Fatwa agama, kebijakan publik, dan batas kewenangan
Fatwa MUI vape adalah pandangan keagamaan yang menyatakan penggunaan rokok elektrik haram, tetapi tindak lanjutnya dalam perdagangan dan pengawasan bergantung pada kebijakan serta kewenangan pemerintah. Setelah MUI mengeluarkan fatwa, pemerintah daerah dan para pengguna memberi respons yang berbeda; perbedaan ini memperlihatkan bahwa pernyataan keagamaan tidak otomatis menjadi larangan hukum. Disdagin Kota Bandung memilih menunggu arahan resmi pemerintah pusat sebelum mengubah pendekatan terhadap peredaran vape. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Disdagin Bandung, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan fatwa tersebut belum mengubah status legal vape sebagai barang dagangan karena pemerintah daerah belum menerima kebijakan pusat. Sikap itu bukan penolakan terhadap perhatian MUI pada kesehatan, melainkan penegasan bahwa pengawasan perdagangan harus berlandaskan hukum positif. Sebaliknya, DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap fatwa. Kedua respons sama-sama menyoroti isu ini, tetapi mewakili peran lembaga dan pilihan kebijakan yang tidak sama.
Bandung menunggu aturan, sambil memperketat pengawasan
Bagi Disdagin Bandung, langkah paling masuk akal saat ini adalah menjaga pengawasan yang sudah memiliki dasar hukum, bukan memperlakukan fatwa sebagai larangan dagang yang langsung berlaku. Dinas tersebut merujuk pada aturan terkait pemerintahan daerah, kesehatan, dan cukai; vape termasuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang dikenai cukai. Karena belum ada kebijakan vape resmi dari pusat, status legal penjualan belum berubah menurut Disdagin. Namun menunggu bukan berarti membiarkan pasar tanpa pengawasan. Pemeriksaan tetap menyasar produk tanpa pita cukai, vape palsu, dan penjualan kepada anak di bawah umur. Taufik juga menyebut fatwa dapat memperkuat edukasi, terutama bagi pelajar, santri, dan masyarakat Muslim. Disdagin telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, serta MUI, dan berencana berbicara dengan pelaku usaha melalui asosiasi untuk memahami dampak kebijakan berikutnya. Pendekatan ini menempatkan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam satu jalur, meski keputusan lebih luas masih menunggu pemerintah pusat.
DPRD Kaltim mendukung fatwa di tengah tren yang meluas
Di Kalimantan Timur, respons politiknya lebih tegas. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, mendukung Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur larangan penggunaan, produksi, hingga jual beli rokok elektrik. Ia menilai fatwa patut dihormati karena mempertimbangkan dampak kesehatan. Dukungan itu muncul ketika popularitas vape meningkat dan penggunaannya meluas, termasuk di kalangan perempuan serta anak muda. Salehuddin menyoroti nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan pilihan rasa yang dinilai menarik bagi pengguna muda. Menurutnya, perhatian perlu mencakup pengguna maupun orang di sekitar mereka. Sikap DPRD Kaltim tidak dapat disamakan dengan posisi Disdagin Bandung: yang satu menyatakan dukungan terhadap fatwa, sementara yang lain menunggu aturan pusat dalam menjalankan kewenangan perdagangan. Meski berbeda, keduanya menggarisbawahi persoalan yang sama—risiko kesehatan dan kebutuhan melindungi kelompok muda. Dukungan politik dapat memperkuat dorongan pencegahan, tetapi kepastian larangan dagang tetap membutuhkan aturan sesuai kewenangan hukum.

Pengguna mempertimbangkan perubahan, edukasi tetap penting
Dampak fatwa juga terasa pada keputusan sehari-hari pengguna. Maira, 25 tahun, warga Antapani, Bandung, mengaku terkejut mengetahui MUI menyatakan penggunaan vape haram. Ia memilih vape karena aroma rokok konvensional lebih menyengat dan sulit hilang dari pakaian, serta merasa rokok biasa lebih sering membuatnya pusing. Namun, ia mengakui vape juga tidak baik bagi kesehatan dan berencana mengurangi pemakaian, dengan harapan dapat berhenti perlahan. Pengalamannya menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan tidak cukup bertumpu pada larangan atau penilaian moral. Maira juga meminta edukasi risiko dan pengawasan penjualan diperkuat, setelah mengaku masih melihat pelajar SMP berseragam menggunakan vape. Pemerintah perlu memastikan anak tidak mudah mengakses produk, menindak penjualan yang melanggar aturan, dan menyampaikan risiko penggunaan rokok elektrik dengan jelas. Kesimpulannya, fatwa telah membuka ruang bagi perhatian publik, tetapi kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi, kepastian hukum, pengawasan pasar, dan edukasi yang menjangkau pengguna.






