soal pergantian pejabat, melainkan ujian untuk menyatukan kebijakan dan pelaksanaan. Keberhasilannya akan terlihat ketika konektivitas membaik, layanan lebih mudah dijangkau, dan ekonomi lokal memperoleh ruang tumbuh.
