MBG sebagai penghubung pasar dan produksi lokal
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemenuhan gizi yang dapat menghubungkan kebutuhan pangan penerima manfaat dengan hasil produksi petani, nelayan, dan usaha lokal melalui rantai pasok. Potensi ini membuat MBG lebih dari sekadar penyaluran makanan: program dapat menjadi pasar baru bagi produsen yang selama ini sulit menjangkau pembeli secara teratur. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menilai keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok pangan berpeluang memperluas pasar mereka. Namun, peluang itu tidak otomatis menjadi manfaat. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan program dan kapasitas produsen setempat, lalu mempertemukan keduanya. Dengan begitu, pasokan lokal MBG dapat tumbuh sebagai bagian dari pelaksanaan program, bukan hanya menjadi harapan yang tercantum dalam kebijakan.
Ukuran keberhasilan karena itu perlu melampaui jumlah makanan yang tersalurkan. ADKASI mengingatkan bahwa dampak MBG juga patut dilihat dari kesejahteraan petani dan nelayan, perkembangan usaha lokal, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Arah ini masuk akal: belanja program baru berputar di masyarakat apabila produsen setempat mendapat akses nyata untuk memasok kebutuhan. Petani pemasok MBG memerlukan jalur kemitraan yang menghubungkan hasil panen dengan kebutuhan pangan, sementara UMKM daerah MBG perlu kesempatan untuk ikut dalam rantai penyediaan. Bila hubungan tersebut dirancang dengan baik, manfaat program dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, tanpa menggeser tujuan utamanya, yakni pemenuhan gizi.
Satgas daerah harus mengawasi sekaligus membuka jalan kerja sama
ADKASI mendukung percepatan pembentukan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis di pemerintah daerah. Dorongan ini penting karena pengawasan bukan hanya soal memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan belanja negara memenuhi kebutuhan gizi dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Satgas MBG daerah semestinya menjalankan dua peran sekaligus: menjaga pelaksanaan program tetap terpantau dan menjadi penggerak sinergi antarpihak. Tanpa peran kolaboratif, produsen lokal bisa saja berada dekat dengan kebutuhan program tetapi tidak terhubung dengan mekanisme pengadaan. Pemerintah daerah perlu menjadikan potensi produksi masyarakat sebagai bagian dari perencanaan, sehingga kemitraan tidak berhenti pada ajakan umum.
Peran pengawasan juga perlu mencakup perhatian terhadap apakah manfaat ekonomi benar-benar sampai kepada masyarakat. Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyebut Satgas perlu menjadi instrumen pengawasan sekaligus penggerak kolaborasi agar belanja negara memberi manfaat bagi masyarakat. Artinya, keberhasilan tidak cukup diukur dari kegiatan yang terlaksana; hubungan antara kebutuhan pangan program, kemampuan pemasok, dan keterlibatan usaha daerah juga harus diperhatikan. Pengawasan dan kemitraan bukan dua agenda yang saling bersaing. Justru, pengawasan yang baik dapat membantu memastikan kolaborasi berlangsung terarah, sedangkan kerja sama yang kuat membuat manfaat program lebih mungkin menjangkau produsen di daerah.
Dampak ekonomi perlu terasa sampai tingkat desa
MBG bersama Kopdes Merah Putih dinilai dapat memberi dampak ekonomi hingga tingkat desa dan membawa manfaat bagi masyarakat lapisan bawah. Pandangan itu disampaikan Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, dalam diskusi publik Himpunan Mahasiswa Islam Badko Maluku Utara di Ternate. Namun, dampak langsung tidak cukup disimpulkan dari hadirnya program. Tantangannya, seperti disampaikan akademisi Universitas Khairun Mochtar Adam, adalah memastikan produksi lokal bergerak dan petani, nelayan, serta UMKM ikut terlibat. Kopdes dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa, tetapi hasilnya bergantung pada seberapa kuat hubungan antara kebutuhan program dan pelaku produksi setempat.
Gagasan menghubungkan program nasional dengan produksi lokal patut didukung, tetapi harus dinilai dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Rustam juga menegaskan bahwa kelompok mahasiswa akan mengawal kebijakan agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. Pengawalan publik ini selaras dengan tugas Satgas: memantau pelaksanaan sekaligus mendorong kerja sama di daerah. Kesimpulannya, MBG memiliki peluang untuk membuka pasar bagi petani, nelayan, dan UMKM, serta memperkuat perputaran ekonomi desa melalui kemitraan yang terencana. Kunci keberhasilannya bukan sekadar memperluas program, melainkan memastikan pasokan lokal terhubung dengan kebutuhan, produsen memperoleh akses, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
