Bukan sekadar larangan bagi pengguna
Rokok elektrik atau vape adalah perangkat berbaterai yang memanaskan cairan—yang dapat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa—hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup. Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan perangkat ini sebagai perbuatan haram, sekaligus memperluas larangan ke kegiatan produksi dan perdagangan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tersebut, yang diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 9 November 2026. Arti penting keputusan ini terletak pada cakupannya: vape tidak diperlakukan semata sebagai pilihan pribadi atau kebiasaan konsumsi. Dengan memasukkan pelaku usaha ke dalam lingkup larangan, fatwa itu menegaskan bahwa persoalannya menyangkut seluruh rantai produk, dari pembuatan hingga penggunaan.

Pertimbangan kesehatan dan pencegahan bahaya
Alasan yang dikemukakan MUI bertumpu pada risiko kesehatan dan lingkungan, serta kemungkinan perangkat disalahgunakan untuk konsumsi atau peredaran zat terlarang. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.” Prinsip sadd al-dzariah dalam pertimbangan itu berarti menutup jalan menuju kemudaratan yang mungkin timbul. Bagi pengguna, perhatian khusus tertuju pada nikotin dalam cairan vape: zat ini dapat menimbulkan ketergantungan dan dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Dengan demikian, fatwa tersebut memandang isu vape lebih luas daripada kebiasaan merokok.
Larangan menjangkau rantai produksi dan perdagangan
Cakupan fatwa tidak berhenti pada orang yang menghirup uap. Larangan rokok elektrik juga meliputi produksi dan perdagangan, sehingga kegiatan yang memasok produk ke pasar masuk dalam ruang lingkup ketetapan tersebut. Sumber lain menegaskan bahwa seluruh mata rantai peredaran vape yang dimaksud mencakup produksi, perdagangan, dan konsumsi. Penegasan ini penting karena aturan yang hanya menyasar pengguna akan membiarkan kegiatan di hulu tetap berjalan. Dalam kerangka fatwa MUI vape, larangan menyeluruh menunjukkan bahwa MUI menilai kemudaratan dapat terkait dengan ketersediaan dan distribusi produk, bukan hanya tindakan menggunakannya. Namun, ketetapan ini adalah fatwa keagamaan; informasi yang tersedia tidak menjelaskan langkah pelaksanaan atau dampak kebijakan hukum yang lebih luas. Karena itu, cakupannya perlu dipahami sesuai isi fatwa yang diberitakan.
Makna fatwa bagi pengguna dan pelaku usaha
Bagi pengguna, pesan utamanya jelas: vape haram menurut Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, dengan alasan yang mencakup risiko kesehatan, dampak lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan zat. Bagi produsen dan pedagang, keputusan ini menegaskan bahwa perdagangan vape juga termasuk aktivitas yang dilarang dalam ketetapan tersebut, bukan wilayah yang terpisah dari konsumsi. Sudut pandang ini menolak anggapan bahwa rokok elektrik otomatis aman atau bebas persoalan hanya karena berbeda bentuk dari rokok biasa. Meski begitu, pembaca sebaiknya tidak mencampuradukkan isi fatwa dengan aturan negara: bahan yang tersedia menjelaskan keputusan keagamaan MUI, bukan rincian penerapan hukum atau tindak lanjut. Kesimpulannya, fatwa ini menetapkan larangan dari hulu ke hilir dan menempatkan perlindungan dari kemudaratan sebagai alasan utama.






