Janji Revisi dan Makna Politik Keadilan bagi Daerah Pengolah Mineral
Revisi Kepmen ESDM 157 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah mineral adalah perubahan regulasi yang dituntut agar Dana Bagi Hasil mineral dan status daerah pengolah mencerminkan beban nyata hilirisasi, sehingga wilayah seperti Sulawesi Tengah Morowali dan Morowali Utara memperoleh pengakuan fiskal dan sosial yang sebanding dengan kontribusi pengolahan sumber daya alam mereka. Dalam pertemuan di Kementerian ESDM, Menteri Bahlil Lahadalia menjanjikan revisi Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 paling lambat dalam waktu sepekan, di hadapan Gubernur Anwar Hafid, Ketua DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim, serta jajaran pemerintah provinsi. Janji ini bukan sekadar koreksi teknis; ia adalah pengakuan bahwa desain awal kebijakan telah menyinggung rasa keadilan daerah pengolah mineral. Pertanyaannya: apakah komitmen politik ini cukup kuat untuk mengubah arsitektur pembagian manfaat sumber daya alam yang selama ini timpang?
Morowali–Morowali Utara: Jantung Hilirisasi yang Diabaikan Kepmen 157
Kepmen ESDM 157 memicu kemarahan wajar ketika Morowali dan Morowali Utara, jantung hilirisasi nikel nasional, tidak dicantumkan sebagai daerah pengolah mineral. Di sana beroperasi puluhan smelter, dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah dan setoran pajak serta royalti yang besar, namun dalam daftar resmi, status pengolah diberikan kepada daerah lain seperti Luwu Timur. Ketidakselarasan antara fakta lapangan dan pengakuan regulatif ini membuat Kepmen 157 tampak bias dan tidak transparan dalam menetapkan kriteria daerah pengolah. Secara politik, penghapusan nama Morowali–Morowali Utara dari kategori daerah pengolah mineral berarti penghapusan hak atas Dana Bagi Hasil mineral yang seharusnya mengalir ke wilayah yang menanggung polusi, kerusakan infrastruktur, dan tekanan sosial akibat industrialisasi. Di titik inilah ketegangan antara narasi hilirisasi nasional dan keadilan lokal menjadi terang benderang.
Dana Bagi Hasil Mineral: Mengembalikan Hak yang Dianggap Diamputasi
Dana Bagi Hasil mineral pada dasarnya dirancang sebagai kompensasi bagi daerah yang menanggung beban industrialisasi—polusi udara, kemacetan logistik, kerusakan jalan, hingga tekanan sosial di sekitar kawasan tambang dan smelter. Ketika Morowali dan Morowali Utara tidak diakui sebagai daerah pengolah, negara menikmati penerimaan dari industri nikel, tetapi menghindari kewajiban membagi manfaat ke wilayah yang menanggung dampak paling berat. Kritik tajam menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengamputasian hak atas keadilan sosial yang dijamin konstitusi, karena Pasal 33 menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan terkonsentrasi di pusat atau di segelintir daerah terpilih. Di sini, isu Dana Bagi Hasil mineral bukan sekadar angka fiskal, melainkan simbol bagaimana negara memaknai keadilan bagi warga di garis depan hilirisasi.
Respons Politik Sulteng: Dari Keberatan ke Negosiasi Dana Bagi Hasil
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama pimpinan DPRD datang ke Jakarta bukan untuk basa-basi, melainkan menyampaikan keberatan formal atas status Sulawesi Tengah dalam Kepmen 157 dan menuntut pengakuan adil bagi Morowali, Morowali Utara, dan juga Kota Palu sebagai daerah penghasil dan pengolah. Mereka menekan dua poin strategis: memasukkan wilayah-wilayah tersebut ke dalam daftar resmi, dan merevisi skema Izin Usaha Industri agar Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hilir yang dipungut di mulut tambang lebih mencerminkan skala produksi dan pengolahan di Sulawesi Tengah. Ketua DPRD Mohammad Arus Abdul Karim menyambut positif dukungan Menteri Bahlil dan menyatakan apresiasi atas dibukanya ruang revisi. Sikap ini menunjukkan strategi politik yang realistis: mengubah kebijakan melalui negosiasi langsung, sambil mengawal proses hingga terbit aturan baru yang memberi peluang Dana Bagi Hasil mineral mengalir lebih proporsional ke daerah yang selama ini hanya disebut ketika membicarakan investasi, bukan kesejahteraan.
Revisi Kepmen 157: Momentum Menguji Seriusnya Janji Keadilan Sosial
Janji Menteri ESDM untuk menyelesaikan revisi Kepmen 157 dalam sepekan menciptakan ekspektasi tinggi bahwa ketimpangan pengakuan daerah pengolah mineral akan segera diperbaiki. DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmen mengawal tindak lanjut agar perubahan regulasi tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi dasar baru pembagian manfaat fiskal yang lebih adil. Namun, keadilan sosial tidak akan hadir hanya lewat satu keputusan menteri. Revisi Kepmen 157 mesti dibaca sebagai pintu awal untuk menata ulang hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam: siapa menanggung risiko, siapa mengatur, dan siapa menerima Dana Bagi Hasil mineral secara layak. Jika Morowali dan Morowali Utara akhirnya diakui sebagai daerah pengolah, negara mengakui bahwa mengabaikan fakta hilirisasi selama ini adalah kesalahan, dan bahwa hak konstitusional atas keadilan sosial tidak boleh diperlakukan sebagai variabel teknis yang mudah diubah dalam lembaran regulasi.
