Skala program menciptakan peluang ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan penyediaan makanan bergizi yang menghubungkan dapur, pemasok bahan pangan, dan penerima manfaat dalam satu rantai pasok berskala besar. Hingga 15 Oktober 2026, MBG tercatat menjangkau 57,8 juta penerima manfaat. Angka ini bukan sekadar ukuran layanan sosial: ia menandakan permintaan rutin yang dapat membuka pasar bahan pangan bagi usaha lokal. Namun, besarnya cakupan tidak otomatis menjamin manfaat ekonomi tersebar merata. Peluang itu baru bernilai jika pengadaan memberi ruang nyata bagi produsen setempat, bukan hanya memenuhi kebutuhan dapur dengan cara paling mudah bagi pengelola. Karena itu, MBG patut dinilai sekaligus dari makanan yang disalurkan dan dari siapa yang memperoleh kesempatan memasoknya.
Kebutuhan harian dapur mencakup hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Badan Gizi Nasional mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap produk pelaku usaha setempat, sementara rantai pasok menghubungkan peternak, koperasi, SPPG, hingga penerima manfaat. Arah ini penting: belanja program dapat berputar di komunitas, bukan berhenti sebagai transaksi pengadaan semata.
UMKM lokal perlu menjadi bagian inti rantai pasok
Keterlibatan pemasok menunjukkan bahwa peluang bagi UMKM lokal MBG bukan sekadar kemungkinan di atas kertas. Hingga 9 Oktober 2026, tercatat 63.608 pemasok terlibat; 52.689 di antaranya, atau 82,83%, merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dominasi UMKM ini memberi alasan kuat untuk menjadikan pengadaan lokal sebagai bagian inti pelaksanaan, bukan tambahan yang bergantung pada kebetulan.
Contoh dari Jawa Timur memperlihatkan bagaimana kebijakan pembelian dapat memberi kepastian pasar: berdasarkan kesepakatan pemerintah provinsi, BGN, dan perwakilan peternak, SPPG diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu, dengan harga acuan di tingkat peternak sekitar Rp24.000 per kilogram. Model semacam ini dapat membantu produsen merencanakan pasokan. Namun, akses pemasok kecil tetap perlu dijaga melalui persyaratan yang jelas, jadwal pembayaran yang dapat dipahami, dan standar mutu yang realistis. Tanpa itu, pasar baru berisiko hanya terbuka bagi usaha yang sudah memiliki kapasitas besar.
Pekerjaan bertambah, mutu dan tata kelola harus menyusul
Manfaat ekonomi MBG juga hadir lewat pekerjaan langsung di dapur dan kegiatan distribusi. Hingga September 2026, program ini menyerap 1.027.998 tenaga kerja aktif: 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Perekrutan relawan dapur lokal memprioritaskan masyarakat sekitar, termasuk kelompok desil 1 dan desil 2. Bagi warga, kesempatan tersebut dapat membuka akses kerja dekat tempat tinggal. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja saja belum cukup untuk mengukur mutu dampak: pembagian tugas, kompetensi, kondisi kerja, dan kesinambungan pekerjaan juga perlu diperhatikan.
Perluasan skala menuntut pengawasan yang sepadan. Sebanyak 1.288 dapur SPPG ditutup karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan ini menegaskan bahwa peluang usaha dan tenaga kerja MBG tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keamanan makanan. Standar higiene, pelatihan, dan pemeriksaan rutin harus melindungi penerima manfaat sekaligus membantu pemasok dan pekerja memahami persyaratan yang harus dipenuhi.
Pembenahan menentukan apakah manfaat bertahan
BGN memperbarui data penerima setelah menemukan pencatatan yang tidak sesuai kriteria atau terhitung lebih dari sekali. Pembaruan berkala penting bukan hanya untuk ketepatan sasaran, tetapi juga agar kebutuhan bahan pangan dan tenaga kerja direncanakan sesuai jumlah penerima yang benar. Pada 5 Oktober 2026, skema insentif SPPG berubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi yang dibagikan. Perubahan ini mengaitkan insentif dengan jumlah layanan, sehingga pengawasan atas porsi, mutu, dan pencatatan menjadi semakin penting.
Kesimpulannya, MBG telah membuka pasar bahan pangan dan peluang kerja dalam skala besar, dengan UMKM dan warga sekitar berpotensi menjadi penerima manfaat ekonomi yang nyata. Namun, angka jangkauan dan pemasok hanya awal, bukan bukti bahwa kesempatan sudah terbagi adil atau pekerjaan terjamin mutunya. Pembaruan data, pengadaan yang memberi ruang bagi pelaku lokal, serta pengawasan higiene yang konsisten perlu berjalan bersama. Jika tata kelola itu dijaga, kebutuhan MBG dapat menjadi penggerak usaha lokal sekaligus menopang layanan makanan yang aman.
