Toleransi harus menjadi kebiasaan, bukan slogan
Moderasi beragama adalah cara menjalankan keyakinan dengan teguh dan bertanggung jawab sambil menghormati hak orang lain untuk hidup serta beribadah dengan aman. Di sekolah, prinsip ini bukan pelajaran tambahan yang bisa berhenti di definisi; ia menentukan bagaimana siswa memperlakukan teman yang berbeda tradisi, pengalaman, atau agama.
Perjumpaan sehari-hari di ruang kelas bisa menumbuhkan persaudaraan, tetapi prasangka juga dapat berkembang bila perbedaan menjadi alasan untuk mengejek atau mengucilkan. Karena itu, pendidikan moderasi beragama membantu merawat kerukunan dalam masyarakat majemuk dengan mengajarkan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keteguhan iman tidak menuntut penyeragaman: siswa dapat menyampaikan pendirian tanpa menghina, mendengarkan tanpa harus menyetujui, dan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan.
Ukuran pendidikan toleransi bukan seberapa lancar siswa mengulang istilah, melainkan apakah mereka berani menolak perundungan karena agama, meminta bantuan guru, dan mendukung teman yang diperlakukan tidak adil. Sikap itu perlu dibentuk pula di ruang digital: sebelum membagikan informasi, siswa sebaiknya memeriksa sumber dan konteks serta memikirkan dampaknya. Sekolah tidak dapat menghapus seluruh prasangka, tetapi dapat melatih cara menghadapi perbedaan tanpa penghinaan.
Kurikulum Merdeka memberi ruang untuk menghubungkan nilai
Anggapan bahwa ajaran agama dan kecintaan kepada negara saling bertentangan membuat sekolah perlu menunjukkan titik temu keduanya lewat pengalaman belajar, bukan slogan. Dalam sejarah pendidikan, lembaga Islam dan para ulama turut membentuk kesadaran sosial serta semangat kebangsaan. Gagasan cinta tanah air sebagai tanggung jawab yang sejalan dengan iman dapat menjadi pintu masuk untuk membahas kepedulian, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab bersama.
Kurikulum Merdeka memberi satuan pendidikan peluang merancang pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada karakter. Di madrasah, nilai Pancasila dan ajaran Islam dapat diterapkan bersama; keduanya tidak perlu diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Integrasi ini akan lebih bermakna jika siswa menghubungkan nilai spiritual dengan masalah nyata: bagaimana bersikap adil dalam kerja kelompok, menghormati teman yang berbeda, dan menjaga kepentingan bersama.
Diskusi, proyek kolaboratif, dan refleksi dapat membantu siswa melihat keberagaman sebagai kenyataan sosial yang patut dihormati. Namun, rancangan kurikulum saja tidak menjamin perubahan. Guru perlu menanggapi diskriminasi secara konsisten dan memberi ruang aman untuk bertanya, berbeda pendapat, serta menguji prasangka. Dengan begitu, pembelajaran agama dan pendidikan kebangsaan saling melengkapi, bukan berjalan di dua jalur yang tak pernah bertemu.
Hafalan Pancasila belum sama dengan pengamalannya
Masalahnya bukan semata-mata kurangnya pengetahuan tentang Pancasila, melainkan jarak antara hafalan dan perilaku. Survei SETARA Institute dan INFID pada 2023 melibatkan 947 pelajar SMA di lima kota; 83,3 persen responden menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen dan dapat diganti. Temuan dari lima kota ini tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pelajar, dan sumber juga mencatat 70,2 persen responden tergolong toleran. Meski begitu, kenaikan proporsi pelajar yang tergolong intoleran aktif dari 2,4 persen pada 2016 menjadi 5 persen pada 2023 patut menjadi perhatian.
Hafalan melatih ingatan, sedangkan perilaku terbentuk melalui teladan, kebiasaan, dan konsekuensi. Karena itu, pengamalan Pancasila tampak dalam hal yang dekat: tidak menyontek atau titip absen, tertib mengantre, tidak menyebarkan kabar yang belum jelas, dan mendengarkan pendapat berbeda dalam diskusi. Jika sekolah hanya memberi nilai pada jawaban ujian, siswa menerima pesan bahwa Pancasila penting saat pelajaran, tetapi tidak selalu saat mengambil keputusan.
Keteladanan harus mendahului pengajaran. Guru dan tenaga sekolah perlu menunjukkan sikap adil, tidak membiarkan ejekan berbasis identitas, serta menerapkan aturan secara konsisten. Sekolah dapat menilai perubahan lewat portofolio kegiatan, refleksi pribadi, dan proyek yang berdampak bagi lingkungan, bukan sekadar menghitung acara. Dukungan kebijakan juga perlu menyediakan waktu belajar, bahan ajar, dan pendampingan guru yang realistis, disertai evaluasi praktik yang berfokus pada pengalaman siswa.
Kesimpulan: nilai harus tampak dalam tindakan
Sekolah tidak akan menghapus semua prasangka dengan satu mata pelajaran atau satu upacara. Namun, sekolah bisa membentuk kebiasaan berpikir jernih, berlaku adil, dan menyelesaikan perbedaan tanpa merendahkan orang lain. Moderasi beragama, Kurikulum Merdeka, dan Pancasila menjadi berarti ketika semuanya terhubung dengan cara siswa bergaul, belajar, dan bertindak.
Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan toleransi bukan banyaknya istilah yang dihafal, melainkan keberanian melindungi teman, keterbukaan mendengar, dan kejujuran dalam keseharian. Guru perlu mencontohkan nilai yang diajarkan, sementara sekolah harus menyediakan ruang belajar dan tindak lanjut yang konsisten. Pancasila tidak kekurangan penghafal; yang dibutuhkan adalah lebih banyak pelaku.
