Reformasi Buku Pelajaran Nasional: Dari Temuan Presiden ke Agenda Besar
Reformasi buku pelajaran nasional adalah upaya pemerintah untuk memperbarui secara menyeluruh buku ajar SD sampai SMA, mencakup kualitas fisik, standar keterbacaan siswa, serta konten yang bebas bias dan stereotipe agar benar-benar mendukung proses belajar yang adil dan mudah diakses semua anak. Inisiatif ini muncul bukan dari ruang rapat, melainkan dari kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto ke sekolah-sekolah, ketika ia melihat sendiri buku pelajaran dengan bahan mudah rusak dan tulisan kecil yang menyulitkan siswa, terutama di jenjang sekolah dasar. Arahan untuk mematangkan pembaruan buku ajar nasional kemudian ditegaskan sebagai bagian dari penguatan fondasi pendidikan. Pemerintah memastikan pembaruan bersifat komprehensif: menyentuh materi, tampilan, ukuran huruf, dan kualitas bahan untuk semua jenjang pendidikan.
Kualitas Fisik dan Keterbacaan: Saat Buku Ajar Menghambat Anak Membaca
Rombak standar buku pelajaran nasional berangkat dari masalah yang sangat konkret: buku yang cepat rusak dan sulit dibaca. Presiden mendapati bahan buku mudah sobek dan sudah rusak, sementara ukuran huruf yang kecil memaksa anak-anak SD membaca dari jarak sangat dekat. Ini bukan perkara estetika; standar keterbacaan siswa yang buruk bisa langsung menghambat pemahaman, terutama di fase awal belajar membaca. Pemerintah menyatakan ingin memastikan buku pelajaran tidak hanya kaya konten edukatif, tetapi juga memiliki kualitas fisik yang baik dan mudah diakses semua siswa. Kutipan penting muncul dari penjelasan resmi: "Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, penginnya besar, menarik, tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu". Artinya, buku ajar diperlakukan sebagai infrastruktur belajar jangka panjang, bukan barang habis pakai murah.
Desain, Sains, dan Bahasa Asing: Buku Pelajaran Sebagai Investasi Masa Depan
Pembaruan buku pelajaran nasional tidak berhenti pada kualitas cetak; ia dikaitkan langsung dengan reformasi kurikulum dan arah pendidikan. Pemerintah menyiapkan perbaikan materi dan tampilan desain, termasuk ukuran huruf yang lebih nyaman dibaca dan bahan fisik yang tahan lama. Secara substansi, Presiden memberi perhatian pada penguatan karakter kebangsaan, ketertinggalan di bidang sains dan teknologi—dengan matematika sebagai contoh—serta kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris untuk menghadapi kompetisi global. Buku ajar yang baik di sini diposisikan sebagai alat strategis: ia harus mendukung pembelajaran sains dan teknologi, sekaligus membuka akses ke dunia melalui bahasa asing. Sebelumnya pemerintah juga telah mengirim 5,54 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 24.609 sekolah sebagai bagian penguatan literasi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kualitas buku ajar dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek pengadaan barang.
Bias dalam Materi Pembelajaran: Tantangan yang Tak Bisa Diselesaikan oleh Kertas Tebal
Poin paling menantang dari reformasi buku pelajaran nasional datang dari dunia akademik. Radius Setiyawan, pengamat pendidikan dan kajian budaya, mengingatkan bahwa memperbaiki buku teks tidak boleh berhenti pada materi yang lebih rapi dan kualitas cetakan yang lebih baik; buku juga harus bebas dari bias dan stereotipe. Penelitiannya terhadap buku teks Kurikulum Merdeka dengan perspektif ekofeminisme menemukan masih adanya narasi bias gender dan tidak ramah lingkungan dalam buku SD. Ia menekankan bahwa anak belajar bukan hanya dari apa yang tertulis eksplisit, tapi dari siapa yang tampak dan siapa yang tidak, bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, dan bagaimana alam diposisikan. Radius menyebut tiga aspek kunci dalam pembaruan: akurasi pengetahuan, keadilan representasi, dan kemampuan membangun daya kritis siswa. Ini jelas menantang: memperbaiki kualitas buku ajar berarti mengubah cara pandang tentang gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, dan relasi manusia dengan lingkungan, bukan hanya memperbesar huruf.
Benchmarking ASEAN dan Aksesibilitas: Reformasi yang Harus Peka Konteks
Pemerintah berencana membandingkan buku pelajaran nasional dengan buku dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi kualitas. Radius mengapresiasi langkah ini, tetapi mengingatkan agar benchmarking tidak berubah menjadi perlombaan kosmetik buku yang "lebih bagus" tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebudayaan sendiri. Ia menekankan bahwa kita boleh belajar dari berbagai negara, namun yang lebih penting adalah mengambil hal yang relevan dengan kondisi lokal. Dari sisi aksesibilitas, reformasi buku pelajaran bertujuan jelas: meningkatkan kemudahan membaca bagi siswa di seluruh jenjang, terutama mereka yang masih mengembangkan kemampuan dasar membaca. Buku ajar diharapkan tampil lebih menarik, dengan ukuran huruf nyaman dan bahan lebih kuat, sehingga bisa digunakan dalam waktu lebih panjang. Kesimpulannya, jika pemerintah serius menggabungkan standar keterbacaan siswa, kualitas fisik, dan penghapusan bias dalam materi pembelajaran, reformasi ini bisa menjadi titik balik; jika tidak, kita hanya akan punya buku lebih tebal yang tetap menuturkan dunia secara sempit.
