Lebih dari sekadar penanda batas
Gapura Jenggala adalah rencana penataan kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya melalui sebuah gerbang yang berfungsi sebagai penanda wilayah sekaligus lambang sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merencanakan pembangunan ini di kawasan yang menghubungkan Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dengan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, karena lingkungan dan penanda kawasan dinilai perlu dibenahi. Bupati Subandi meninjau lokasi pada Jumat, 23 Oktober 2026, dan mengatakan rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama dinas pekerjaan umum, bina marga, dan sumber daya air.
Gagasan ini tepat bila tidak berhenti pada pembangunan sebuah gerbang. Bagi orang yang melintas, penanda yang jelas dapat menjawab pertanyaan sederhana: di mana Sidoarjo dimulai? Namun, nilai proyek akan lebih besar jika bentuk dan ruang sekitarnya sungguh menyampaikan identitas daerah Sidoarjo, bukan sekadar menambah ornamen di tepi jalan.
Sejarah harus hadir dalam desain
Nama Jenggala memberi proyek ini peluang untuk menjadikan sejarah sebagai bagian yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pemkab menyebut tujuan penataan adalah mempertegas batas sekaligus mengangkat kembali sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo. Karena desain masih akan dimatangkan bersama dinas terkait, prosesnya sebaiknya memastikan pilihan bentuk, unsur visual, dan penjelasan sejarah memiliki kaitan yang jelas dengan karakter setempat, bukan hanya mengandalkan nama.
Rencana ukuran awalnya adalah lebar minimal 2,5 meter dan bentang sekitar 7–8 meter; ukuran akhir tetap menyesuaikan kondisi lapangan dan daya dukung lokasi. Angka itu memberi gambaran skala, tetapi bukan ukuran keberhasilan. Gapura yang mudah dikenali, aman bagi pengguna jalan, dan tidak mengganggu pandangan akan lebih bermakna daripada bangunan besar tanpa cerita yang dapat dipahami warga maupun pengunjung.
Kawasan yang tertib menentukan manfaatnya
Rencana penataan juga menyentuh hal yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari: taman dan penghijauan, pendataan pedagang kaki lima, serta penertiban parkir sembarangan. Dishub diminta mengkaji titik rawan kemacetan sebagai dasar pemasangan rambu larangan parkir dan patroli. Ini penting karena gapura yang menarik tetapi dikelilingi parkir liar atau lalu lintas yang tersendat akan gagal memberi kesan baik.
Penataan PKL perlu dilakukan dengan tertib sekaligus mempertimbangkan ruang usaha mereka; ketertiban tidak semestinya berarti menghilangkan mata pencaharian. Demikian pula, ruang hijau dan pengaturan kendaraan perlu dirancang sebagai satu kesatuan, bukan pekerjaan terpisah. Manfaat bagi warga dan pengguna jalan akan bergantung pada perawatan setelah pembangunan, pengawasan yang konsisten, serta keputusan tata ruang yang tidak mengorbankan kelancaran akses.
Tolok ukur keberhasilan ada pada pelaksanaan
Perbatasan Sidoarjo Surabaya direncanakan menjadi tahap awal penataan, sebelum Pemkab melanjutkan upaya serupa di perbatasan Sidoarjo–Pasuruan dan Sidoarjo–Mojokerto. Artinya, Gapura Jenggala dapat menjadi contoh bagi titik lain: apakah penanda wilayah dirancang sesuai sejarah lokal, apakah lingkungan ditata menyeluruh, dan apakah kebutuhan pengguna jalan diperhitungkan sejak awal.
Kesimpulannya, Gapura Jenggala di Wadungasri Sidoarjo punya alasan kuat untuk dibangun, tetapi simbol saja tidak cukup. Proyek ini akan berhasil jika sejarah benar-benar diterjemahkan dalam desain, batas daerah terlihat jelas, dan kawasan tetap nyaman serta tertib bagi warga, pedagang, dan pengendara. Dengan pelaksanaan yang memenuhi ketiga hal itu, gerbang dapat menjadi penanda identitas yang hidup—bukan sekadar bangunan yang dilewati tanpa perhatian.
