Wajib Belajar Prasekolah: Fondasi Baru, Tantangan Lama
Wajib belajar prasekolah satu tahun adalah kebijakan yang mewajibkan setiap anak usia 5–6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini formal sebelum memasuki sekolah dasar, dengan tujuan memastikan semua anak mendapat stimulasi sosial, emosional, kognitif, dan kesiapan belajar melalui layanan PAUD berkualitas yang tersedia hingga tingkat desa. Program Wajib Belajar 13 Tahun menempatkan satu tahun prasekolah sebagai bagian resmi jenjang pendidikan, bukan sekadar pilihan tambahan bagi keluarga. Ini menggeser cara pandang: kesiapan masuk SD tidak lagi diserahkan pada kemampuan orang tua semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama sistem pendidikan dan komunitas lokal. Namun, keputusan berani ini datang dengan konsekuensi besar: negara harus memastikan akses pendidikan anak 5–6 tahun benar-benar terbuka, terjangkau, dan bermutu bagi semua, bukan hanya di pusat kota.
Parimo dan Parigi Moutong: Sosialisasi Agresif, Bukan Sekadar Seremonial
Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan bahwa kunci wajib belajar prasekolah bukan hanya regulasi, tetapi seberapa jauh pesan itu sampai ke desa. Dinas pendidikan setempat menyosialisasikan Program Wajib Belajar 13 Tahun dengan fokus pemenuhan satu tahun prasekolah bagi anak sebelum SD, melalui kegiatan di satuan PAUD pada 9 September. Kutipan yang patut dicatat datang dari Bunda PAUD kabupaten: “Jangan lagi melihat PAUD hanya sebagai tempat anak bermain… bagi seorang anak, bermain adalah cara mereka belajar bereksplorasi, berinteraksi, dan membangun kemandirian”. Pernyataan ini tegas mengkritik budaya yang meremehkan PAUD. Strategi yang diambil cukup politis: menguatkan peran Pokja PAUD, Bunda PAUD, dan guru sebagai juru bicara kebijakan sampai level desa. Ini langkah tepat, tetapi berisiko mandek bila tidak diikuti dukungan nyata pada tenaga pendidik dan penguatan program PAUD kabupaten.
Inhil dan Banjarmasin: Data, MoU, dan Makna Akses Nyata
Di Indragiri Hilir, percepatan satu tahun pendidikan prasekolah ditetapkan sebagai pintu sukses Wajib Belajar 13 Tahun. Bunda PAUD kabupaten menyoroti masalah klasik: pemerataan akses layanan, ketersediaan tenaga pendidik, rendahnya kesadaran orang tua, hingga lemahnya pemutakhiran data anak usia 5–6 tahun. Tanpa data akurat, wajib belajar prasekolah mudah berubah menjadi slogan. Banjarmasin mencoba menjawab ini dengan pendekatan lebih terstruktur: advokasi kebijakan, penandatanganan MoU, dan instruksi pendataan anak 5–6 tahun yang belum mendapat layanan PAUD, termasuk menggali sebab—apakah ekonomi, jarak, atau minimnya layanan. Di sini tampak pergeseran penting: akses pendidikan anak 5–6 tahun tidak lagi diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari berapa anak yang betul-betul masuk PAUD dan bertahan. Namun, MoU tanpa tindak lanjut anggaran, pendampingan keluarga, dan layanan inklusif berisiko menjadi arsip di lemari kantor.
Grobogan: 280 Desa sebagai Laboratorium Kebijakan Prasekolah Wajib
Grobogan memberi gambaran menarik ketika infrastruktur sudah relatif siap. Layanan pendidikan anak usia dini dilaporkan tersedia di seluruh 280 desa, dan ini disebut sebagai modal utama memperkuat strategi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah. Menurut Sekda, persoalan tidak berhenti di angka: ia mengingatkan agar pemerintah melihat apakah daya tampung, ruang belajar, dan mutu pembelajaran sudah memadai, serta apakah anak mendapatkan pengalaman belajar yang baik sebelum masuk SD. Di sinilah perbedaan antara akses dan kualitas tampak tajam. Akses pendidikan anak 5–6 tahun di Grobogan memang melebar, tetapi kapasitas layanan, tenaga pendidik, dan keterhubungan PAUD dengan SD masih perlu diperbaiki. Program PAUD kabupaten ini sesungguhnya bisa menjadi model nasional jika berani menata ulang peta kebutuhan, menyesuaikan standar pelayanan minimal, dan mendokumentasikan praktik baik agar bisa ditiru daerah lain.
Menuju Desa-Inklusif: Mengikat Kebijakan, Data, dan Komunitas
Pengalaman Parimo, Inhil, Banjarmasin, dan Grobogan menunjukkan satu hal: wajib belajar prasekolah hanya akan kuat sejauh kebijakan itu menyentuh desa dan komunitas. Peran Bunda PAUD, Pokja, dan pemerintah desa bukan pelengkap, melainkan penentu gerak sosialisasi dan advokasi di lapangan. Namun, sosialisasi tanpa perbaikan kapasitas layanan akan melahirkan antrean panjang dan kekecewaan orang tua. Itulah sebabnya program PAUD kabupaten wajib menyeimbangkan tiga hal: pendataan anak 5–6 tahun yang akurat, penguatan infrastruktur dan tenaga pendidik, serta keterlibatan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Kesimpulannya, satu tahun wajib belajar prasekolah adalah keputusan tepat, tetapi hanya akan adil bila negara berani memindahkan pusat perhatian dari gedung kantor ke ruang kelas kecil di desa, tempat masa depan anak dibentuk pelan-pelan setiap hari.
