Fatwa melarang penggunaan hingga perdagangan
Fatwa haram vape adalah ketetapan keagamaan yang menyatakan penggunaan, produksi, dan penjualan rokok elektrik dilarang menurut hukum Islam. MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 di Jakarta pada 6 November 2026, ditandatangani Ketua Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh. Cakupan larangan ini membuat dampaknya lebih luas daripada imbauan agar pengguna berhenti: seluruh rantai usaha vape ikut menjadi sorotan. MUI menyebut bahaya bagi kesehatan dan lingkungan serta kekhawatiran bahwa perangkat tersebut dipakai sebagai media peredaran gelap narkotika. Namun, fatwa keagamaan tidak otomatis mengubah status hukum perdagangan. Perbedaan antara ketetapan MUI dan aturan yang mengikat secara hukum inilah yang kini menentukan apakah peredaran vape akan dibatasi, dilarang, atau tetap berjalan dengan pengawasan yang diperketat.
Temuan narkotika menambah alasan untuk bertindak
Kekhawatiran atas penyalahgunaan bukan dugaan tanpa dasar. Sepanjang 2026, BNN menguji 1.434 sampel cairan vape dan mendapati 1.420 positif mengandung narkotika—sekitar 99 persen dari sampel yang diperiksa. BNN menyatakan beragam zat, termasuk THC, kokain, sabu, dan ekstasi, dapat disusupkan ke dalam cartridge; beberapa formulasi bahkan memuat campuran beberapa jenis narkotika. BPOM juga menemukan etomidate dan ketamin dalam produk tertentu, serta menegaskan tidak pernah menerbitkan izin edar untuk vape yang mengandung etomidate. Angka sampel itu mengkhawatirkan, tetapi tidak boleh disalahartikan sebagai gambaran seluruh liquid vape yang beredar: pemeriksaan dilakukan terhadap sampel yang diuji, bukan semua produk di pasar. Karena itu, respons yang tepat bukan hanya mengutuk vape, melainkan memperkuat pelacakan produk ilegal dan menguji cairan secara terarah.
Bandung menunggu aturan pusat, pengawasan tetap berjalan
Disdagin Kota Bandung menegaskan fatwa belum serta-merta menjadikan vape barang terlarang untuk diperdagangkan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan pengawasan perdagangan mengikuti hukum positif, sementara pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat. Vape saat ini diperlakukan sebagai hasil pengolahan tembakau lainnya yang dikenai cukai. Sikap menunggu itu masuk akal dari sisi kewenangan, tetapi tak boleh berubah menjadi alasan untuk membiarkan celah pengawasan. Disdagin menyebut pemeriksaan tetap menyasar produk tanpa pita cukai, vape palsu, dan penjualan kepada anak di bawah umur. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI. Langkah berikutnya perlu jelas: aturan pusat harus menjawab batas perdagangan, tanggung jawab produsen, dan pembagian tugas agar pengawasan vape tidak berhenti pada edukasi.

Pengguna mulai mempertimbangkan untuk mengurangi
Bagi pengguna, fatwa ini membawa pertanyaan personal sekaligus praktis. Maira, pengguna vape di Bandung, mengaku terkejut dan mengatakan akan mencoba mengurangi pemakaian, dengan harapan bisa berhenti perlahan. Ia menilai pemerintah perlu memburu pengedar yang menyalahgunakan vape untuk narkotika. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa edukasi kesehatan dan penindakan tidak seharusnya dipertentangkan: pengguna perlu memahami risiko, sementara pelaku yang memasukkan zat terlarang ke dalam liquid harus menjadi sasaran penegakan hukum. MUI telah merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun undang-undang pelarangan vape dengan sanksi tegas, serta meminta kementerian terkait menyiapkan kebijakan kesehatan dan industri. Sampai aturan itu hadir, status dagang belum berubah hanya karena fatwa. Kesimpulannya, fatwa haram vape memberi dorongan moral yang kuat, tetapi dampaknya terhadap peredaran akan bergantung pada kebijakan pusat dan pengawasan daerah yang konsisten.






