Upah tertunda menguji tanggung jawab perusahaan
Sengketa ketenagakerjaan adalah perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja mengenai pemenuhan upah, status kerja, pemutusan hubungan kerja, atau hak lain yang timbul dari hubungan kerja. Di empat kasus ini, jalur penyelesaiannya berbeda, tetapi semuanya memperlihatkan satu hal: ketika kewajiban perusahaan tidak dipenuhi, pekerja menanggung akibatnya lebih dulu. Di Perum DAMRI, karyawan Cabang Surabaya mengadukan gaji Oktober yang semestinya dibayar pada 25 Oktober 2026, tetapi hingga 31 Oktober belum cair. Mereka mengatakan keterlambatan berulang sejak skala upah baru diberlakukan pada September. Pada awal bulan itu, gaji dibayar 50 persen; sisanya baru diterima pada pertengahan Oktober. Dampaknya terasa dalam rumah tangga: pembayaran sekolah anak, listrik, dan kewajiban lain tertunda. Karena itu, karyawan meminta Kementerian BUMN dan Disnaker mengawasi persoalan tersebut, bahkan mengusulkan pemeriksaan BPK bila diperlukan.
Mediasi PT SNS menguji upah dan status kerja
Kasus PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) di Musi Banyuasin menunjukkan mengapa mediasi perselisihan kerja perlu membahas lebih dari satu tuntutan. Dalam mediasi lanjutan pada 3 November 2026, Disnakertrans Muba mempertemukan perusahaan dengan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI) KASBI PT SNS untuk membicarakan lima pokok masalah yang diajukan pekerja. Tuntutan itu mencakup penyesuaian upah 73 pekerja yang dinilai berada di bawah UMSK Musi Banyuasin 2026 akibat pembatasan hari kerja, serta perubahan status 34 pekerja dari PKWT menjadi PKWTT karena menjalankan pekerjaan tetap. Tiga tuntutan lain menyangkut hak pensiun 13 pekerja berusia di atas 55 tahun, fasilitas sekretariat serikat, serta hak ketenagakerjaan dan pesangon bagi ahli waris pekerja. Mediasi memberi ruang perundingan yang terarah, tetapi ukurannya bukan jumlah pertemuan: hasilnya harus berupa kepastian pemenuhan hak.
Pengaduan PHK di Medan menuntut pemeriksaan proses
Di Medan, Aldi Sandy Pratama membawa dugaan PHK sepihak ke DPRD Kota Medan setelah diberhentikan dari pekerjaan alih daya pada 9 Oktober 2026. Ia mengatakan surat pemberhentian disebut sebagai surat pengunduran diri, padahal ia tidak berniat meninggalkan pekerjaannya. Aldi juga mengaku tidak pernah menerima tahapan pembinaan berupa SP1, SP2, maupun SP3. Karena proses dan alasan pemberhentian masih perlu diklarifikasi, keberatannya tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan atas kesalahan perusahaan. Aldi mengadu karena haknya belum mendapat kepastian dan meminta DPRD membantu memfasilitasi penyelesaian. Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen meminta PT Srikandi Inti Lestari memenuhi seluruh kewajiban terhadap pekerja sesuai aturan. Langkah pengaduan ini penting untuk membuka pemeriksaan, tetapi hak pekerja PHK tetap memerlukan tindak lanjut melalui instansi ketenagakerjaan dan mekanisme mediasi agar setiap pihak dapat menjelaskan duduk perkara.
Tiga RDP buntu, perkara bergerak ke jalur hukum
Perselisihan gaji pekerja tertunggak di PT PKS dan PT KSJ, Barito Selatan, memperlihatkan batas forum pengawasan ketika manajemen berulang kali datang tanpa keputusan. Setelah tiga rapat dengar pendapat (RDP), ratusan pekerja masih menanti upah; seorang anggota DPRD menyebut mereka telah 10 bulan tidak digaji. Perwakilan pekerja juga menyatakan sebagian buruh terpaksa berganti profesi demi menyambung hidup. Perjalanan penyelesaian sudah melibatkan DPRD dan Kemnaker, tetapi pertemuan berulang belum menghasilkan pembayaran. Pekerja menyatakan telah mengadu dan memasukkan berkas perkara, sementara mereka menanti penjadwalan sidang resmi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dibanding pengaduan DAMRI dan mediasi PT SNS, jalur ini menandai pergeseran dari desakan administratif menuju proses hukum setelah dialog politik menemui jalan buntu.
Keempat kasus ini menegaskan bahwa pengaduan, mediasi, dan RDP hanya bernilai jika mendorong penyelesaian yang terukur. Pekerja membutuhkan kejelasan tentang pembayaran upah, status kerja, dan pemenuhan hak setelah PHK; perusahaan dan instansi terkait perlu menjawab tuntutan dengan keputusan, bukan sekadar kehadiran dalam forum. Dalam sengketa buruh Sumatera, penyelesaian yang cepat dan dapat diperiksa akan lebih berarti daripada rangkaian pertemuan tanpa kepastian. Jika mediasi gagal, akses ke Kemnaker dan PHI harus tetap terbuka agar kewajiban ketenagakerjaan tidak berhenti sebagai janji.
