Fatwa MUI dan alasan pelarangannya
Vape adalah rokok elektrik yang memanaskan cairan untuk menghasilkan aerosol, dan penggunaannya kini menjadi persoalan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pada Jumat, 6 November 2026, MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Rokok Elektrik; dokumennya ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh. Fatwa vape haram itu mencakup penggunaan, produksi, dan jual beli, bukan hanya kebiasaan mengisapnya. Dasar yang disampaikan MUI meliputi bahaya terhadap kesehatan tubuh, dampak bagi lingkungan sekitar, dan risiko vape dijadikan media peredaran narkotika. Sikap ini memberi pesan pencegahan yang tegas, tetapi fatwa keagamaan tidak otomatis menjadi larangan hukum yang berlaku bagi semua pelaku usaha. Perbedaan antara penilaian agama dan aturan negara menjadi kunci untuk memahami apa yang berubah sekarang—dan apa yang belum.
MUI merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun undang-undang pelarangan vape dengan sanksi tegas, serta meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan kebijakan larangan berdasarkan perlindungan kesehatan masyarakat. MUI juga mendesak Kementerian Perindustrian mencabut dan melarang izin industri manufaktur rokok elektrik. Rekomendasi itu menunjukkan bahwa fatwa bukan akhir proses: pelaksanaan yang mengikat tetap memerlukan kebijakan dan dasar hukum pemerintah.

Angka sampel bukan gambaran semua liquid
Temuan laboratorium memperkuat alasan untuk waspada, tetapi angka yang beredar harus dibaca dengan batas yang jelas. Sepanjang 2026, BNN menguji 1.434 sampel cairan vape dan menyatakan 1.420 di antaranya positif mengandung narkotika—sekitar 99 persen dari sampel yang diperiksa. Jadi, klaim liquid vape narkotika merujuk pada sampel yang diuji, bukan bukti bahwa 99 persen seluruh liquid yang dijual atau digunakan mengandung zat terlarang. BNN menyebut jenis yang ditemukan dapat mencakup THC, kokain, sabu, ekstasi, serta zat psikoaktif baru; beberapa sampel juga dilaporkan mengandung campuran beberapa narkotika. Laporan turut menyebut BPOM terkait peredaran zat seperti etomidate dan ketamin, tetapi bahan yang tersedia tidak merinci jumlah sampel BPOM, metode pengujian, atau cakupan temuannya. Karena itu, angka BNN penting, namun tidak semestinya digeneralisasi melampaui sampel yang diperiksa.
Bahaya vape tidak terbatas pada risiko cairan yang dicampur zat terlarang. MUI juga menyoroti dampak kesehatan dan lingkungan, sementara nikotin dapat memicu ketergantungan. Aerosol dari vape bukan sekadar uap air, melainkan mengandung hasil reaksi kimia saat cairan dipanaskan. Temuan narkotika memperbesar kekhawatiran, tetapi tidak menghapus perlunya informasi yang lebih lengkap tentang sampel, jenis produk, dan skala peredaran.
Respons daerah: fatwa belum otomatis mengubah aturan
Di Bandung, Disdagin menyatakan masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat. Menurut pejabat dinas, fatwa MUI belum dengan sendirinya mengubah status legal vape menjadi barang terlarang untuk diperdagangkan; pengawasan tetap merujuk pada hukum positif. Peredaran vape masih diawasi, terutama produk tanpa pita cukai, vape palsu, dan penjualan kepada anak di bawah umur. Disdagin menyebut fatwa dapat memperkuat edukasi dan pembinaan, serta telah membuka koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI. Dinas itu juga berencana berkoordinasi dengan pelaku usaha melalui asosiasi untuk mengetahui perkembangan dan kemungkinan dampak kebijakan. Sikap menunggu ini menegaskan batas kewenangan daerah, tetapi juga menyisakan kebutuhan mendesak: pemerintah pusat perlu memberi arahan yang jelas agar pengawasan dan perlindungan konsumen tidak berjalan dalam ketidakpastian.
Di Kalimantan Timur, Sekretaris Komisi I DPRD, Salehuddin, mendukung Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Ia menilai tren vape yang meluas, termasuk di kalangan perempuan dan anak muda, patut ditanggapi serius karena nikotin dapat menimbulkan ketergantungan. Pilihan rasa yang beragam juga dianggap menarik bagi pengguna muda. Dukungan itu mencerminkan kekhawatiran atas bahaya vape, tetapi langkah perlindungan tetap perlu bertumpu pada edukasi, pengawasan, dan aturan yang bisa diterapkan.

Kesimpulan: perlu kehati-hatian dan tindak lanjut
Bagi pengguna, perbedaan antara fatwa dan hukum negara bukan alasan untuk mengabaikan risiko. Seorang pengguna di Bandung mengaku terkejut dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengurangi kebiasaan nge-vape karena khawatir cairan disalahgunakan. Respons pribadi semacam itu dapat menjadi awal, tetapi informasi publik perlu tetap akurat: data 99 persen berlaku untuk sampel yang diuji BNN, sementara rincian temuan BPOM yang tersedia terbatas. Langkah berikutnya bergantung pada pemerintah pusat, termasuk apakah rekomendasi MUI akan diterjemahkan menjadi kebijakan atau undang-undang. Kesimpulannya, fatwa vape haram memberi peringatan moral dan kesehatan yang kuat, sedangkan temuan liquid vape narkotika menuntut kewaspadaan—bukan generalisasi. Pemerintah perlu menyampaikan dasar aturan dan data pengujian secara terang, sementara edukasi serta pengawasan terhadap anak di bawah umur tidak seharusnya menunggu.






